Rute Baru Transjakarta untuk MRT

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Direktur Utama Transjakarta Agung Wicaksono (kiri) dan Direktur Operasional Transjakarta Daud Joseph di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Agung Wicaksono, Direktur Utama PT Transjakarta, Senin (18/2/2019), mengatakan, saat moda raya terpadu Jakarta beroperasi komersial, Transjakarta berekspansi dengan membuka rute penghubung dengan stasiun MRT.

Untuk mendukung mobilitas warga menuju dan dari stasiun MRT di Lebak Bulus dan Fatmawati, disusunlah rute pengumpan. Rutenya adalah Pondok Cabe-Stasiun Lebak Bulus, Cinere-Stasiun Lebak Bulus, Jatijajar di Depok menuju Stasiun Lebak Bulus, Jatijajar-Stasiun Fatmawati, BSD-Stasiun Fatmawati, dan Bintaro-Stasiun Fatmawati. Harga tiket Rp 3.500 per orang.

Pekan lalu, lanjut Agung, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah mengundang para kepala dinas perhubungan dari daerah sekitar Jakarta untuk berkoordinasi. Daud Joseph, Direktur Operasional PT Transportasi Jakarta, menuturkan, setelah koordinasi, kini Transjakarta sedang dalam proses mendapat izin operasi di daerah sekitar Jakarta itu.

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono (kanan) dan Direktur Operasional PT MRT Jakarta Muhammad Effendi, Jumat (28/12/2018), berkunjung ke Halte Harmoni Central Busway, Jakarta Pusat, untuk mengunjungi karyawan MRT Jakarta yang sedang menjalani pelatihan di halte-halte Transjakarta.

Harapannya, saat MRT Jakarta menggelar uji coba untuk publik, bus Transjakarta dari kawasan perbatasan sudah bisa melayani. Demikian juga pada pekan terakhir Maret 2019 saat MRT Jakarta beroperasi komersial.

Untuk warga dari BSD dan Bintaro, bus yang dioperasikan adalah Royal Trans dengan harga tiket Rp 20.000-Rp 25.000 per orang. Dari BSD, bus berangkat dari Giant, lalu masuk Tol JORR menuju Stasiun Fatmawati. Dari Bintaro, bus berangkat dari Bintaro Trade Center, lalu masuk Tol JORR menuju Fatmawati.

Selain penambahan enam rute non-BRT itu, manajemen Transjakarta juga mematangkan dan mewujudkan trayek Jak Lingko atau angkutan bus kecil, yang dulu dikenal sebagai angkutan kota (angkot).

Wijanarko, Direktur Teknik dan Fasilitas PT Transportasi Jakarta, melanjutkan, ia juga tengah mematangkan integrasi fisik dari MRT Jakarta dan Transjakarta.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta Wijanarko dan Direktur Utama LRT Jakarta Allan Tandiono meninjau kereta ringan (LRT) Jakarta di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur, Jumat (11/1/2019). PT LRT Jakarta dan PT Transportasi Jakarta akan menghubungkan stasiun LRT dan halte Transjakarta di Rawamangun. Untuk tujuan itu, Transjakarta berencana menambah panjang Halte Pemuda Rawamangun yang akan terkoneksi dengan Stasiun Velodrome.

Dari koridor 1 Transjakarta (Blok M-Kota) dan koridor selatan-utara fase I MRT Jakarta (Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia), ada empat halte dan stasiun yang saling terhubung. ”Untuk titik integrasi di Sisingamangaraja dan CSW, kami sayembarakan pengembangannya,” ujar Wijanarko.

Sementara di Lebak Bulus, yang menjadi pekerjaan rumah Transjakarta adalah menuntaskan ketersediaan area pengendapan bus supaya tidak menimbulkan kemacetan. Selain dengan MRT, lanjutnya, Transjakarta sedang menuntaskan integrasi dengan LRT Jakarta di Stasiun Velodrome.

Bahas tarif

Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, Pemerintah Provinsi sudah mempunyai gambaran besaran tarif MRT, tetapi belum akan diumumkan kepada publik. Pihaknya masih menunggu hasil pembahasan dengan DPRD DKI.

Abdurrahman Suhaimi, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, yang salah satunya membidangi transportasi, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh pemberitahuan resmi terkait pembahasan tarif MRT. Besaran yang diusulkan sekitar Rp 8.500 per 10 kilometer pun baru ia peroleh dari informasi personal.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Menurut Suhaimi, tarif MRT perlu dibahas bersama antara Pemprov dan DPRD karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Selain itu juga ada subsidi sehingga menyangkut alokasi APBD yang perlu disetujui DPRD.