Kebijakan Impor Pangan Jokowi Digugat Prabowo

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saling menyambut dengan ekspresi gembira setelah mengakhiri debat kedua Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan impor komoditas pangan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo digugat Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Prabowo menyebut kebijakan itu merugikan petani. Namun Jokowi menyatakan, upaya mengurangi impor telah dan akan terus dilakukan. Kalaupun impor masih dilakukan, untuk menjaga stok dan menstabilkan harga.

Ini mengemuka saat Prabowo menanyakan kebijakan impor komoditas pangan Jokowi yang dinilainya kontras dengan janji Jokowi di Pemilu Presiden 2014, saat debat kedua Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilkan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus punya cadangan untuk kalau terkena hama," kata Jokowi.

Selama empat tahun pemerintahannya, pengurangan impor pangan telah dilakukan.  Dia mencontohkan jagung.  “Tahun 2014, impor jagung mencapai 3,5 juta ton, saat ini hanya tinggal 180.000 ton saja per tahunnya,” kata Jokowi.

Ia mengatakan, perbaikan secara menyeluruh untuk menurunkan impor, atau bahkan membuat Indonesia tak lagi mengimpor komoditas pangan, tidak mungkin dilakukan pemerintah dalam waktu singkat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Moderator Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki berswafoto bersama Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto setelah berakhirnya debat kedua Pemilu Presiden 2019, di Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Prabowo menyebut jawaban yang disampaikan oleh Jokowi itu sebagai jawaban yang selalu didengarnya.  Jawaban yang muncul karena dirinya dan Jokowi memiliki strategi dan falsafah ekonomi yang berbeda.

"Kami berpegang bahwa ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Jadi, pasal 33 (UUD 1945) bagi kami ini adalah suatu pengaman. Dan ini yang kita lihat dari mana-mana, ini, yang diminta oleh para petani. Dia minta harga yang baik, tetapi dia juga minta jangan impor pada saat panen," katanya.

"Jadi, saya kira mungkin menteri perdagangan bapak tidak melaporkan ke bapak bahwa baru-baru saja beliau merubah keputusan menteri, Pak. Kalau dulu tidak boleh impor satu bulan sebelum panen, dan tidak boleh impor dua bulan setelah panen. Sekarang impor, Pak. Ini tolong bapak perlu cek karena ini jadi masalah di bawah. Ini yang dikeluhkan oleh petani-petani kita," jelasnya. (PANDU WIYOGA)