Pembebasan Lahan Depo LRT Jabodetabek Baru 10 Persen

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Proyek pembangunan jalur kereta ringan (LRT) fase pertama di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019). Proyek ini merupakan bagian dari megaproyek LRT Jabodebek yang direncanakan beroperasi pada pertengahan 2019. Pengelolaan transportasi di Ibu Kota Negara dengan sejumlah daerah penyangga didorong untuk diintegrasikan dan memunculkan integrasi tarif dan konektivitas antarmoda.

JAKARTA, KOMPAS – Dari total 12 hektare lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan  depo kereta ringan (LRT) Jabodebek, baru 10 persen yang sudah dibebaskan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek LRT Jabodebek ini berharap, proses konstruksi depo bisa dimulai pada Maret 2019 ini.

“Proses pembebasan lahan kan panjang mulai dari pendataan, pengukuran, appraisal, musyawarah verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga memakan waktu lama. Sekarang prosesnya sudah 70 persen, tapi tanah yang dibebaskan baru 10 persen,” ujar Direktur Operasi II PT Adhi Karya Pundjung Setya Brata dalam acara workshop media “Mengulik LRT Jabodebek Lebih Dalam” di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Pundjung menuturkan, saat ini alat berat seperti ekskavator sudah masuk ke lahan yang dibebaskan di Bekasi Timur. Lahan akan disterilkan supaya sebagian konstruksi bisa dimulai pada bulan Maret nanti. Total kebutuhan lahan untuk depo, termasuk tempat parkir rangkaian kereta LRT rute jaringan Bekasi-Cawang, Cibubur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas itu seluas 12 hektare. Lahan seluas 10 hektare untuk area depo, sedangkan  2 hektare untuk kebutuhan akses.

Namun, hingga Februari 2019 ini, pembebasan lahan masih kecil yaitu sekitar 10 persen dari kebutuhan. Kendalanya adalah penolakan dari warga yang meminta harga jual tanah yang tinggi.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

PT Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia menjelaskan tentang perkembangan pembangunan kereta ringan (LRT) Jabodebek dalam workshop media “Mengulik LRT Jabodebek Lebih Dalam” di Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Akibat lambatnya pembebasan lahan depo tersebut, pengoperasian LRT Jabodebek dipastikan mundur 22 bulan. Pemerintah pusat sebelumnya menargetkan permasalahan pembebasan lahan ini bisa rampung 100 persen pada Maret 2019. Jika pembebasan lahan lancar, proses pembangunan fisik depo sendiri diperkirakan memakan waktu 20 bulan, (Kompas, 1 Februari 2019).

Stasiun Dukuh Atas

Permasalahan lain yang dihadapi PT Adhi Karya adalah soal lokasi stasiun LRT Dukuh Atas. Hingga saat ini belum ada izin dari Pemprov DKI untuk membangun stasiun LRT Jabodebek di Dukuh Atas.

Rencananya, stasiun akan dibangun di sisi selatan gedung Landmark, Setiabudi. Namun, karena DKI sedang merevisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menyusun rencana induk transportasi berbasis rel PT Adhi Karya harus menunggu proses ini. Apalagi, dalam rapat terbatas di istana, presiden mengatakan bahwa keputusan soal stasiun LRT Dukuh Atas mengikuti DKI selaku pemilik wilayah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kawasan Dukuh Atas, Jakarta yang sedang dibangun dan ditata menjadi salah satu kawasan berbasis Transit Oriented Development, Senin (3/9/2018). Kawasan TOD ini menjadi simpul transit berbagai moda (commuter line, transjakarta, LRT, kereta api bandara, MRT, dan bus kota atau angkutan kota) yang terhubung dengan kawasan hunian dan bisnis.

Di sisi lain, LRT Jakarta yang dijalankan oleh PT Jakarta Propertindo juga sedang mengkaji pembangunan fase II yaitu Rawamangun-Dukuh Atas. Jika proses studi kelayakan lancar dan izin dikeluarkan oleh Pemprov DKI, akan ada dua LRT yang memiliki stasiun di Dukuh Atas yaitu LRT Jakarta dan LRT Jabodebek.

“Harapan saya, minggu depan atau dua minggu lagi sudah bisa keluar keputusan (izin dari Pemprov DKI). Gubernur DKI tidak hanya mempertimbangkan soal LRT semata, tetapi juga perkembangan wilayah,” terang Pundjung.

Karena proses perizinan LRT rute Cawang-Dukuh Atas belum keluar, proses konstruksi di kawasan Kuningan, Jaksel pun terhenti. Namun, Pundjung menegaskan proses teknis LRT rute tersebut tidak terhenti. Saat ini, PT Adhi Karya sedang melakukan proses pengecekan tanah serta investigasi utilitas agar saat izin keluar konstruksi bisa langsung dilanjutkan.

Kawasan Dukuh Atas akan menjadi kawasan integrasi transportasi terbesar yang dimiliki DKI Jakarta. Sebab, di lokasi itu ada moda transportasi LRT Jabodebek, kereta bandara, LRT Jakarta, moda raya terpadu (MRT), KRL commuter line, dan transjakarta.

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Jakarta Darmaningtyas mengusulkan, LRT di Dukuh Atas cukup satu saja supaya tidak membingungkan masyarakat. Untuk LRT Jakarta yang sebentar lagi beroperasi di kawasan Kelapa Gading-Velodrome Rawamangun, menurutnya cukup berhenti di kawasan Manggarai. Sebab, di Manggarai bisa dilakukan integrasi moda dengan KRL commuter line.

“Harus ada terobosan supaya tidak ada stagnasi atau perebutan jalur di Dukuh Atas. Menurut saya lucu kalau di satu jalur ada dua rute yang berbeda,” kata Darmaningtyas.

Target penumpang

Kepala Divisi LRT Jabodebek PT KAI John Roberto menargetkan, dalam satu hari LRT Jabodebek bisa mengangkut hingga 500.000 penumpang per hari. LRT ditargetkan beroperasi selama 18 jam dengan jarak kedatangan antarrangkaian kereta (headway) 6 menit pada saat jam sibuk dari Bekasi Timur-Cawang. Namun, setelah memasuki rute Cawang-Dukuh Atas headway ditargetkan bisa mencapai tiga menit.

“Kecepatan maksimum LRT bisa 60 kilometer per jam dan bisa ditingkatkan hingga 90 kilometer per jam. Akan ada sekitar 430 perjalanan per hari dengan tarif flat Rp 12.000 disubsidi,” kata John.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto menegaskan tidak ada kendala dalam pendanaan LRT Jabodebek sepanjang 44 kilometer baik dari PT Adhi Karya maupun PT KAI.

Investasi proyek infrastruktur itu sebesar 60 persen dari PT KAI selaku operator, PT Adhi Karya 30 persen, dan pemerintah 10 persen. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 27 triliun. Hingga 2019, PT Adhi Karya sudah membelanjakan Rp 12 triliun, sedangkan PT KAI Rp 6,3 triliun.

Dana lain didapatkan PT Adhi Karya dari suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp 500 miliar, pinjaman masyarakat Rp 1,4 triliun. Sisanya didapatkan dari fasilitas pinjaman perbankan. PT Adhi Karya menargetkan pada bulan Juli 2020 tes GOA-0 lintas pelayanan sudah bisa dijalankan, tetapi tidak termasuk penyelesaian depo dan stasiun Dukuh Atas

“Tidak ada masalah dalam pendanaan LRT karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017,” ujar Budi Harto.