Keberadaan geopark diharapkan menjadi momentum untuk melestarikan Pegunungan Meratus. Namun, langkah ini dikritik karena tidak melibatkan warga.
MARTAPURA, KOMPAS— Deklarasi Geopark Nasional Pegunungan Meratus atau GNPM di Kalimantan Selatan, Minggu (24/2/2019), jadi momentum untuk menyelamatkan Pegunungan Meratus. Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen menjaga kelestariannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Deklarasi itu berlangsung di Kiram Park, Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar. Atas nama masyarakat Kalsel, Gubernur Sahbirin Noor menyatakan tekad menjaga dan melestarikan GNPM beserta seluruh geosite atau kawasannya.
”Kami mendukung pengembangan Geopark Nasional Pegunungan Meratus sebagai salah satu wisata geologi unggulan di Kalsel dengan tema ”Ofiolit Tertua di Indonesia” yang memiliki geoheritage dengan geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity untuk meningkatkan perekonomian dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Komite Nasional Geopark Indonesia pada 30 November 2018 menetapkan Pegunungan Meratus sebagai salah satu geopark atau taman bumi nasional. Pegunungan yang terbentuk sekitar 150 juta tahun yang lalu itu mengandung ofiolit tertua di Indonesia.
”Pegunungan Meratus adalah masa depan Kalsel. Pegunungan Meratus menjadi sumber oksigen dan sumber air,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel Nurul Fajar Desira, yang sementara ditunjuk sebagai Ketua Umum Badan Pengelola GNPM.
Upaya penyelamatan
Menurut Fajar, penetapan Pegunungan Meratus sebagai geopark nasional juga menjadi jawaban atas desakan masyarakat yang selama ini menggaungkan upaya penyelamatan Meratus. Setelah menjadi geopark, pemerintah berkomitmen menjaga dan melindungi geosite yang ada.
”Saat ini sudah teridentifikasi 36 geosite dalam GNPM. Kami berkomitmen menjaga geosite itu. Kalau ada kegiatan yang mengancam atau berpotensi merusak geosite-geosite itu, tentu tidak akan diizinkan,” tuturnya.
GNPM masuk dalam 11 wilayah kabupaten/kota dari 13 kabupaten/kota yang ada di Kalsel. Wilayah yang tidak masuk dalam GNPM hanya Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.
Semua geosite dipastikan akan dilindungi, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga masyarakat dan adat istiadat yang ada di situ. Dengan begitu, masyarakat diharapkan mendapat keuntungan ekonomi dengan menjaga dan mengelola geosite-geosite itu.
”Tahun ini, kami fokus membenahi geosite-geosite yang ada sehingga menjadi obyek yang menarik untuk dikunjungi oleh para pemerhati geologi ataupun para wisatawan. Tahun depan, kalau sudah dikelola dengan baik, akan diajukan sebagai geopark global,” tutur Fajar.
Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Dahnial Kifli mengatakan, setelah deklarasi GNPM, Dinas Pariwisata akan memasarkan dan mempromosikan geosite-geosite yang ada sebagai destinasi wisata.
”Kami akan mengatur tata kelola dan memberdayakan masyarakat sekitar obyek wisata (geosite) untuk menjaga lingkungannya. Mereka juga harus membentuk kelompok sadar wisata dan menerapkan sapta pesona,” katanya.
Tidak dilibatkan
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menilai, perencanaan dan penetapan GNPM seharusnya melibatkan masyarakat adat Dayak Meratus dan pihak terkait lainnya.
Hal yang juga perlu diutamakan, adanya pengakuan wilayah adat Dayak Meratus. Setelah itu, baru penetapan fungsi lain.
”Kami tidak tahu apakah status geopark itu mampu membentengi Meratus dari izin-izin industri ekstraktif yang sudah ada,” kata Kisworo yang mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan Pemprov Kalsel dalam perencanaan dan penetapan GNPM.
Manajer Data dan Kampanye Walhi Kalsel Rizqi Hidayat menyatakan, status geopark bukan usulan dari warga. Hal itu berpotensi menimbulkan masalah baru terkait pengelolaan wilayah dan sumber daya alam.(JUM)
