Sandiaga Uno Akan Kembangkan Program Pendidikan DKI Jakarta ke Tingkat Nasional
Oleh
Emilius Caesar Alexey
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berencana akan mengembangkan sistem pendidikan yang pernah diterapkannya di DKI Jakarta ke tingkat nasional. Rencana tersebut merupakan salah satu hasil pertemuannya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (27/2/2019) siang di Jakarta.
Rencana itu kemungkinan akan dibawa Sandiaga dalam debat calon wakil presiden pada 17 Maret 2019. Adapun, tema yang akan dibahas dalam debat calon wakil presiden adalah pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial dan budaya.
Guna mempersiapkan debat tersebut, Sandiaga berdiskusi dengan Anies terkait masalah pendidikan. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Sandiaga berencana akan memperluas program pendidikan yang pernah ia terapkan di DKI Jakarta ke dalam lingkup nasional.
Menurutnya, selama menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, ia telah melakukan terobosan untuk menangani masalah pendidikan. “Kartu Jakarta Pintar (KJP) kita modifikasi menjadi KJP plus di DKI dan alhamdulillah berjalan dengan baik,” ujar Sandiaga saat ditemui dalam acara Reuni SMP 12 Jakarta di Roemah Djoeang Jakarta, Rabu.
Menurut Sandiaga, dalam pertemuan tersebut, Anies juga menyampaikan pokok-pokok pikirannya terhadap isu pendidikan dalam kapasitasnya sebagai gubernur maupun sebagai mantan Menteri Pendidikan. “Hal yang paling utama yang ingin kita perbaiki adalah sistem pendidikannya,” ungkapnya.
Sandiaga mengakui, mengatasi permasalahan pendidikan di tingkat nasional tidak semudah seperti di Jakarta. Selain luas wilayahnya yang kecil, Jakarta cenderung memiliki masyarakat yang lebih terdidik dan terekspos.
“Akan tetapi, bagaimanapun juga, program-program di DKI Jakarta ini bisa digunakan sebagai batu pijakan untuk mendesain program pendidikan secara nasional yang lebih baik lagi,” kata Sandiaga.
Meski begitu, Sandiaga melihat masih ada permasalahan pendidikan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Hal itu banyak ia temui saat berkampanye dalam ajang Pemilihan Gubernur 2017.
“Pendidikan yang tuntas dan berkualitas di daerah itu masih cukup rendah. Kita sampaikan bahwa ingin memperbaiki pendidikan, infrastruktur, dan kompetensi guru,” kata Sandiaga.
Khusus untuk guru, Sandiaga juga berupaya untuk memberikan perhatian yang besar bagi mereka. Menurutnya, dengan meningkatkan kesejahteraan guru, kualitas dan kompetensi guru diyakini akan turut meningkat.
Bagi guru honorer, Sandiaga juga akan menyoroti sisi keadilan bagi kesejahteraan dan status mereka dalam debat nanti. “Banyak guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi tapi belum mendapatkan keadilan,” kata Sandiaga.
Sumbangan meningkat
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi juga mengklaim bahwa sumbangan dana kampanye dari masyarakat meningkat pada Februari 2019. Hal itu disampaikan oleh Bendahara Umum BPN Thomas Djiwandono di Media Center BPN Rabu siang.
"Sumbangan pihak lain perorangan adalah Rp 183 juta, sementara sumbangan pihak lain kelompok atau komunitas adalah Rp 255 juta. Angka ini besar sekali peningkatannya dan ini saya rasa sangat terkait dan terkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan pasangan calon di lapangan," kata Thomas dalam keterangan tertulisnya.
Adapun dana penerimaan dan pengeluaran kampanye Pilpres per Februari 2019 sebesar Rp 134 miliar. Dana yang sudah digunakan sebanyak Rp 116,8 miliar. Dari angka tersebut, sumbangan dari Sandiaga adalah Rp 95,4 miliar. Sedangkan, sumbangan calon Presiden Prabowo Subianto adalah Rp 36,4 miliar.
Menurut Thomas, dari total dana yang sudah terkumpul tersebut, saat ini sudah terpakai sebanyak Rp 116,8 miliar. Pengeluaran itu digunakan untuk pengeluaran kegiatan operasional Rp 114 miliar dan modal Rp 2,5 miliar.
Sementara itu, Sandiaga yang hadir mengatakan, animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam perjuangan Prabowo-Sandi semakin besar. Menurutnya, gejala tersebut terlihat di setiap titik kunjungan yang ia datangi.
"Di Sukoharjo, Tegal, dan Brebes ada seorang anak muda yang memberikan sumbangan dari hasil tabungannya. Belum lagi di Madiun dan di Palangkaraya. Sumbangan masyarakat tidak hanya berbentuk uang tetapi juga urunan untuk membiayai kegiatan bersama pasangan calon, untuk sewa tenda, sewa panggung sederhana. Tentunya semua butuh biaya," kata Sandiaga.
Sandiaga menambahkan, pihaknya juga mengumumkan 10 besar nama penyumbang terbanyak baik dari perorangan atau kelompok sebagai bentuk pertanggunjawaban