Serapan Anggaran Tak Optimal, Sejumlah Pejabat Didemosi
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG/IRENE SARWINDANINGRUM
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan rotasi 1.125 pejabat daerah di tingkat eselon II, III, dan IV. Beberapa pejabat mengalami demosi karena belum bisa memaksimalkan kinerja pelaksaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan strategis daerah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh pejabat yabg dirotasi telah melalui proses panjang dan penilaian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Menurut ia, sejumlah pejabat yang didemosi telah melewati tahapan penilaian yang ketat.
"Beberapa faktor yang menyebabkan mereka didemosi karena adanya penilaian terkait kinerja pelaksanaan anggaran dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan strategis daerah," ucapnya seusai pelantikan pejabat di Balaikota, Jakarta, Senin (25/02/2019).
Beberapa faktor yang menyebabkan mereka didemosi karena adanya penilaian terkait kinerja pelaksanaan anggaran dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan strategis daerah.
Sebelumnya, pada lima pekan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, serapan belanja daerah DKI baru sekitar 61,4 persen dari total anggaran belanja Rp 75,093 triliun. Oleh sebab itu, pemprov DKI mendapat kritik dari para anggota DPRD DKI karena kinerja penyerapan anggaran tidak optimal. (Kompas, 30 November 2018).
Anies tidak menjelaskan berapa jumlah pejabat yang telah didemosi. Ia berharap, dengan rotasi itu akan ada pembaruan dari sisi organisasi serta meningkatnya kompetensi masing-masing pejabat yang ditempatkan di posisi baru.
"Rotasi kali ini menjadi salah satu yang terbanyak. Biasanya pemprov hanya merotasi sekitar 300 pejabat. Kali ini, hampir seluruh SKPD dan UKPD mengalami rotasi," kata Anies.
Meski telah ada perombakan besar, namun masih ada juga posisi kepala dinas yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Anies menuturkan, hal ini dikarenakan masih banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tidak mengikuti promosi terbuka atau lelang jabatan.
"Banyak ASN muda yang merasa minder karena seniornya atau atasannya mengikuti seleksi promosi terbuka. Padahal para ASN muda ini memiliki kompetensi dan syarat memadai," ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut Anies, BKD DKI akan segera melakukan promosi terbuka. Selain itu, nantinya akan ada panitia seleksi dari pihak eksternal untuk promosi terbuka ini.
Peningkatan kompetensi
Isnawa Adji, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, menjelaskan, rotasi jabatan itu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi individu. Ia merupakan salah satu pejabat yang didemosi menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan.
"Sebelum jadi Kepala Dinas LH, saya kan sempat menjadi camat. Sekarang saya masuk jajaran pemerintahan daerah lagi dan harus memikirkan seluruh aspek di Jakarta Selatan, tidak hanya lingkungan hidup saja," ujarnya.
Isnawa menilai rotasi itu terkesan mendadak dan tidak berdasarkan sepengetahuannya. "Saya tidak tahu kalau akan dirotasi ketika Sabtu (23/02/2019). Ketika itu, saya sedang melakukan kegiatan Dinas LH di kawasan Hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk. Kemudian, sekitar pukul 12, saya dipanggil pemprov dan ternyata dirotasi posisinya," kata dia.