Jalan Lintas Selatan Vital bagi Jawa Timur

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Salah satu segmen jalur lintas selatan di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. jalur lintas selatan di Kabupaten Tulungagung merupakan bagian dari jalur pantai selatan yang membentang dari Pacitan sampai Banyuwangi sepanjang hampir 678 kilometer.

SURABAYA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Timur meyakini pembangunan jalan lintas selatan atau jalur pantai selatan yang menghubungkan delapan kabupaten penting bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat. Untuk itu, percepatan pembangunan berusaha ditempuh.

Jalan lintas selatan (JLS) atau jalur pantai selatan (pansela) di Jatim diinisiasi sejak 2002. Namun, sudah 17 tahun berjalan, jaringan prasarana yang menghubungkan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi ini belum juga selesai.

Jalur pansela di Jatim direncanakan membentang sepanjang 677,5 kilometer. Namun, yang terealisasi sampai kini sepanjang 373,7 km atau 55,2 persen. Dari delapan kabupaten yang dilalui, JLS yang sudah selesai ada di Pacitan, yakni sepanjang 87,4 km.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Data pembangunan jalan lintas selatan di Jawa Timur

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Minggu (3/3/2019), menegaskan, pembangunan JLS penting bagi provinsi berpenduduk 40 juta jiwa itu. JLS diyakini sebagai solusi untuk mendorong perkembangan kawasan ”kidul” setara dengan kawasan jalur pantai utara (pantura). Jalur pantura Jawa termasuk di Jatim merupakan pengembangan dari jaringan prasarana klasik atau jalan raya pos peninggalan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Herman Willem Daendels pada abad ke-19.

Sebelum ada JLS, pembangunan di Jatim terkonsentrasi di kawasan utara dan tengah. Hanya pusat pemerintahan di Kabupaten Pacitan di antara delapan kabupaten wilayah Jatim selatan yang paling dekat dengan pesisir yang menghadap Samudra Hindia. Padahal, potensi pesisir selatan Jatim amat hebat, terutama perikanan dan pariwisata. Kawasan ”kidul” adalah permata yang menunggu dipoles untuk berkilau cemerlang.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Salah satu titik jalan lintas selatan (JLS) Jawa Timur di Desa Kemuning, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada 2016 sudah nyaman dilalui karena jalan yang dulu berbukit-bukit kini landai.

Emil yang sebelumnya menjabat Bupati Trenggalek memahami situasi ini. Trenggalek yang berada di antara Pacitan dan Tulungagung di kawasan selatan hanya bisa berkembang dan bersaing dengan kawasan utara apabila JLS terwujud. ”JLS harus diteruskan sebab turut menjadi janji politik kami dalam Nawa Bhakti Satya, terutama Bhakti 4 Jatim Akses,” katanya.

Untuk prioritas JLS sudah ada komitmen pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB). Pendanaan diperlukan untuk menyelesaikan beberapa segmen jalur pansela. Emil dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan berusaha keras agar JLS benar-benar terwujud dalam masa pemerintahan mereka yang dilantik pada 13 Februari 2019 itu. Pemerintahan sebelumnya, yakni dua periode era Gubernur Imam Utomo dan dua periode era Gubernur Soekarwo, belum mampu menyatukan kepingan segmen JLS itu.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Pemberitaan lama tentang jalan lintas selatan di Jawa Timur pada harian Kompas edisi Senin (19/12/2005).

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Pemberitaan lama tentang jalan lintas selatan di Jawa Timur pada harian Kompas edisi Senin (19/12/2005).

Pemerintah kabupaten akan didorong untuk mempercepat pembahasan rute JLS. Sejak 2002, masalah penetapan rute menjadi kendala karena di kawasan selatan ada lahan konservasi dan komersial yang dikuasai lembaga negara. Misalnya, jika melalui kawasan Perum Perhutani, pemerintah daerah harus mencari lahan pengganti, mengurus izin pelepasan, hingga pembebasan. Lebih rumit jika melewati kawasan konservasi, terutama cagar alam dan taman nasional. Selain itu, pembebasan lahan dari kepemilikan warga juga tidak mudah, terutama dalam soal harga dan kerelaan pemilik lahan untuk melepaskan asetnya.

”Potensi pembengkakan anggaran karena kenaikan harga material juga harus diantisipasi,” kata Emil. Saat memimpin Trenggalek, ada penyiapan dana mewujudkan JLS senilai Rp 400 miliar dari Munjungan ke Tulungagung. Namun, setelah dicek ulang, pembangunan JLS dari Munjungan ke Prigi di Watulimo yang masih dalam wilayah Trenggalek memerlukan anggaran lebih dari tiga kali lipat. Itu antara lain akibat kondisi geografis, harga material yang sudah naik, dan status kepemilikan lahan yang berbeda-beda.

Kondisi itu secara spesifik di Tulungagung dan Malang bertambah rumit mengingat bupatinya terjerat kasus korupsi. Bupati (nonaktif) Tulungagung Syahri Mulyo memang telah divonis, tetapi Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung Maroyoto Birowo belum sepenuhnya berwenang mengambil kebijakan strategis, termasuk dalam mendorong pembangunan JLS. Di Tulungagung, dari hampir 55 km JLS yang akan dibangun, yang sudah terwujud 13,4 km atau 24,4 persen.

Kondisi serupa dialami di Malang. Bupati (nonaktif) Malang Rendra Kresna masih menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Pelaksana Tugas Bupati Malang Sanusi juga belum mampu mendorong percepatan pembangunan JLS. Namun, progres di wilayah ini cukup menggembirakan. Dari 137,4 km (segmen terpanjang di antara delapan kabupaten), yang sudah dibangun 101,1 km atau 73,6 persen. ”Penyelesaian JLS akan kami dorong secepatnya,” kata Sanusi beberapa waktu lalu di Surabaya.

KOMPAS/AMBROSIUS HARTO

Suasana jalan lintas selatan di segmen Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang diabadikan pada akhir Desember 2017.

Bupati Pacitan Indartato mengatakan, keberadaan JLS amat menopang kemajuan ”Bumi 1001 Gua” itu, terutama dalam sektor pariwisata bahari. Hubungan dengan Trenggalek dan Wonogiri (Jateng) meningkat. Selain itu, JLS membuka keterisolasian daerah. Pesona pesisir selatan di Pacitan antara lain Pantai Soge, Pantai Siwil, Pantai Tawang, Pantai Wonocaki, Pantai Ndelik, Pantai Taman Hadiwarno, Pantai Kunir, Sun Beach, Star Beach, dan Pantai Daki mulai diketahui dan dikenal.