TNI Diingatkan sebagai Alat Negara

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo melaksanakan inspeksi pasukan saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT Ke-73 Tentara Nasional Indonesia di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (5/10/2018). Dalam amanatnya, Presiden meminta seluruh prajurit TNI tetap netral dan loyal pada kepentingan bangsa dan negara.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pertahanan menilai perlu untuk mengingatkan kembali jati diri TNI kepada para prajurit. Generasi penerus TNI diingatkan bahwa TNI adalah alat negara yang harus memegang teguh jati dirinya demi melaksanakan tugas pokoknya.

”TNI aktif tidak boleh ke mana-mana, harus ingat jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional,” kata Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Kamis (21/2/2019), seusai simposium ”Kembali ke Jati Diri TNI” di Kementerian Pertahanan.

Hadir dalam simposium tersebut, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Jenderal (Purn) Widjoyo Soejono, Letjen (Purn) Sayidiman Suryoprojo, Ketua Umum Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU) Marsekal (Purn) Djoko Suyanto, Ketua Umum PPAD Letjen (purn) Kiki Syahnakri, dan Ketua Umum PPAL Laksamana (Purn) Ade Supandi.

”TNI harus netral. Titik,” kata Ryamizard.

Ia mengatakan, simposium dengan tema tersebut untuk mengingatkan kembali TNI tentang jati dirinya. Sejak awal berdirinya, TNI adalah bagian integral dari rakyat dan kekuatan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat apa pun latar belakangnya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berada di samping Ryamizard tidak banyak berkomentar.

Kompas

Ryamizard Ryacudu

”Netralitas sudah disampaikan Menhan,” katanya.

Ryamizard mengatakan, acara itu diadakan untuk mendengarkan masukan para pejuang yang telah mendirikan TNI. Mereka menjadi saksi bahwa eksistensi TNI hanya bisa terjadi kalau TNI setia kepada jati dirinya sebagai tentara rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, serta sebagai tentara pejuang, tentara nasional, dan terakhir tentara profesional. Ia mengingatkan para purnawirawan yang memiliki afiliasi politik agar tetap setia kepada Sapta Marga, Sumpah Prajurit.

”Jangan terseret-seret parpol apalagi keluar dari Pancasila,” katanya.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Totok Sugiharto mengatakan, acara tersebut diadakan untuk mendapatkan pandangan dari para sesepuh TNI terkait dengan kondisi saat ini, baik internal maupun eksternal TNI. Pandangan para sesepuh TNI diharapkan bisa menjadi bahan pemikiran kritis generasi penerus TNI. Dengan demikian, TNI tetap menjadi alat negara yang memegang teguh jati dirinya demi melaksanakan tugas pokoknya sebagai penjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Ryamizard, dalam pemilu, tugas TNI adalah menjaga keamanan. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk intelijen. TNI akan berperan penuh kalau ada ancaman terhadap keamanan nasional. Apabila ada masalah kriminal, Polri yang seharusnya menindak. Sementara, kalau ada kecurangan, TNI harus melaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu Badan Pengawas Pemilu.

”TNI harus laporkan, kalau tidak, sama saja jeleknya,” kata Ryamizard.

SEKAR GANDHAWANGI UNTUK KOMPAS

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Jumat (7/12/2018).

Ketua Umum PPAD Kiki Syahnakri mengatakan, tugas utama TNI adalah garda bangsa. TNI harus menjamin bahwa pemilu berlangsung aman, jujur, dan adil.

Ketua Umum PPAL Ade Supandi pun menggarisbawahi bahwa TNI adalah alat negara. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UUD 1945. Dalam posisinya sebagai alat negara, tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.