Data Daerah Diintegrasikan ke BPS

Kompas

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih menandatangani kerjasama pengintergrasian data di Palembang, Selasa (19/2/2019).

PALEMBANG,KOMPAS—Badan Pusat Statistik Sumsel dan pemerintah daerah di Sumatera Selatan menjalin kerjasama pengintegrasian data. Kerjasama di Sumsel ini merupakan kerjasama  pengintegrasian data pertama yang dilakukan BPS dan pemerintah daerah, dan akan terus dikembangkan. Data yang terkumpul dari kerjasama itu  diharapkan bisa menjadi pedoman pemerintah daerah dalam membuat kerangka kebijakan.

Penandatanganan kerjasama digelar bersamaan dengan Rapat Pimpinan Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengangkat tema "Tingkatkan Sinergi dan Kolaborasi untuk Menyukseskan Sensus Penduduk Menu Satu Data Kependudukan 2019" di Palembang, Selasa (19/2/2019). Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dam sejumlah Wali Kota, Bupati, dan perwakilan pemerintah daerah dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, bersama seluruh pimpinan BPS.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan Sumatera Selatan adalah provinsi pertama di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan BPS secara keseluruhan. “Biasanya kerjasama dilakukan secara parsial.  Hanya dengan bupati atau wali kota, dan gubernur saja, namun saat ini kerjasama dilakukan secara serentak," kata Suhariyanto.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memberikan kata sambutan dalam rapat pimpinan nasiona Badan Pusat Statistik di Palembang, Selasa (192/2019). BPS Sumsel juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan 17 pemerintah kabupaten/kota se- Sumsel untuk mengintegrasikan data mulai dari organisasi perangkat daerah.

Menurut Suhariyanto, kerjasama ini merupakan komitmen bersama pemerintah daerah dan BPS untuk menghasilkan data yang valid sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. “Bukan masanya lagi bekerja masing-masing untuk kepentingan sendiri. Sekarang waktunya kita bekerja untuk rakyat demi kepentingan bersama,” kata Suhariyanto.

Selama ini, BPS mengumpulkan data di sejumlah sektor seperti tingkat kemiskinan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Namun masih ada data yang belum terkumpul.

Kerjasama dilakukan di sejumlah sektor yang tidak didata oleh BPS.  Sebagai contoh data penerima beras sejahtera (Rastra) atau bantuan pangan non tunai (BPNT), datanya berada di Dinas Sosial di daerah.  Data jumlah guru di daerah ada di Dinas Pendidikan di daerah.

Kerjasama dilakukan di sejumlah sektor yang tidak didata oleh BPS.

Dengan kerjasama ini, data yang tidak dikaji BPS akan bersama-sama dikumpulkan bersama pemerintah daerah.  Nantinya, data itu akan dikumpulkan di sebuah situs sehingga dapat dipublikasikan. Pengumpulan data yang dilakukan secara bersama-sama diyakini akan semakin valid.

Menurut Suharyanto dengan menggunakan satu data, pihaknya berharap  kebijakan yang dibuat pemerintah daerah lebih fokus dan akurat. ”Menyenangkan atau tidak menyenangkan, data itu harus kita terima untuk dijadikan landasan untuk perbaikan ke depan,” ucapnya.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik kerjasama ini. Menurutnya, keberadaan data dinilai penting sebagai acuan untuk membuat keputusan. “Dari sana, kita akan tahu sisi mana yang harus diperbaiki,” ungkapnya.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI

Gubernur Sumatera Selatan Heman Deru (kanan) dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto (kiri) berbincang dalam Rapat Pimpinan Nasional BPS, Selasa (19/2/2019) di Palembang. Dalam kesempatan tersebut, juga diadakan kerjasama pengintegrasian data antara BPS dan pemerintah daerah se-Sumsel.

Gubernur juga berharap, pada bupati dan wali kota bekerja berdasarkan data agar semua hal yang dikerjakan terukur. “Sebelum bekerja, harus kita awali dengan data, bukan dengan feeling,”katanya.

Kepala BPS Sumsel Endang Tri Wahyuningsih menerangkan, kerjasama ini merupakan upaya integrasi data dengan pemerintah daerah khususnya organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan sistem ini tidak akan ada lagi data yang tercecer di OPD dan dapat digunakan secara maksimal dengan berbagai pihak.

Setelah kerjasama ini, BPS Sumsel akan melakukan pelatihan bagi OPD di daerah terkait bagaimana membenahi kelengkapan data, cara mengakses data, menginterpretasikan data dan menjaga konsistensi. Semua data yang telah dikumpulkan dan disusun akan dimasukan dalam Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi). Dengan cara ini diharapkan pengguna  data dapat lebih mudah mengakses dan mengerti terkait data yang disediakan.