Daerah Berbagi Peran Mengembangkan Kawasan Perbatasan

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Perwakilan pemerintah daerah di kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Kunci Bersama mengikuti lokakarya regional pembangunan kawasan perbatasan, Selasa (26/2/2019), di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, Jabar. Kunci Bersama diikuti tujuh daerah di Jabar dan dua daerah di Jateng. Wadah ini diharapkan dapat mengembangkan kawasan perbatasan di kedua provinsi itu.

CIREBON, KOMPAS — Persoalan infrastruktur, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lingkungan menghantui kawasan perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk itu, sembilan daerah yang tergabung dalam wadah Kunci Bersama membuat rencana induk demi mengembangkan kawasan perbatasan dua provinsi tersebut.

Penyusunan rencana induk (master plan) itu dilakukan pada lokakarya regional pembangunan kawasan perbatasan, Selasa (26/2/2019), di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kota Cirebon, Jabar. Turut hadir perwakilan dari lima daerah yang tergabung dalam Kunci Bersama, yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Brebes (Jateng).

Empat anggota Kunci Bersama lainnya, yakni Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Ciamis, dan Cilacap (Jateng), akan mengadakan kegiatan serupa pekan depan. Ketujuh daerah dari Jabar dan dua dari Jateng tersebut merupakan anggota Kunci Bersama, wadah bagi daerah perbatasan Jabar dan Jateng yang dibentuk sejak 2011.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Petani menjemur bawang merah di Desa Tawangsari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (17/2/2019). Harga bawang merah di tingkat petani setempat mencapai Rp 15.000 per kilogram.

”Penyusunan master plan ini untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Jabar dan Jateng hingga 25 tahun ke depan. Selama ini, daerah tersebut menghadapi berbagai masalah, seperti penyebaran infrastruktur yang tidak merata hingga kemiskinan,” ujar Sekretaris Sekretariat Bersama Kunci Bersama Maman Suparman.

Penyusunan master plan ini untuk membuat dokumen perencanaan pembangunan kawasan perbatasan Jabar dan Jateng hingga 25 tahun ke depan. Selama ini, daerah tersebut menghadapi berbagai masalah, seperti penyebaran infrastruktur yang tidak merata hingga kemiskinan.

Di sisi lain, kesembilan daerah diharapkan berbagi pengalaman terkait potensi wilayahnya sehingga kerja sama dapat dilakukan. Dalam penyusunan rencana induk itu, pihaknya bekerja sama dengan PT Lembaga Afiliasi Penelitian Indonesia Institut Teknologi Bandung.

”Penyusunan rencana induk ini diupayakan selesai secepatnya. Paling tidak, setahun. Kami hanya memfasilitasi anggota pemda yang tergabung dalam Kunci Bersama,” ucap Maman. Ia berharap rencana induk tersebut dapat menjadi rujukan bagi pemda dalam menentukan rencana pembangun jangka menengah daerah. Hal ini penting karena persoalan daerah perbatasan tidak terlepas dari masalah eksternal.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga memungut sampah dalam kegiatan Coastal Clean Up di pantai Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat, Jumat (15/2/2019). Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu bertujuan untuk mengurangi sampah di laut yang 80 persen berasal dari darat. Hasil survei KLHK (2017) di 18 kabupaten/kota, estimasi total sampah laut pada tahun 2017 sekitar 1,2 juta ton, dengan rata-rata timbulan sampah laut sebanyak 106.385 gram per meter persegi.

Kepala BP4D Kota Cirebon Arif Kurniawan berharap, rencana induk itu dapat menghasilkan solusi bersama di kawasan perbatasan Jabar dan Jateng. Salah satu problemnya adalah pembangunan infrastruktur pendukung yang tidak merata, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran. ”Semuanya menumpuk di Cirebon. Di kota dengan luas hanya 37 kilometer persegi ini ada 11 RS, 9 mal, 57 hotel, dan 200 restoran,” ujarnya.

Semuanya menumpuk di Cirebon. Di kota dengan luas hanya 37 kilometer persegi ini ada 11 RS, 9 mal, 57 hotel, dan 200 restoran.

Di sisi lain, indeks pembangunan manusia (IPM) masih timpang. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik Jabar pada 2017, hanya Kota Cirebon dan Kota Banjar, yang tergabung di dalam Kunci Bersama, yang memiliki IPM masing-masing 74 dan 70,79. Ini di atas rata-rata IPM Jabar, yakni 70,69. Sementara IPM Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Ciamis masih di bawah rata-rata. Padahal, di Kunci Bersama terdapat hampir 10 juta penduduk.

”Bagaimana kita mau bersaing dengan daerah lain?” ucap Arif. Sementara pembangunan infrastruktur terus dipacu oleh pemerintah pusat dan provinsi. Di Majalengka, misalnya, telah beroperasi Bandara Internasional Jabar Kertajati. Pemprov Jabar bahkan menegaskan, masa depan provinsi berpenduduk lebih dari 48 juta jiwa itu berada di segitiga emas, yakni Cirebon, Majalengka, dan Subang (tempat Pelabuhan Patimban).

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pengunjung berwisata di Kebun Raya Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu (6/2/2019). Di kebun raya seluas 160 hektar itu terdapat 481 spesimen dan 75 jenis anggrek. Selain tempat wisata, kebun raya tersebut juga menjadi tempat riset, pendidikan, dan konservasi.

Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, dalam dua tahun terakhir, peserta didik dari Kabupaten Cirebon kerap berpindah ke Kota Cirebon untuk menempuh pendidikan. Akhirnya, jumlah calon peserta didik membeludak.

Persoalan sosial juga terjadi lintas daerah. Menurut dia, pengemis, gelandangan, dan orang telantar kerap ditemukan di Kota Cirebon. ”Setelah diamankan, ternyata mereka banyak dari Kabupaten Brebes. Kami pulangkan mereka. Dua hari berikutnya, datang lagi. Ini bagaimana? Siapa yang harus membina mereka,” ujarnya.

Masalah lingkungan pun demikian. Pemkot Cirebon kerap melaporkan timbunan sampah warga Kabupaten Cirebon di kota. Sementara tempat pembuangan akhir sampah yang dulu berada di Ciledug, Cirebon, kerap dikeluhkan warga perbatasan di Brebes. Agus mengusulkan agar dibuat tempat sampah regional lintas daerah.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Lanskap Kota Cirebon, Jawa Barat, yang dipadati bangunan hotel dan penginapan terekam dari salah satu hotel di Jalan Tuparev, Cirebon, akhir April lalu. Tercatat ada 107 hotel di Kota Cirebon. Namun, industri perhotelan terancam dengan adanya jalan tol. Pengendara lebih memilih lewat jalan tol dan segera tiba di tujuan daripada lewat jalan nontol kemudian transit di Cirebon.

Terkait pengembangan pariwisata, hingga kini belum ada kerja sama membuat destinasi wisata terpadu lintas daerah. Wisatawan seharusnya bisa mengunjungi tempat wisata di Cirebon, Kuningan, hingga Brebes yang lokasinya berdekatan. Padahal, konsep tersebut diharapkan dapat mengungkit wisata di Kunci Bersama.

”Master plan ini nantinya dapat membagi peran daerah. Kota Cirebon, misalnya, menjadi pusat perdagangan dan jasa. Kabupaten Cirebon sebagai kawasan industri. Sementara Kuningan menjadi agrowisata. Jika tidak demikian, daerah ini hanya akan dilintasi pengendara. Apalagi, Jalan Tol trans-Jawa mempercepat mobilitas warga,” katanya.

Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Jabar Cepi Mahdi mengatakan, pada Maret mendatang, Pemprov Jabar akan membuat nota kesepahaman kerja sama perbatasan dengan Pemprov Jateng. ”Kami sedang mengidentifikasi problem di kawasan perbatasan Jabar dan Jateng,” ucapnya.

Baca juga: Kawasan Industri Dorong Investasi ke Cirebon