JAKARTA, KOMPAS — Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, calon presiden Joko Widodo ingin pemanfaatan sumber daya di laut, khususnya oleh nelayan, lebih optimal, terutama setelah pemerintah memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Sementara calon presiden Prabowo Subianto berencana membentuk badan usaha milik negara.
Ini mereka sampaikan saat segmen debat eksploratif pada Debat Kedua Pemilu Presiden 2019 yang digelar di Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi mengatakan, selama empat tahun pemerintahannya, sekitar 7.000 kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia berhasil ditindak. Selain itu, ada 488 kapal yang dibakar. Akibat dari ketegasan pemerintah ini, kesejahteraan nelayan disebutnya meningkat.
”Ini menjadi kesempatan bagi nelayan untuk memanfaatkan sumber daya alam di laut, terutama ikan, agar lebih sejahtera,” katanya.
Selain itu, dia melihat masih banyak ladang minyak dalam laut yang belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara maksimal. Hal ini akan terus didorong agar bisa bermanfaat dan memberi pendapatan bagi negara. Hal lain, dia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat konektivitas antarpulau.
Sementara Prabowo berjanji akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang khusus di bidang perikanan dan kelautan, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan jika kelak terpilih.
Selain itu, dia berjanji mengorganisasi para nelayan dan melatih mereka supaya melek teknologi. Pasalnya selama ini, dia melihat nelayan tidak punya akses pada teknologi. Tak hanya itu, Prabowo melihat nelayan kesulitan mengakses bantuan modal.
”Mereka akan diberi prasarana pengalengan dan pemerintah akan membantu pemasaran produk yang dihasilkan,” katanya.