Keandalan Redam Konflik Diperlukan

KOMPAS/NINA SUSILO

Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga menyanyi dan menari bersama para siswa SD dan SMP di Kota Ambon, Maluku, Selasa (19/2/2019). Suasana harmonis di Kota Ambon diharapkan tetap terawat di tengah menghangatnya suhu politik menjelang Pemilihan Umum 2019.

Pemilihan umum kian dekat. Suhu politik kian menghangat. Potensi konflik pun pasti meningkat. Deteksi dini, penanganan, dan pemulihan konflik kian penting.

Konflik antarwarga Desa Hualoy dan Desa Latu di Kecamatan Amalatu, di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang terjadi Rabu (20/2/2019), mengingatkan kita semua akan pentingnya keandalan segenap jajaran pemerintah untuk menangani konflik. Sekecil apa pun potensinya tidak cukup ditangani dengan tepat, tetapi juga harus cepat.

Konflik antarwarga ini sesungguhnya diawali dari masalah pribadi. Pemicunya adalah terjadinya penganiayaan terhadap seorang warga Hualoy oleh seorang warga Latu yang terjadi di Kota Ambon pada malam pergantian tahun 2018-2019. Warga Hualoy mendesak polisi agar segera menangkap pelaku, tetapi hingga kini belum berhasil. Warga Hualoy terus menagih janji polisi. Saling lempar ancaman terus terjadi sehingga pecah konflik terbuka. (Kompas, 21/2/2019)

Satu orang dilaporkan tewas. Perusakan fasilitas publik pun terjadi. Rumah penduduk, rumah guru, dan tiga sekolah dibakar. Karena konflik sedemikian eskalatif, akses transportasi di Jalan Trans-Seram sempat lumpuh.

Hingga semalam, warga kedua desa yang terlibat saling serang itu belum juga berdamai. Pihak kepolisian, pemerintah daerah, masih terus membangun komunikasi untuk merajut kembali perdamaian. Namun, apa pun, kerusakan telah terjadi dan merugikan semua.

Konflik memiliki banyak spektrum, mulai dari yang bersifat perseorangan, keluarga, antarkampung, hingga yang bersifat massal. Belajar dari berbagai konflik sosial yang terjadi di negeri ini, kita semua sama sekali tidak boleh meremehkan potensi konflik sekecil apa pun. Konflik sosial tidak sedikit yang justru diawali dari konflik-konflik kecil yang bersifat individual.

Konflik juga dapat dipicu banyak hal, mulai dari persoalan politik, ekonomi, pertikaian antaretnis, suku, agama, golongan, hingga batas wilayah desa. Belum lagi tantangan baru saat ini, yaitu potensi konflik yang dipicu perdebatan di dunia maya.

Pengendalian sosial merupakan cara paling efektif untuk mencegah ataupun menangani konflik. Dengan pengendalian sosial, setiap individu, kelompok, dan masyarakat dapat berperilaku sesuai norma yang disepakati bersama. Di sini, negara memiliki peran sentral, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Kepolisian juga memegang peranan penting, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial menegaskan hal ini. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban meredam potensi konflik dalam masyarakat. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat, menegakkan hukum tanpa diskriminasi, membangun rekonsiliasi, dan kemudian merehabilitasi merupakan tugas penting di tahun politik. Tidak boleh kecolongan.