Melihat Segi Kapabilitas Manusia Di Papua Barat

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Aktivitas jual beli masyarakat di Pasar Sanggeng di Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat,  Jumat (26/1/2018). Di pasar ini, sejumlah bahan kebutuhan pokok dijual, seperti ubi, singkong, jagung, dan sayuran.

Jika Indeks Pembangunan Manusia dijadikan indikator, daerah pemilihan Papua Barat yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di wilayah Papua Barat menjadi yang paling rendah di seluruh Indonesia.

Skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Barat 61,80, terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan rata-rata 79 daerah pemilihan (dapil) lainnya (69,80). Angka tersebut menunjukkan kapabilitas penduduk yang rendah di dapil ini.

Upaya percepatan Papua Barat dalam mengatasai ketertinggalan sudah diprioritaskan sejak zaman Orde Baru. Bahkan, gelar daerah otonomi khusus disandang pada tahun 2001. Peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk, mulai dari perpres, inpres, hingga undang-undang sudah dikeluarkan sebagai landasan kebijakan.

Baca juga:

Dinamika Politik di Dapil Senjang

Laga Caleg Intelektual di Dapil IPM Tinggi

Terbitnya beragam kebijakan itu tentu sejalan dengan kucuran dana. Di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Papua Barat mendapatkan dana otonomi khusus yang terus meningkat setiap tahun. Alokasi pada 2018 saja mencapai Rp 2,4 triliun. Tidak hanya itu, sejak tahun 2009, Papua Barat diberikan dana infrastruktur yang hingga 2017 totalnya Rp 3,844 triliun. Namun, hasilnya tidak kunjung memuaskan.

Dalam meningkatkan IPM, dukungan politik diperlukan. Pemilu 2019 menjadi pintu bagi perubahan Papua Barat. Para calon wakil rakyat dari Papua Barat harus berkomitmen dan serius bekerja menyelesaikan permasalahan akut ini.

Pada Pemilu 2019 nanti, 42 caleg akan memperebutkan tiga kursi untuk duduk di Senayan. Seluruh petahana kembali maju ke arena pertarungan, termasuk mereka yang sudah menang dalam Pemilu 2009. (LITBANG KOMPAS)