CIREBON, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, diminta tidak mengorbankan lahan produktif untuk membangun kawasan industri. Selain menjadi lahan bagi mata pencarian petani dan petambak, lahan tersebut juga tumpuan pangan bagi daerah di luar Cirebon.
Aspirasi tersebut disuarakan sejumlah warga Kecamatan Losari yang didampingi Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Kabupaten Cirebon saat bertemu perwakilan DPRD setempat, Selasa (19/2/2019), di kantor DPRD. Mereka menilai, peruntukkan kawasan industri seluas 2.000 hektar di Losari mengancam lahan produktif.
”Dengan modal Rp 500.000, saya bisa dapat Rp 7,5 juta dalam dua bulan dari panen udang di lahan 1 hektar. Kami sudah sejahtera dengan lahan produktif. Kalau dijadikan industri, kami hidup dari mana?” ujar Tanaji (33), warga Desa Tawangsari, Losari.
Selain udang, ia juga membudidayakan ikan bandeng dan kerang di lahan seluas 4 hektar di Desa Kalisari, Losari. Untuk ikan bandeng, lanjutnya, dengan bibit 10.000 ekor, ia mampu meraup panen 8-9 kuintal bandeng dalam empat bulan. Setiap enam bulan, ia juga mampu memanen 8 ton kerang.
”Saya bisa menyekolahkan anak hingga SMA dari tambak. Banyak warga yang anaknya lanjut kuliah. Beberapa orang datang menawar lahan saya, tetapi saya tolak,” ujar Tanaji yang lulusan sekolah dasar tersebut.
Selain hasil tambak, sebagian besar dari 7.946 warga Tawangsari hidup dari pertanian. Total luas lahan di desa mencapai 1.239 hektar. Sebanyak 876 hektar di antaranya berupa tambak ikan. Sementara 240 hektar lainnya dijadikan lahan bawang merah dengan produktivitas rata-rata 9 ton per hektar. Selain itu, masyarakat juga menanam padi dan cabai.
Losari merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang daerahnya menjadi kawasan industri besar dan menengah. Lahan yang dibutuhkan di Losari seluas 2.000 hektar. Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon 2018-2038, Pemkab Cirebon menyiapkan lahan 10.000 hektar untuk industri. Jumlah ini melonjak dibandingkan Perda No 17/2011 tentang RTRW 2011-2031.
Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Saiduna mengatakan, sekitar 9.000 hektar tambak produktif di Cirebon tersebar dari Losari hingga pesisir Bungko. Bahkan, satu-satunya budidaya kerang dara di Jawa Barat hanya terdapat di Tawangsari dengan produksi 165 ton tahun lalu.
”Saat ini kami sedang mengembangkan budidaya ikan kerapu dan kakap putih di Desa Ambulu (Losari). Terus terang, kami tidak dilibatkan dalam penyusunan RTRW,” ujar Saiduna.
Tahun lalu, produksi budidaya perikanan Cirebon mencapai 47.705 ton. Jumlah ini meningkat 5,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ikan bandeng, lele, dan udang vaname menjadi komunitas andalan Cirebon.
Kepala UPT Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Dikdik Anjari mengatakan, sesuai dengan RTRW 2018-2038, lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tercatat 40.000 hektar di Cirebon. Di Losari terdapat 450 hektar. Namun, pihaknya masih akan melakukan pemetaan terkait detail lokasi LP2B.
”Kami menjamin, LP2B tidak boleh beralih fungsi. Cirebon merupakan penyangga pangan nasional,” ujarnya. Setiap tahun kabupaten yang berpenduduk 2,3 juta jiwa itu mampu memasok lebih dari 100.000 ton beras ke wilayah Jawa Barat, bahkan Jakarta.
Pengangguran
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Uus Sudrajat mengatakan, dari 10.000 hektar lahan yang disiapkan untuk industri, baru berkisar 1.200-1.500 hektar yang telah menjadi kawasan industri.
”Dari RTRW, kawasan industri masih di kecamatan. Untuk menurunkannya lebih detail, diperlukan rencana detail tata ruang,” ujar Uus yang terlibat dalam penyusunan RTRW 2018-2038.
Menurut Uus, pemkab menyediakan lahan 10.000 hektar untuk industri agar perekonomian di Cirebon terus bertumbuh dan pengangguran dapat teratasi. Jumlah pengangguran di Cirebon pada 2017 tercatat 9,61 persen atau 93.662 orang.
”Sekarang sangat jarang ada anak petani yang ingin seperti bapaknya. Daripada warga Cirebon keluar kota untuk cari kerja, mengapa tidak membangun industri di sini? Pabrik sepatu di Pabedilan yang luasnya kurang dari 5 hektar saja bisa menyerap 20.000 tenaga kerja. Kalau kawasan industri terwujud di Cirebon, bisa jutaan tenaga kerja yang terserap,” ungkap Uus.
Wakil Ketua LPPNU Kabupaten Cirebon Ridwan meminta Pemkab Cirebon turun ke lapangan dan menjaring pendapat masyarakat terkait dengan kawasan industri. ”Kalau perlu, dilakukan riset, apa kebutuhan masyarakat yang lahannya terdampak. Apakah dengan industri mereka bisa sejahtera atau malah sebaliknya?” ujarnya.