JAKARTA, KOMPAS—Pemerintah menilai indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia dari tahun 2015 hingga 2018 membaik. Salah satu faktor perbaikan indeks itu dipengaruhi oleh berkurangnya kebakaran hutan sejak tiga tahun terakhir setelah penerapan kebijakan pembasahan lahan gambut.
Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Selasa (26/2/2019) malam, di Jakarta.
Data KLHK menyebutkan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) pada tahun 2018 sebesar 65,14, tahun 2017 (66,46), tahun 2016 (65,73), tahun 2015 (68,23), dan tahun 2014 (63,42). IKLH tahun 2018 diperoleh dari indeks kualitas air (51,01), indeks kualitas tutupan lahan (65,14), dan indeks kualitas udara (84,74).
Penyumbang perbaikan IKLH yang cukup tinggi atau lebih dari 75,00, berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, wilayah dengan IKLH rendah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Menurut Bambang, membaiknya IKLH selama empat tahun terakhir dipengaruhi penurunan kasus kebakaran hutan di Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari pemulihan lahan gambut melalui sistem pembasahan menggunakan sekat kanal dan sumur bor.
"Hingga tahun 2018 sudah 3,2 juta hektar lahan gambut yang dibasahi. Insyaallah, semakin ke sini, kebakaran hutan menurun," kata dia.
Pemulihan lahan gambut berdampak pada penyusutan hutan mencapai 0,45 juta hektar per tahun. Keadaan itu dibarengi dengan penghutanan kembali 0,822 juta hektar lahan pada tahun 2018.
Kebijakan pembangunan sekat kanal tidak hanya kembali membasahkan lahan gambut, namun mengembalikan interaksi sosial dan kepedulian warga terhadap lingkungan. Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan menggunakan pendekatan hutan sosial dan hutan wisata.
Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan MR Karliansyah, mengatakan, capaian selama empat tahun terakhir jadi dasar bagi KLHK untuk menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024.
Adapun arah kebijakan selama empat tahun ke depan difokuskan pada pengurangan beban lingkungan dengan target peningkatan kualitas air bersih mencapai 80 persen, circular economy sebesar 30 persen dari jumlah timbulan sampah, pemulihan gambut hingga menyisakan 40 persen kerusakan, dan pemanfaatan teknologi hijau.
Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan potensi sumber daya hutan secara legal pada wilayah perhutanan sosial untuk memproduksi barang dan jasa hasil hutan. (STEFANUS ATO)