Demokrat Ajukan Resolusi untuk Batalkan Deklarasi Darurat Trump

MELISSA PHILLIP/HOUSTON CHRONICLE VIA AP

Aksi protes digelar di belasan kota di Amerika Serikat pada Senin (18/2/2019). Pengunjuk rasa menentang kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mendeklarasikan keadaan darurat nasional demi memperoleh dana yang ia butuhkan untuk membangun tembok perbatasan antara AS dan Meksiko.

WASHINGTON, KAMIS — Kubu Demokrat di DPR AS akan mengajukan resolusi, Jumat (22/2/2019), untuk menghentikan deklarasi darurat nasional yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump.

Meskipun upaya Demokrat ini bisa digagalkan oleh veto dari Trump, langkah yang dilakukan Demokrat untuk bertarung dengan Trump akan memuaskan hati para pemilih liberal. Resolusi ini juga akan menyulitkan posisi Republik yang berada di negara-negara yang memiliki banyak pemilih berpindah (swing voters).

Resolusi itu dipastikan akan lolos dengan mudah di DPR karena Demokrat menguasai kursi mayoritas. Setelah itu, resolusi akan naik ke tingkat Senat yang dikuasai oleh Republik dengan posisi 53 Republik dan 47 Demokrat. Dibutuhkan sedikitnya empat senator dari Republik untuk mendukung resolusi ini.

Saat ini, baru senator Susan Collins dari Maine yang menyatakan terbuka bahwa ia akan mendukung resolusi untuk memblokade deklarasi darurat nasional. Seandainya DPR dan Senat menyetujui resolusi, dalam tahap berikutnya perlu dua pertiga suara baik dari DPR maupun dari Senat untuk menolak veto yang mungkin dilakukan Trump. Persyaratan ini akan sulit dicapai oleh para pendukung resolusi.

Meski demikian, para senator Republik akan menghadapi pemilu legislatif di 2020 di sejumlah negara bagian yang ”kompetitif”, seperti di Arizona, Colorado, dan North Carolina. Kemungkinan ini akan membuka peluang terjadinya pembelotan di kubu Republik.

Sejumlah anggota Republik juga menyatakan khawatir dengan langkah yang dilakukan Trump. Sebab, hal itu akan menjadi preseden bagi presiden asal Demokrat di masa depan untuk mengegolkan isu-isu yang selama ini menjadi tema sentral kampanye, seperti isu senjata api dan pemanasan global.

GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat menyampaikan pidato kenegaraan tahunan di hadapan Kongres AS, Selasa (6/2/2019) malam waktu setempat.

Ambisi Trump

Perseteruan DPR-Trump meningkat setelah terjadi penghentian operasional pemerintahan (shutdown) selama sebulan akibat Trump tidak mau menandatangani anggaran yang tidak memasukkan pembangunan tembok di Meksiko sebesar 5,7 miliar dollar AS. Untuk menghindari kemungkinan penghentian operasional pemerintahan berikutnya, Kongres AS pekan lalu sepakat memberikan anggaran 1,4 miliar dollar AS untuk membangun pagar sepanjang 88 kilometer.

Meskipun Trump menandatangani anggaran tersebut, ia juga langsung mengumumkan darurat nasional, yang membuat dirinya memiliki akses terhadap anggaran 6,6 miliar dollar AS. Anggaran itu akan ditransfer dari Departemen Pertahanan.

”Keputusan Presiden untuk keluar dari ikatan hukum karena ia gagal memperoleh keinginannya melalui proses konstitusi adalah melanggar konstitusi dan harus dihentikan,” tulis Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Pelosi dan pemimpin Senat minoritas, senator Chuck Schumer dari Demokrat, dalam pernyataan bersama menyebutkan, anggota DPR akan menggunakan semua cara yang mungkin dan sah untuk melindungi wewenang Kongres. (AP)