Calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo, dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bergantian menyampaikan visi, misi, dan programnya di sektor kesehatan dalam Dialog Silaturahmi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Bersama Komunitas Kesehatan, Kamis (28/2/2019), di Jakarta.
Namun tak hanya itu, momentum tersebut juga dimanfaatkan oleh komunitas kesehatan untuk menyampaikan aspirasinya. Garis besarnya, komunitas kesehatan berharap masalah-masalah di sektor kesehatan yang masih muncul bisa diselesaikan oleh presiden terpilih.
Siapa saja komunitas kesehatan dimaksud?
Mereka adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi).
Kompas mencoba merangkum aspirasi yang mereka sampaikan untuk para calon presiden, dan berikut di antaranya:
1) Ikatan Dokter Indonesia
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar IDI Herry Salim Siregar mengatakan, selama ini masih terdapat ketimpangan kesejahteraan antara petugas medis di perkotaan dan di perdesaan, khususnya yang bertugas di daerah terpencil. Herry berharap presiden terpilih mampu mengatasi ini dan terutama meningkatkan kesejahteraan mereka yang bertugas di daerah terpencil.
Selain itu, IDI mendorong agar ada perbaikan fasilitas kesehatan dan remunerasi tenaga kesehatan. IDI juga mendorong agar distribusi tenaga kesehatan lebih merata dan berkeadilan.
Hal lain, dia melihat fasilitas kesehatan di Indonesia saat ini sulit untuk bisa bersaing dengan fasilitas serupa di negara lain. Ini bisa terjadi karena negara lain tidak mengenakan pajak untuk obat dan alat kesehatan. Kondisi itu pula yang membuat banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke luar negeri, khususnya negara-negara tetangga.
2) Persatuan Dokter Gigi Indonesia
Sementara Ketua Pengurus Besar PDGI Sri Hananto Seno menginginkan perbaikan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan juga mencakup kesejahteraan bagi dokter gigi. Salah satunya, PDGI berharap agar nilai kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk layanan kesehatan gigi ditingkatkan dari yang saat ini berlaku sebesar Rp 2.000 per pasien.
Seperti diketahui, protes akan nilai tarif pelayanan dokter gigi itu sempat muncul beberapa waktu lalu dan kala itu dokter gigi mengancam akan mundur dari program Jaminan Kesehatan Nasional.
”Kalau ingin menyejahterakan rakyatnya, sejahterakan dulu dokternya agar memberikan standar nasional,” kata Seno.
Selain itu, PDGI berharap ada pemerataan dokter gigi di semua puskesmas. Pasalnya, saat ini dokter gigi hanya ada di 60 persen puskesmas di Indonesia.
3) Ikatan Apoteker Indonesia
Aspirasi lain disampaikan oleh Ketua Pengurus Pusat IAI Nurul Falah Eddy Pariang. Ia berpendapat, prioritas utama di sektor kesehatan saat ini berkaitan dengan kolaborasi antartenaga kesehatan. Hal ini dinilai memberi implikasi besar terhadap kualitas pelayanan.
”Jika kolaborasi ini bisa berjalan, kemungkinan besar kesejahteraan dan perlindungan akan mengikuti,” ujar Falah.
Selain itu, ia juga mendorong agar Indonesia merancang undang-undang kefarmasian. Hal itu dinilai dapat mencegah maraknya peredaran obat palsu dan ilegal. ”Begitu obat ilegal tersebut beredar, masyarakat tidak dapat terlindungi,” katanya.
4) Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Sementara Ketua Umum PPNI Harrif Fadhillah menyoroti pelayanan dan praktik kesehatan saat ini ketika masih banyak perawat yang malfungsi dan maldistribusi. Ini umumnya terjadi di daerah. ”Di beberapa puskesmas, banyak perawat yang tidak menjadi perawat, tetapi menjadi pegawai puskesmas, seperti sopir ambulans dan kasir,” ungkap Harrif.
5) Ikatan Bidan Indonesia
Adapun Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Emi Nurjasmi menyampaikan, selama ini bidan memperoleh pendapatan yang rendah dari program Jaminan Kesehatan Nasional. Panjangnya proses administrasi juga berdampak pada lamanya pencarian dana.
”Bidan juga kesulitan bekerja sama dengan BPJS sehingga banyak pasien yang kebingungan. Mereka terpaksa membayar dengan uang pribadi,” kata Emi.
Hal lain, penting untuk mendekatkan bidan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan kembali bidan-bidan ke tingkat desa.
6) Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia
Ketua Umum IAKMI Ridwan Mochtar Thaha menilai, saat ini strukturisasi kelembagaan kesehatan tidak fokus pada kesehatan masyarakat. Hal itu berakibat pada sulitnya lembaga dari tingkat pusat hingga desa mengidentifikasi masalah kesehatan yang kompleks.
”Hal ini menyulitkan bagi Indonesia untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Ridwan.
7) Persatuan Ahli Gizi Indonesia
Aspirasi terakhir disampaikan oleh Ketua Umum Persagi Minarto. Menurut dia, permasalahan gizi buruk menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh presiden terpilih kelak. Untuk mengatasinya, dia mengusulkan agar di setiap puskesmas ditugaskan juru penerang gizi.
”Orang tersebut bisa memberikan edukasi dari rumah ke rumah sehingga keluarga bisa memperbaiki kualitas gizinya,” kata Minarto. (FAJAR RAMADHAN)