JAKARTA, KOMPAS - Persoalan di bidang pangan dan infrastruktur menjadi dua isu yang dinilai publik sangat penting untuk diselesaikan oleh presiden terpilih. Oleh karena itu, dalam debat kedua calon presiden, Minggu (17/2/2019), dua capres, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto, diharapkan bisa menjelaskan tawaran solusi mereka di dua bidang itu secara jelas dan terukur.
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas, 13-14 Februari 2019, yang melibatkan 620 responden di 17 kota besar di Indonesia, menunjukkan, 51,8 persen responden menganggap isu pangan paling penting untuk diselesaikan oleh capres dan cawapres terpilih. Diikuti, secara berturut-turut, persoalan infrastruktur (15,3 persen), sumber daya alam (12,1 persen), lingkungan (10,5 persen), dan energi (5,5 persen).
Debat kedua capres akan mengangkat tema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Debat hanya akan melibatkan calon presiden.
Saat ditanyakan lebih mendalam persoalan yang perlu jadi prioritas di bidang infrastruktur, responden menjawab pembangunan jalan umum (38,7 persen), jalan tol (21,9 persen), dan jalan di perdesaan (14,4 persen). Sementara di sektor pangan, 45,5 persen responden menjawab harga pangan yang mendesak untuk diselesaikan, diikuti jaminan ketersediaan pangan (30 persen) dan strategi ketahanan pangan (8,2 persen).
Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi, saat dihubungi, Jumat (15/2/2019), menuturkan, aspek pengendalian harga dan jaminan pasokan berkaitan. Jika stok pangan terjamin, harga dapat dikendalikan. Oleh karena itu, ia menilai, untuk menyelesaikan masalah pangan yang mengemuka di masyarakat, capres mesti punya langkah teknis strategis hingga tataran operasional.
Menurut Bayu, visi-misi dua pasangan capres-cawapres dalam isu pangan sudah menunjukkan adanya perhatian untuk menyelesaikan masalah di bidang ini.
”Namun, visi-misi kenegaraan saja tidak cukup. Di tataran teknis dan operasional, pemimpin negara nantinya mesti bisa menggandeng setiap pelaku di bidang pangan, seperti industri, petani, perusahaan, dan pakar,” katanya.
Capres anggap penting
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan, isu pangan dianggap sektor penting oleh capres Jokowi karena merupakan bagian dari kebutuhan mendasar setiap warga negara.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menilai hasil jajak pendapat Kompas itu sejalan dengan komitmen besar Prabowo untuk memperkuat sektor pangan nasional. Prabowo, kata Andre, berkomitmen menjadikan pertanian sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, terkait persoalan infrastruktur, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai wajar adanya kebutuhan rakyat untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas. Sebab, infrastruktur jalan yang baik memudahkan mobilitas, baik orang maupun barang.
”Yang paling penting bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang dibangun agar memberikan nilai tambah pada kegiatan ekonomi,” katanya.
Enny berharap, ke depan dibangun pula infrastruktur pendukung yang diarahkan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah di masyarakat, semisal mendukung industri skala kecil atau mikro di perdesaan.
Tidak kalah penting
Selain isu pangan dan infrastruktur, tiga isu lain, yakni energi, sumber daya alam, dan lingkungan, juga perlu mendapat perhatian capres.
Profesor Riset Bidang Sosiologi pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Henny Warsilah mengatakan, debat kedua sangat penting bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Misalnya, terkait dengan krisis ekologi dan sumber daya alam, yang dimensi penegakan hukumnya belum diperkuat sanksi memadai.
Koordinator Koalisi Golongan Hutan Khalisah Khalid menuturkan, presiden terpilih perlu segera membawa Indonesia ke tata kelola sumber daya alam berkeadilan serta melepaskan diri dari sumber energi fosil menuju energi terbarukan.
Di bidang energi, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Maryati Abdullah mengatakan, pemerintahan terpilih harus mampu mengubah pola pikir dari sumber daya alam sebagai komoditas ke arah modal penggerak pembangunan. Caranya dengan menggenjot peningkatan nilai tambah di dalam negeri. (NAD/APO/INK/JUD/ICH)