Perbaikan Internal Lembaga Hukum Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS — Penguatan integritas penegak hukum akan menjadi salah satu prioritas pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, guna mendobrak stagnasi kinerja penegakan hukum di Indonesia. Stagnasi performa penegakan hukum ini menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia karena sejak reformasi dua dekade silam, sektor ini belum membaik secara signifikan.

Indeks Penegakan Hukum (Rule of Law Index) 2019 yang dikeluarkan World Justice Project (WJP), pekan lalu, menunjukkan stagnasi performa penegakan hukum Indonesia. Sejak 2014, Indonesia tak beranjak dari nilai 0,52. Dalam skala 0-1, semakin mendekati 1, maka semakin baik kinerja penegakan hukum sebuah negara. Tahun 2019, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 126 negara.

Dibandingkan dengan tahun lalu, Indonesia membaik di lima dari delapan aspek penilaian, yaitu sistem peradilan pidana, penegakan undang-undang, pembatasan kekuasaan pemerintah secara konstitusional, ketiadaan korupsi di sektor pemerintah, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Namun, dua aspek menurun, yakni keadilan sipil serta ketertiban dan keamanan. Di satu aspek lagi, Indonesia stagnan, yakni, keterbukaan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, dihubungi dari Jakarta, Minggu (3/3/2019), mengatakan, hal penting yang mesti dimiliki masyarakat adalah kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan advokat.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Direktur Bidang Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi nasional Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Kamis (13/12/2018).

”Empat komponen penegak hukum ini dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya (diharapkan) sesuai undang-undang masing-masing,” sebut Irfan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Irfan mengatakan, hingga saat ini yang dilakukan baru sekadar penindakan. Oleh karena itu, penguatan pencegahan perlu dilakukan. Pada akhirnya, diharapkan ada pengetatan aturan guna memastikan efektivitas pencegahan tersebut. Selain itu, mekanisme sanksi dan penghargaan juga harus dijalankan bagi pejabat publik.

Aparat berintegritas

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan, Prabowo ingin memastikan hukum di Indonesia berkualitas tinggi. Artinya, keadilan diberikan kepada semua warga negara.

Sebagai program utama agar reformasi hukum berjalan optimal, Dahnil mengatakan, Prabowo-Sandiaga berkomitmen memulai perbaikan dari penegak hukum. Anggota kepolisian, jaksa, hakim, dan aparat lembaga hukum lainnya akan dipastikan memiliki kejujuran dan integritas. Penegak hukum akan dijauhkan dari praktik politik praktis. Ia mencontohkan, Prabowo tak akan menunjuk jaksa agung dari parpol.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Dahnil Anzar Simandjuntak

Dahnil juga mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan membentuk sistem yang holistik untuk reformasi hukum melalui sistem integritas nasional. Dalam sistem itu, semua aspek di internal lembaga penegak hukum akan dibenahi, seperti perekrutan, pengawasan, tata kelola sumber daya manusia, dan remunerasi.

Pengajar Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan, Bandung, Agustinus Pohan, menilai, penegakan hukum menjadi permasalahan bangsa yang belum membaik sejak reformasi. Menurut dia, persoalan terbesar penegakan hukum di Indonesia ada di aparat penegak hukum. Upaya mengubah mentalitas penegak hukum melalui kehadiran lembaga pengawasan belum banyak mengubah kebiasaan aparat penegak hukum.

Persoalan penegakan hukum ada di sumber daya manusia. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari perbaikan aparat.

Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menilai, Indonesia sudah punya banyak peraturan hukum, tetapi persoalan utama ada pada penegakan aturan itu oleh aparat penegak hukum.

”Persoalan penegakan hukum ada di sumber daya manusia. Karena itu, perbaikan harus dimulai dari perbaikan aparat. Yang perlu ditekankan adalah integritas untuk mewujudkan kesetaraan di bidang hukum, bukan untuk mencari uang lebih cepat,” kata Akhiar.