Tensi Naik Mendekati April

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan seusai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme.

Keriuhan jelang Pemilu 2019 kian kuat terasa memasuki tahun 2019. Media massa nasional dan daerah dalam berbagai platform diwarnai dengan pemberitaan seputar dinamika jelang Pemilu 2019. Selain persiapan penyelenggaraan pemilu yang makin dekat, hiruk pikuk debat kedua pasangan capres dan cawapres serta penyebaran hoaks dengan konten terkait pemilu menonjol di pemberitaan bulan Januari lalu.

Peningkatan porsi pemberitaan ini mengikuti tensi kompetisi yang makin panas menjelang pemungutan suara yang sudah tinggal kurang dari dua bulan lagi. Sekitar 27 persen berita utama halaman satu sejumlah surat kabar nasional sepanjang Januari 2019 mengangkat tema pemilu 2019, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif. Angka ini jauh lebih tinggi dari pemberitaan bulan Desember 2018 untuk tema yang sama yang hanya sekitar lima persen.

Sepanjang Januari 2019, frekuensi penempatan tema jelang Pemilu 2019 sebagai berita terpenting di surat kabar hampir dua kali lipat dari rata-rata bulanan setahun lalu. Dalam 39 kali pemuatan sebagai berita utama halaman satu surat kabar nasional, liputan mengangkat kampanye yang masih belum menyentuh visi dan misi secara detail dan berbagai kebijakan yang dinilai politis seperti rencana membebaskan Abu Bakar Ba’asyir hingga remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis Radar Bali. Belum lagi soal hoaks yang terus bermunculan

Frekuensi penempatan tema jelang Pemilu 2019 sebagai berita terpenting di surat kabar hampir dua kali lipat dari rata-rata bulanan setahun lalu.

Salah satu agenda kampanye penting yang mendapat tempat penting di surat kabar adalah debat perdana capres dan cawapres pada 17 Januari 2019. Debat yang dinilai sebagai salah satu babak krusial menjadi fokus pemberitaan yang diambil surat kabar

Jelang pelaksanaan debat, media massa mencoba mendorong pelaksanaan debat yang berkualitas. Pemberitaan yang disajikan mencoba mengurai berbagai hal yang perlu dijelaskan oleh kedua pasangan calon saat debat. Kedua pasangan calon diharapkan menyuguhkan langkah penyelesaian yang konkret atas berbagai masalah yang menjadi tema debat yakni bidang hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Respon atas debat yang berlangsung tergambar di edisi yang terbit sehari setelahnya (18/1). Pada halaman muka berbagai surat kabar nasional tersaji penilaian terhadap performa kedua pasangan calon sepanjang dua jam lebih acara debat. Evaluasi terentang dari konten yang disampaikan hingga gaya komunikasi masing-masing pasangan calon.

Dari sisi konten, Kompas menilai narasi yang ditawarkan belum memunculkan kebaruan. Sebagian besar isu bahkan sudah dipaparkan oleh kedua Menurut Indopos kedua pasangan calon masih harus belajar karena penyampaian gagasan masih sangat normatif. Sementara itu, Koran Tempo dan Republika lebih memilih memetakan gagasan masing-masing pasangan calon terhadap isu-isu terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme.

Koran Sindo mengambil sudut pemberitaan yang berbeda dengan menyoroti gaya debat kedua pasangan calon yang terlihat saling serang secara terbuka untuk memenangkan argumentasi sekaligus melemahkan lawan. Dalam hal ini Kompas mengingatkan bahwa selama debat berlangsung, meski tidak muncul ucapan apresiasi, kedua pasangan capres dan cawapres menunjukkan sikap saling menghargai.

Hoaks dan Politisasi Kebijakan

Persaingan antarkubu masih belum beranjak dari aksi saling serang Konten sejenis berpotensi menjadi bahan bakar bagi pendukung masing-masing calon. Apalagi, pemilihan presiden 2019 akan mempertemukan kembali dua rival lama yang pernah berlaga di 2014 yang tentu saja sudah memiliki basis massa yang kuat.

Semakin mendekati pelaksanaan pemilu, penyebaran hoaks seputar Pemilu meningkat. Keresahan yang ditimbulkan di masyarakat dinilai berpotensi mengganggu kedamaian pelaksanaan Pemilu 2019. Kementerian Komunikasi dan Informatika bahkan berhasil mengidentifikasi sebanyak 175 konten hoaks beredar di internet yang didominasi oleh isu Pemilu selama Januari 2019. Berbagai halaman utama surat kabar nasional sejak edisi 4 Januari 2019 mendorong Polri menindak penyebaran berita bohong atau hoaks terkait temuan puluhan juta kertas suara yang disebut telah dicoblos.

Selain soal hoaks yang kian merajalela, pertarungan adu argumen di publik semakin kentara ditunjukkan kedua  pasangan calon yang berlaga. Dalam beberapa waktu terakhir gaya kampanye pasangan Joko Widodo-Ma\'ruf Amin cenderung menyerang secara terbuka pesaingnya. Pola yang sama yang juga dilakukan kubu pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno.

Berbagai surat kabar nasional juga diramaikan oleh polemik yang muncul akibat rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir. Polemik tidak hanya dari dalam negeri, namun keberatan juga disampaikan oleh pihak asing seperti Australia. Secara khusus, Perdana Menteri Scott Morrison menghubungi Pemerintah Indonesia untuk menyatakan keberatan.  Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dinilai kontraproduktif dengan upaya melawan terorisme dan ekstrimisme keagamaan.

ANTARA/YULIUS SATRIA WIJAYA

Kuasa hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan), mendampingi narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir yang dibebaskan dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/1/2019).

Nama Abu Bakar Ba’asyir hadir di berita utama berbagai media pemberitaan sejak Presiden Jokowi melalui penasihat hukum Yusril Ihza Mahendra, menggulirkan rencana pembebasan terpidana kasus terorisme yang sekaligus pendiri Pesantren Al Mu’min Ngruki ini.

Alasan kemanusiaan karena kesehatan di usia tua dan telah menjalani 2/3 masa tahana menjadi latar belakang rencana ini. Namun, hingga kini statusnya masih belum jelas. Apalagi, Ba’asyir belum memenuhi syarat pembebasan untuk napi kasus terorisme yakni pengakuan setia kepada NKRI dan Pancasila. Di tengah polemik tersebut, sejumlah pihak menilai rencana Presiden Jokowi membebaskan Ba’asyir dinilai sangat politis jelang Pemilu 2019.

Mitigasi Bencana

Selain pemberitaan terkait dinamika jelang Pemilu, surat kabar nasional juga melakukan fungsi peringatan dini atas potensi munculnya bencana yang menimpa masyarakat. Bencana yang dimaksud terkait alam dan kesehatan.

Bencana alam yang terjadi tiada henti di tahun 2018 hingga 2019 mendorong perlu adanya mitigasi bencana yang serius. Koran Media Indonesia mengungkapkan data kejadian bencana sepanjang tahun 2018 mencapai 2.564 kejadian. Sebanyak 98 persen dari seluruh kejadian bencana tahun lalu termasuk kategori bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung. Selain bencana hidrometeorologi, Kompas ikut mengungkapkan perlunya kewaspadaan tinggi dari semua pihak karena kerawanan bencana gempa tektonik dan vulkanik yang patut diwaspadai. Salah satunya kembali aktifnya jalur patahan di Pulau Jawa.

ANTARA/HENDRA NURDIYANSYAH

Sejumlah siswa mengikuti gladi lapang penanggulangan bencana di SMK Muhammadiyah Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (7/3/2018). Gladi lapang penanggulangan bencana yang digelar oleh BPBD Sleman di sekitar sesar atau patahan Opak sebagai daerah rawan gempa itu bertujuan untuk mengurangi resiko bencana di lingkungan sekolah.

Selain berbagai bentuk ancaman tersebut, Koran Tempo (3/1) lebih memfokuskan pemberitaan pada operasionalisasi mitigasi bencana. Dalam berita utama berjudul ‘Mitigasi Bencana Daerah Bermasalah’, surat kabar ini mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi bencana dengan memperhatikan peta kerawanan bencana. Aspek peringatan dini dan penegakan hukum menjadi dua hal yang diperhatikan dalam pelaksanaannya.

Ancaman bencana lainnya yang perlu diwaspadai adalah bencana kesehatan yang dipicu wabah Demam Berdarah Dengue (DBD).  Media massa melaporkan makin meluasnya wabah DBD seiring intensitas hujan yang meningkat di berbagai wilayah Indonesia. Ratusan kabupaten dan kota di 34 provinsi terdeteksi terpapar kasus DBD. Masyarakat diingatkan untuk meningkatkan terlibat aktif dalam upaya preventif yang dilaksanakan dinas-dinas kesehatan terkait demi mengurangi penyebaran penyakit mematikan ini. (Susanti Agustina S/Litbang Kompas)