Tingkatkan Kualitas Penduduk Melalui Pembangunan Keluarga
Oleh
PRAYOGI DWI SULISTYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan melalui pembangunan keluarga. Masyarakat perlu diberikan pendampingan secara intensif sejak sebelum menikah.
Salah satu usaha dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yakni mendampingi keluarga melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program ini dipandang dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk.
Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo di Jakarta, Jumat (1/3/2019), mengatakan, laju pertumbuhan penduduk pada 1971-1980 sebesar 2,31 persen turun menjadi 1,49 persen periode 2000-2010. Angka tersebut kembali menurun pada periode 2010-2016, yaitu sebesar 1,36 persen. Penurunan juga terjadi pada jumlah angka kelahiran total (TFR), yaitu sebesar 5,61 anak per wanita usia subur pada 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.
“Selain penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, yaitu melalui peningkatan median usia kawin pertama perempuan,” kata Agus dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional 2019 di Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Ia menjelaskan, batas minimal usia perempuan menikah telah dinaikkan dari 18 tahun pada tahun 1991 menjadi 21 tahun (2018). Kematangan umur ini akan berpengaruh pada cara berpikir dalam merawat anaknya kelak.
Adapun program KKBPK dilaksanakan di Kampung Keluarga Berencana seperti dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016. Hingga 27 Februari 2019, telah terbentuk 14.110 Kampung KB di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dititikberatkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga. Inovasi ini dapat mengurangi kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga.
“Kemisikinan dapat diputus melalui perencanaan kehidupan berkeluarga,” kata Agus.
Perencanaan kehidupan berkeluarga juga berpengaruh dalam mengatasi permasalah gizi, seperti stunting atau tengkes. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar, pada 2013 jumlah tengkes sebesar 37 persen atau hampir 9 juta anak balit. Jumlah tersebut menurun pada 2018 yakni sebesar 30 persen. Meskipun demikian, Indonesia masih menjadi negara dengan prevalensi tengkes terbesar kelima di dunia.
Penderita tengkes tidak hanya dialami oleh keluarga miskin dan kurang mampu. Namun, stunting juga dialami oleh keluarga yang berada di atas 40 persen tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Karena itu, dibutuhkan kegiatan bersama mitra kerja untuk ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
Lintas bidang
Kegiatan perencanaan kehidupan berkeluarga dapat dilakukan di lintas bidang, salah satunya melalui pendidikan. Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN M Yani mengatakan, kependudukan merupakan persoalan lama yang mulai ditinggalkan pascareformasi.
Setelah itu, mulai digaungkan kembali, salah satunya melalui pendidikan di sekolah formal. BKKBN mengedukasi melalui pojok literasi untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.
Pojok literasi dilakukan dengan memberikan buku terkait kependudukan di sekolah. Ia berharap, ke depan persoalan kependudukan dapat masuk pada kurikulum tingkat sekolah menengah.
Peran aktif juga dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perwira Pembantu III/Ketahanan Wilayah Staf Teritorial Markas Besar TNI Kolonel (Kav) Harfuddin Daeng mengatakan, TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia.
Artinya, TNI juga memiliki peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha mewujudkannya, TNI ikut terlibat membina geografi, demografi, dan kondisi sosial.
“Negara berdiri kokoh karena manusia yang ada di dalamnya,” kata Daeng.
Pada bidang demografi, TNI terlibat dalam pendataan laju pertumbuhan penduduk, memberikan wawasan kebangsaan, dan pelatihan bela negara. Pada bidang kondisi sosial, TNI ikut membina dalam kegaitan pekan Pancasila dan memberdayakan budaya kearifan lokal.
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) juga ikut mendukung Kampung KB. Ketua Kelompok Kerja 4 Tim Penggerak PKK Laksmi Widyastuti mengatakan, PKK ikut memberikan penyuluhan. “Kami menginformasikan pada keluarga dan masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak,” kata Laksmi.
Mereka menyadarkan masyarakat arti pentingnya mendewasakan usia perkawinan dan manfaat KB untuk mengatur kehamilan. Selain itu, mereka menjelaskan pentingnya gizi dan imunisasi pada ibu hamil, kesehatan waktu hami, dan saat melahirkan.