Lima Posisi Kepala Dinas Masih Kosong, Kinerja jadi Sorotan

Rotasi 1.125 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyisakan lima posisi kepala dinas yang masih kosong. Ini dikhawatirkan memperlambat realisasi program.

JAKARTA, KOMPAS – Rotasi sebanyak 1.125 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta, Senin (25/2/2019), meninggalkan lima posisi kepala dinas yang masih kosong. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kinerja penyerapan anggaran yang tak optimal dan berujung realisasi program yang melambat.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Pelantikan 1.125 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dirotasi oleh Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/2/2019). Sebanyak 15 pejabat pratama dirotasi termasuk sejumlah kepala dinas.

Dengan rotasi terbaru, terdapat tiga posisi kepala dinas kosong, yaitu Kepala Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Lingkungan Hidup. Sebelumnya, masih ada posisi Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta yang masih diisi pelaksana tugas (plt).

Subejo yang awalnya menjabat Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyalamatan dilantik menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya dijabat Jupan Royter Sahalatua. Adapun Jupan Royter dilantik sebagai Asisten Deputi Bidang Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

Benni Agus Chandra dirotasi dari Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta yang awalnya dijabat Edy Junaedi. Edy dirotasi menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta.

Adapun Isnawa Adji dirotasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadi Wakil Walikota Jakarta Selatan. “Saya belum tahu siapa Plt yang menggantikan, bisa jadi wakil atau bisa jadi yang lain,” kata Isnawa usai dilantik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, saat ini ada posisi kepala dinas yang dipegang plt cukup banyak karena untuk bisa dilakukan promosi terbuka atau lelang jabatan, posisinya harus kosong dulu. Dalam waktu dekan, Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta akan mengumumkan seleksi terbuka.

Ia mengatakan, akan mewajibkan semua aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi syarat untuk mendaftar. Kewajiban ini karena banyak ASN sungkan mendaftar karena alasan senioritas.

Seleksi terbuka tersebut akan dilakukan oleh panitia seleksi yang rencananya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak eksternal. “Nanti kami umumkan panselnya. Harapan kami, generasi baru atau orang berpotensi yang tersembunyi distafkan atau tidak memiliki jabahan yang sesuai atau relevansi dengan latar belakangnya, saya harap mereka akan muncul,” kata Anies.

Baca juga https://kompas.id/baca/utama/2019/02/25/serapan-anggaran-tak-optimal-sejumlah-pejabat-didemosi/

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Suasana ramah-tamah usai pelantikan 1.125 pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dirotasi, Senin (25/2/2019). Sebanyak 15 pejabat pratama dirotasi termasuk sejumlah kepala dinas.

Serapan anggaran

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, rotasi pejabat di DKI Jakarta ini memang sudah waktunya dilakukan. Sebab idealnya, setiap dua tahun sekali dilakukan evaluasi pada pejabat.

Namun ia menilai masih banyak catatan dalam rotasi ini. Salah satunya adalah banyaknya posisi kepala dinas yang masih diisi Plt bisa berdampak pada serapan anggaran yang tak optimal. Sebab, plt tak punya kewenangan menggunakan anggaran sebesar kepala dinas. Sebagian plt juga enggan atau tak berani dalam penganggaran.

Hal ini bisa berdampak pada realisasi program untuk warga yang tak maksimal pula. “Ini sudah terlihat pada 2018, serapannya rendah dari target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya juga karena banyaknya plt,” katanya.

Sebagai catatan, serapan APBD DKI Jakarta 2018 sebesar 82,03 persen. Kendati hampir sama dengan serapan anggaran 2017, namun serapan lebih rendah dari target dalam rencana jangka menengah daerah 2018-2022 sebesar 90 persen.

Demosi

Selain itu, sejumlah pejabat juga mengalami demosi atau turun dari jabatan sebelumnya. Demosi itu di antaranya dari kepala dinas menjadi wakil walikota hingga camat yang menjadi kepala bagian di jajaran pemerintah kota administratif.

Kendati tidak ada aturan yang dilanggar, namun demosi tanpa pemberian alasan yang jelas bisa menjadi preseden buruk untuk proses seleksi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Anies mengatakan, seluruh pejabat yabg dirotasi telah melalui proses panjang dan penilaian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Menurut ia, sejumlah pejabat yang didemosi telah melewati tahapan penilaian yang ketat.

“Beberapa faktor yang menyebabkan mereka didemosi karena adanya penilaian terkait kinerja pelaksanaan anggaran dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan strategis daerah,” kata dia.

Beberapa faktor yang menyebabkan mereka didemosi karena adanya penilaian terkait kinerja pelaksanaan anggaran dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan strategis daerah

Sejumlah pejabat yang dilantik menyatakan menerima pemberitahuan rotasi tersebut secara mendadak. Beberapa diberitahu pada Sabtu akhir pekan, ada juga yang menerima pemberitahuan pada Senin pagi sebelum pelantikan.

Kompas

ILUSTRASI

Pelayanan publik

Trubus mengatakan, sejumlah kinerja yang perlu ditingkatkan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan transparansi proses pemerintahan.

Selama ini, banyak keluhan pelayanan publik menurun. Hal ini karena pengaduan warga yang sekarang dipusatkan ke kelurahan dan pembatasan untuk mengadu ke Balai Kota DKI Jakarta hanya ke meja pengaduan. Sementara sebelumnya, warga DKI Jakarta bisa mengadu langsung kepada pimpinan daerah sehingga masalah bisa cepat terselesaikan.