Pangkas Waktu Tunggu Ujian, Fasilitas Komputer Ditambah

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Siswa SMA Hang Tuah 1 Surabaya bersiap mengikuti hari pertama ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Surabaya, Senin (4/4/2016).

SURABAYA, KOMPAS — Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menambah jumlah komputer untuk pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer 2019 bagi siswa sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Tambahan komputer Rp 20 miliar diharapkan bisa memangkas sesi pelaksanaan UNBK.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Saiful Rachman, Kamis (28/2/2019), di Surabaya, mengatakan, sama seperti tahun lalu, pelaksanaan ujian nasional tingkat SMA/SMK di Jatim sudah 100 persen berbasis komputer.

Dari evaluasi yang dilakukan pada ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2018, pelaksanaannya dinilai cukup lancar. Namun, masih perlu perbaikan agar lebih efisien. Saiful menilai, pelaksanaan UNBK belum efisien karena berlangsung hingga sore hari. Penyebabnya adalah kekurangan jumlah komputer yang mengakibatkan siswa harus bergantian melaksanakan ujian.

Dalam satu lokasi, rata-rata ada tiga sesi ujian yang berlangsung hingga sore hari. ”Banyaknya sesi dalam UNBK itu disebabkan jumlah komputer yang masih terbatas. Akibatnya, siswa harus bergantian menggunakan ruang ujian sehingga ada siswa yang harus menunggu jadwal ujian,” kata Saiful.

Oleh sebab itu, tahun ini, Dinas Pendidikan Jatim akan menambah komputer untuk UNBK dengan anggaran pengadaan Rp 20 miliar. Hal itu diharapkan bisa memangkas sesi ujian dari tiga sesi menjadi dua sesi agar siswa tidak terlalu lama menunggu.

Baca juga: Menguji Kesiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer

Kompas/Bahana Patria Gupta

Siswa SMK Negeri 8 Surabaya mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mata pelajaran Bahasa Indonesia di Surabaya, Senin (3/4/2018).

Pembagian sesi yang terlalu banyak membuat siswa harus menunggu dan memicu tingkat stres.

Pemangkasan sesi ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kondisi psikis dan mental siswa peserta ujian. Pembagian sesi yang terlalu banyak membuat siswa harus menunggu dan memicu tingkat stres.

”Karena anak melihat temannya yang sudah mengerjakan, nah yang belum ini tingkat stresnya bisa meningkat,” ujar Saiful.

Berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNBK 2019 akan digelar pada April 2019. Adapun jadwal untuk SMK dilaksanakan pada 2-5 April 2019 dan SMA serta MA dilaksanakan 9-12 April 2019.

Saiful menambahkan, mulai tahun ajaran baru nanti, sumbangan SPP untuk SMA/SMK negeri di seluruh Jawa Timur ditiadakan. Orangtua murid tidak perlu khawatir karena Pemprov Jatim sudah menyediakan anggaran Rp 900 miliar untuk kebijakan itu.

Baca juga: Tingkatkan Teknologi Pendukung Ujian Nasional Berbasis Komputer

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (12/2/2019) siang, memberikan sambutan kepada tim Persebaya U-17.

Saya berharap pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dikembalikan ke Pemkot Surabaya agar siswa bisa bersekolah tanpa ada beban biaya yang memberatkan.

Namun, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menilai kebutuhan siswa SMA/SMK bukan hanya soal SPP. Ada kebutuhan lain, seperti uang praktik, les, hingga seragam sekolah yang tetap membebani orangtua murid.

Akibatnya, beberapa orangtua murid mengadu ke Pemkot Surabaya dan meminta bantuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Padahal ketika masih dikelola Pemkot Surabaya, hal itu tidak terjadi lantaran semua biaya ditanggung pemkot.

”Saya berharap pengelolaan SMA/SMK di Surabaya dikembalikan ke Pemkot Surabaya agar siswa bisa bersekolah tanpa ada beban biaya yang memberatkan,” ucap Risma.