Petugas KPPS Diminta Antisipasi WNA Masuk DPT

KOMPAS/ERWIN EDHI PRASETYA

Staf pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Solo menyelesaikan sortir dan pelipatan surat suara pemilihan presiden-wakil presiden di aula gedung KPU Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Polemik masuknya identitas KTP-elektronik milik warga negara asing dalam daftar pemilih tetap di Cianjur, Jawa Barat, perlu diantisipasi agar tidak terulang di wilayah lain. Untuk itu, petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara di setiap tempat pemungutan suara diharapkan menyisir ulang DPT masing-masing untuk memastikan tidak ada WNA yang masuk dalam DPT.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyayangkan kecerobohan yang dilakukan petugas KPU di Cianjur, Jawa Barat, dalam memasukkan data warga negara asing (WNA) di daftar pemilih tetap (DPT). Ia mengatatakan, meski tidak ada unsur kesengajaan, kecerobohan seperti ini bisa menurunkan kepercayaan publik pada penyelenggara pemilu.

“Penyelenggara seharusnya lebih berhati-hati, apalagi sekarang ini situasi memanas menuju hari-H pemilu. Persoalan data pemilih seperti ini tidak bisa sembarangan ditangani, sistemnya harus benar-benar ketat, data dicek secara bertahap berulang kali,” kata Riza.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Forum Perempuan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat menggelar aksi damai di kawasan Jalan Chatib Sulaiman, Kota Padang, Sumatera Barat, Minggu (24/2/2019). Aksi damai tersebut diselenggarakan dalam rangka mengajak masyarakat, terutama perempuan untuk tidak golput dan ikut memberikan hak suara pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif dan Presiden pada 17 April 2019 mendantang.

Dari data Kementerian Dalam Negeri, sejak 2014, ada 1.600 keping KTP-el untuk WNA yang dicetak. Empat provinsi yang paling banyak menerbitkan KTP-el untuk WNA adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Penerbitan KTP-el untuk WNA dimungkinkan mengacu pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa penduduk WNA dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Untuk mengantisipasi kejadian di Cianjur terjadi di tempat lain, Riza mengatakan, KPU perlu berkoordinasi dengan petugas KPPS di wilayah yang teridentifikasi memiliki WNA dengan KTP-el, untuk menyisir ulang DPT di TPS masing-masing. Pemerintah juga diminta membangun sistem manajemen pengelolaan KTP-el yang lebih terpadu serta meningkatkan koordinasi dengan KPU dalam hal penggunaan basis data dari dukcapil saat mendata DPT.

“Kalau sudah ada data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait jumlah WNA yang memiliki KTP-el, petugas tinggal menyisir ada tidak identitasnya di DPT. Lebih baik kita mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi kecerobohan seperti ini,” kata Riza.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengurus surat pindah memilih (A5) untuk dapat memberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 diluar domisili asal di Kantor KPU Jakarta Selatan, Sabtu (23/2/2019). Layanan mengurus surat pindah memilih akan dibuka hingga 17 Maret. Dari rekapitulasi daftar pemilihan tambahan (DPTb) secara nasional tahap pertama KPU yang berakhir pada 17 Februari, tercatat sebanyak 275.923 pemilih dari 87.483 tempat pemungutan suara (TPS) telah mengurus surat pindah memilih.