Ma’ruf Amin: Jokowi Tidak Menyerang Pribadi Prabowo

Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menilai pasangannya, yaitu Joko Widodo atau Jokowi tidak menyerang pribadi calon presiden Prabowo Subianto. Ma’ruf menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menanggapi laporan mengenai Jokowi yang dianggap menyerang pribadi Prabowo.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ma’ruf Amin

SERANG, KOMPAS — Calon wakil presiden Ma’ruf Amin menilai pasangannya, Joko Widodo, tidak menyerang pribadi calon presiden Prabowo Subianto. Ma’ruf menyerahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menanggapi laporan mengenai Jokowi yang dianggap menyerang pribadi Prabowo.

Menurut Ma’ruf saat berkunjung ke Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (19/2/2019), Jokowi hanya merespons ketidakadilan yang diungkapkan Prabowo. Jokowi pun menegaskan bahwa bukan hanya orang-orang tertentu yang menguasai lahan.

”Dianggapnya, hanya orang-orang besar dan kuat yang menguasai tanah dan rakyat tidak kebagian, tetapi Jokowi bukan menyerang,” ujar Ma’ruf. Sebelumnya, Jokowi dinilai menyerang pribadi Prabowo saat debat kedua pemilihan presiden pada Pemilu 2019.

Jokowi menjelaskan kepemilikan lahan Prabowo pada debat yang diselenggarakan di Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam tersebut. ”Kami serahkan kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) untuk menilai. Tetapi, bagi saya, itu bukan menyerang,” kata Ma’ruf.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menyampaikan pandangan mereka saat debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Soal kericuhan yang terjadi di sela debat tersebut, Ma’ruf mengatakan, dirinya juga menyerahkan kepada pihak-pihak terkait untuk meresponsnya. ”Saya tidak tahu (soal kericuhan itu), tetapi ada salurannya kalau tidak puas. Ada pihak yang berwenang. Saya kira tidak ada masalah,” ujarnya.

Menurut Ma’ruf, pihak-pihak yang keberatan boleh saja menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Namun, pihak-pihak itu hendaknya tak sebentar-sebentar membuat laporan. ”Tidak jalan-jalan. Kalau sedikit-sedikit lapor, nanti bagaimana. Debat dilaporkan. Kalau dewasa, tak perlu dilaporkan,” katanya.

Ma’ruf mengatakan, dirinya juga tidak pernah menggunakan alat bantu untuk berkomunikasi dengan timnya saat debat berlangsung. ”Saya tidak pernah begitu-begitu. Saya diisukan kacamatanya dipasangi apa. Mungkin orang itu, bagaimana, ya. Jangan-jangan dia kebanyakan nonton film,” ujarnya.

Ma’ruf mengatakan, dirinya adalah kiai dan apa adanya. Jokowi juga mengetahui kondisi Indonesia sehingga tak perlu menggunakan alat tersebut. ”Tak mungkin Jokowi menggunakan alat itu. Jokowi tahu semua data karena beliau sebagai pelaku. Sebagai Presiden yang mengurusi semuanya,” katanya.

Tak mungkin Jokowi menggunakan alat itu. Jokowi tahu semua data karena beliau sebagai pelaku. Sebagai Presiden yang mengurusi semuanya.

Menurut Ma’ruf, Jokowi juga sering mencatat prestasi dan perkembangan Indonesia. Karena itu, Jokowi hafal data mengenai Indonesia. ”Tidak usah disuplai informasi. Beliau sudah mengantonginya. Itu ada dalam kepala Jokowi. Tudingan yang disampaikan tidak berdasar,” ujarnya.

KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Anggota Satuan Brimob Kepolisian Daerah Banten mengoperasikan robot explosive ordnance disposal Vanguard saat Pelatihan Penindakan Kelompok Radikal dan Anti-Pancasila di Kelurahan Lontarbaru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, Sabtu (19/11/2016). Alat itu dapat digunakan untuk mengambil benda mencurigakan yang dianggap berbahaya dan mencegah polisi mengalami cedera.

Kepala Satuan Brimob Kepolisian Daerah (Polda) Banten Komisaris Besar Reeza Herasbudi mengatakan, sebelum Ma’ruf berkunjung ke Desa Tanara, pihaknya mengadakan apel konsolidasi pengamanan. Apel itu dilaksanakan Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Banten.

”Batalyon itu terdiri atas para personel yang khusus mengawal capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden),” ujarnya. Mereka telah menjalani seleksi selama dua bulan. Pengamanan capres dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.