Puluhan warga di TPS 21 Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, Papua, yang ikut dalam pemungutan suara dengan menggunakan pakaian adat asal Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu (9/7/2014). Para warga mengaku sudah melakukan hal tersebut sejak beberapa kali pemilu lalu.
JAKARTA, KOMPAS – Kondisi keamanan Papua menjadi perhatian utama Kepolisian Negara RI dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pendekatan humanis kepada masyarakat merupakan langkah prioritas untuk meyakinkan masyarakat agar tidak terpengaruh provokasi dari kelompok kriminal bersenjata.
Ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB), terutama di Kabupaten Nduga, secara berkala diminimalisir oleh pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI. Tidak hanya ancaman bersenjata, propaganda di media sosial juga diantisipasi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo menegaskan, TNI-Polri tidak menganggap remeh pergerakan yang dilakukan KKB, termasuk jelang pelaksanaan Pemilu 2019. Meski begitu, lanjut Dedi, Polri berupaya menjamin keamanan agar masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa.
“Polri dan TNI terus bersiaga untuk melakukan mitigasi serangan KKB. Kami melakukan pendekatan dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tetap tenang, jadi berbagai kemungkinan gangguan keamanan terus diantisipasi,” ujar Dedi, Rabu (27/2/2019), di Jakarta.
Dedi menambahkan, KKB terus menyebarkan propanda, terutama klaim mendapat dukungan dari masyarakat. Padahal, kata Dedi, klaim itu tidak sesuai dengan kondisi nyata di Papua. Oleh karena itu, Polri memiliki Satuan Tugas Noken Papua untuk melakukan pendekatan humanis ke masyarakat.
PANDU WIYOGA UNTUK KOMPAS
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo saat memberi keterangan pada wartawan di Mabes Polri, Jumat (18/1/2019).
Pendekatan itu meliputi edukasi pendidikan formal untuk anak-anak, kemudian pendidikan untuk bercocok tanam dan peternakan bagi dewasa agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat. Selain itu, personel kepolisian juga melakukan dialog dan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengantisipasi berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat di Papua.
Untuk menyeimbangkan pendekatan humanis itu, Dedi menegaskan, pihaknya juga tidak akan menolerir berbagai aksi melanggar hukum. Ia menyatakan, TNI-Polri telah mengimbau anggota dan pimpinan KKB untuk menyerahkan diri.
“Kami telah mengimbau kepada mereka (KKB) untuk tidak melakukan perlawanan dan memulai rekonsilasi. Tetapi, apabila melakukan pelanggaran hukum, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat,” tutur Dedi.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, pengamanan khusus diperlukan di Papua merujuk pada peristiwa gangguan keamanan dalam beberapa waktu terakhir, misalnya pada Pilkada 2018 dan serangan pekerja Trans Papua di Nduga, Desember 2018. Tetapi, Poengky mengingatkan, seluruh aparat keamanan yang berada di Papua perlu mengedepankan pendekatan humanis.
“Dalam menjalankan tugas, aparat keamanan harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Poengky.
