Solusi Terbaik untuk TN Komodo Diputuskan Bulan Maret

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Wisatawan menyaksikan atraksi komodo menyantap mangsanya di Pulau Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pada bulan Maret  ditargetkan sudah ada solusi terbaik terkait pelestarian komodo  dan pariwisata di  Nusa Tenggara Timur.

JAKARTA, KOMPAS  — Pemerintah tengah mencari solusi terbaik terkait pelestarian komodo dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo  di satu sisi  serta pengembangan dunia pariwisata di Nusa Tenggara Timur di sisi lain. Solusi atas masalah ini ditargetkan   diputuskan pada Maret 2019.

Saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Senin (18/2/2019) siang, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Nusa Tenggara Timur,  Adrianus Garu, menyampaikan adanya potensi terganggunya  pariwisata di  NTT jika Taman Nasional  Komodo ditutup. Dalam pertemuan ini, hadir pula Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat  (kiri) dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi

Wacana penutupan TN  Komodo pernah  disampaikan Gubernur NTT Viktor Bungtilu  Laiskodat pada pertengahan Januari lalu. Saat itu, alasannya,  TN Komodo perlu ditata supaya populasi komodo semakin baik. Saat ini, komodo dinilai kurus karena ada perburuan liar rusa yang biasanya menjadi makanan untuk komodo.

Wacana tersebut, menurut  Adrianus, menimbulkan keresahan dan mengganggu pariwisata di NTT. Hal ini karena banyak wisatawan asing yang sudah merencanakan kunjungan ke Labuan Bajo,  kemudian menunda atau membatalkan perjalanan setelah ada wacana tersebut. Padahal, banyak warga yang sudah menyiapkan homestay dan berinvestasi di usaha terkait pariwisata di wilayah ini.

TN Komodo ini kebanggaan kita, orang Manggarai, orang Flores, NTT.

”Saya sebagai anggota DPD mendatangi Pak Wapres karena TN Komodo ini kebanggaan kita, orang Manggarai, orang Flores, NTT. Beliau duta komodo dalam program tujuh keajaiban dunia,” kata Adrianus.

Kedatangan Adrianus ini sekaligus untuk mengundang Wapres Kalla untuk mengunjungi Labuan Bajo. Harapannya, Wapres sekaligus menenangkan masyarakat, pelaku usaha pariwisata, ataupun para calon wisatawan untuk tetap berkunjung ke Labuan Bajo.

Bali baru

Labuan Bajo menjadi salah satu dari sepuluh tujuan wisata baru yang dikembangkan pemerintah pusat. Bahkan, dari sepuluh Bali baru tersebut, Labuan Bajo menjadi empat daerah prioritas. Belakangan ini, Labuan Bajo  berkembang pesat. Penerbangan ke Labuan Bajo yang sebelumnya hanya tiga kali per minggu, kini menjadi lima belas kali tiap minggu.

Penerbangan ke Labuan Bajo yang sebelumnya hanya tiga kali per minggu, kini  menjadi lima belas kali tiap minggu.

Kondisi ini membuat  TN Komodo tidak bisa serta-merta  ditutup. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pun pernah menegaskan bahwa urusan konservasi adalah urusan pemerintah pusat.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Sofjan Wanandi

Sofjan menambahkan, saat ini, tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, serta Sekretariat Wapres tengah mencari solusi terbaik untuk TN Komodo. Diharapkan, tim akan menyelesaikan kerja pada Februari ini, dan pada Maret mendatang sudah ada keputusan terbaik yang akan diumumkan Wapres Kalla.

Sejauh ini, beberapa opsi yang dipertimbangkan antara lain adalah menetapkan kuota khusus supaya kunjungan tak merusak TN Komodo dan mengembangkan pulau-pulau lain, selain Pulau Komodo.

”Semua di tangan (pemerintah) pusat, KLHK, tetapi tentu daerah bisa menikmati hasil dari pariwisata tersebut. Itu saja yang kami cari komprominya,” ujar Sofjan.