Surat Suara Pemilihan Presiden Dihitung Paling Awal

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Para penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi dan simulasi pemungutan suara di Kementerian Sosial, Jakarta, Kamis (14/2/2019). Sosialisasi yang digagas oleh KPU ini untuk memberikan informasi kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya pada pemilu 17 April mendatang.

JAKARTA, KOMPAS Komisi Pemilihan Umum sudah memutuskan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum 2019 akan diawali dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, lantas diikuti surat suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Keputusan ini juga perlu diikuti dengan sosialisasi memadai di tengah kompleksitas teknis pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

Kebijakan KPU ini tertuang dalam Pasal 52 Ayat 6, draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Draf PKPU ini sudah dikirimkan beberapa waktu sebelumnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan, tetapi ada revisi yang disusulkan, Kamis (14/2/2019). PKPU ini diperkirakan bisa diundangkan beberapa hari mendatang.

Sebelumnya, KPU sempat menerima usulan agar penghitungan surat suara pemilihan legislatif yang didahulukan. Namun, KPU memutuskan tetap memulai penghitungan dari surat suara pemilihan presiden.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU MUSTIKA

Anggota KPU Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (21/1/2019).

"Belajar dari pengalaman dalam pemilu sebelumnya, penghitungan berdasar jenis pemilu level tertinggi. Sebelumnya juga pada Pemilu 2014 dimulai dari surat suara DPR RI, DPD, DPRD provinsi baru DPRD kabupaten/kota," kata anggota KPU Wahyu Setiawan di Gedung KPU di Jakarta, Kamis.

KOMPAS/SAMUEL OKTORA

Rekap Kelurahan - Pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gedebage dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sedang melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan umum 2019 dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk direkap di tiap kelurahan dalam acara simulasi yang digelar di lingkungan Kantor Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/10/2018). Simulasi itu digelar oleh Komisi Pemilihan Umum RI ini selain untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam proses rekap di tingkat PPK, juga sarana sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara rekapitulasi di PPK.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan, PKPU Pemungutan dan Penghitungan suara sudah dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu dan sudah pula ditandatangani.

“Akan kami upload (PKPU itu). Seharusnya mulai kemarin, (tapi saya) belum cek, apa sudah atau belum,” sebut Arief.

Kompleksitas teknis

Hari pemungutan suara Pemilu 2019, secara teknis, dinilai pemerhati pemilu sangat kompleks bagi pemilih, saksi, maupun petugas di tempat pemungutan suara. Upaya optimal perlu dilakukan untuk memastikan pemahaman teknis pemungutan dan penghitungan suara bisa dipahami para pemangku kepentingan.

Setidaknya ada tiga hal yang menimbulkan kompleksitas teknis itu. Pertama, pada Pemilu 2019, pemilih akan mendapat lima surat suara di satu hari. Pada Pemilu 2014, pemilih mendapat empat surat suara, yakni DPR RI, DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Baru beberapa bulan setelahnya pemilihan presiden digelar dan pemilih mendapat satu surat suara lagi.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

A wide banner bearing the logos of political parties contesting the 2019 general elections is displayed on Saturday (25/8/2018) along the fence surrounding the Jakarta headquarters of the General Elections Commission (KPU). The KPU is to issue by September a list of verified candidates from each political party participating in the election. Many voters are hoping that legislative candidates in the election are free from corruption, drug crimes and child sexual abuse as per the KPU regulation.

Kedua, jumlah partai politik peserta Pemilu 2019 bertambah, yakni menjadi 16 parpol nasional, serta empat parpol lokal Aceh. Pada Pemilu 2014, ada 12 parpol nasional dan tiga parpol lokal Aceh. Ketiga, pada Pemilu 2019, muncul pengaturan perpindahan memilih lintas daerah pemilihan yang menyebabkan pemilih kehilangan hak mendapat surat suara di dapil itu. Pemilih yang pindah memilih di provinsi berbeda misalnya, hanya akan mendapat surat suara presiden-wakil presiden. Pada Pemilu 2014, kendati pindah memilih lintas daerah pemilihan, pemilih tetap mendapat semua surat suara.

"Dari Indeks Kerawanan Pemilu 2019, kami juga menemukan potensi kerawanan di tempat pemungutan suara. Apalagi, sekarang ini persoalan teknis berubah cukup drastis," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) M Afifuddin.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin

Dia mencontohkan, dengan ada pengaturan di Undang-Undang Pemilu terkait dampak pindah memilih terhadap hilangnya sebagian hak suara pemilih, hal ini bisa menimbulkan protes jika tidak dipahami oleh petugas di TPS, pemilih, atau juga saksi peserta pemilu. Sebab, jika di satu TPS ada pemilih pindahan lintas dapil, bisa saja ada selisih jumlah surat suara presiden-wapres, DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota.

"Kalau tidak paham itu. Bisa saja ada yang menyoal. Sosialisasi harus detail ke pemangku kepentingan," kata Afif.

Peneliti senior Jaringan untuk Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (Netgrit) yang juga mantan anggota KPU Hadar Nafis Gumay menuturkan, dengan kompleksitas teknis di Pemilu 2019, waktu yang dibutuhkan untuk penghitungan suara di Pemilu 2019 bisa 3-5 jam lebih lama dari Pemilu 2014. Dari catatan Hadar, pada simulasi Pemilu 2019 yang digelar KPU tahun lalu, dengan jumlah pemilih di TPS 300 orang, surat suara baru selesai dihitung menjelang tengah malam. Ini pun dengan catatan, petugas TPS yang dilibatkan sudah dipilih dan berada dalam supervisi petugas KPU.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Hadar Nafis Gumay

"Di Pemilu 2014 satu TPS 500 pemilih. Sekarang lebih sedikit, tapi sekarang ada tambahan satu kotak suara yang dihitung. Juga bisa ada selisih jumlah surat suara karena daftar pemilih tambahan (pemilih pindahan)," katanya.

Dia menilai, perlu langkah berani untuk mengembalikan pengaturan pindah memilih seperti Pemilu 2014 untuk mengurangi kompleksitas teknis di TPS. Hal ini bisa dilakukan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pilihan lainnya, ada pihak yang mengajukan uji materi pengaturan di UU Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dia juga menilai KPU perlu segera menyosialisasikan PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS. KPPS yang direkrut juga harus punya kapasitas memadai.

Hadar khawatir kombinasi beban kerja yang berat dan waktu yang lama untuk menghitung surat suara bisa menurunkan konsentrasi petugas di TPS yang harus menghitung perolehan suara dan menuliskannya dalam formulir yang jumlahnya banyak. Kesalahan administrasi bisa disoal peserta pemilu, bahkan tidak tertutup kemungkinan bisa berujung pada pemungutan suara ulang.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengkhawatirkan kompleksnya pemungutan suara pada Pemilu 2019 bisa menyebabkan surat suara tidak sah akan bertambah bila dibandingkan dengan Pemilu 2014.