BEIJING, SENIN — Otoritas China siap mengesahkan sebuah undang-undang yang bertujuan untuk membantu mengakhiri perang tarif dengan Amerika Serikat. Undang-undang itu akan mengatur secara khusus peralihan teknologi bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di China.
Pembahasan dan pengesahan undang-undang itu diperkirakan dilakukan dalam Kongres Rakyat Nasional yang akan diikuti 3.000 orang. Acara akbar itu akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Seperti diberitakan Associated Press pada Senin (4/3/2019), perang dagang hingga negosiasi antara China dengan AS dibahas dalam acara itu.
Ukuran teknologi adalah bagian dari undang-undang yang diusulkan tentang investasi asing. Hal itu bertujuan untuk mengatasi keluhan oleh Washington, Eropa dan mitra dagang lainnya bahwa sistem China bersifat curang terhadap perusahaan asing. Praktik itu yang menjadi alasan AS menerapkan tarif impor atas barang-barang dari China. Eropa, Jepang, dan mitra dagang lainnya tidak menyetujui kenaikan tarif tetapi mengeluarkan keluhan serupa sebagaimana dinyatakan oleh AS.
Turun
China menolak keras mengubah strateginya untuk memelihara teknologi yang dikhawatirkan pejabat Amerika akan menantang dominasi industri AS. Namun para pemimpin China menghadapi tekanan untuk mencapai penyelesaian setelah pertumbuhan ekonomi yang kian merosot ke level terendah tiga dekade, yaitu di level 6,6 persen tahun lalu.
Di sisi domestik, perusahaan dan investor berharap para pejabat mengumumkan rincian tentang bagaimana Beijing akan melaksanakan janji untuk mengekang dominasi industri negara dan mendukung pengusaha yang menghasilkan banyak pekerjaan dan kekayaan baru China. Mereka mencari rincian pemotongan yang dijanjikan hingga 1,3 triliun yuan (200 miliar dollar AS) dalam pajak pertambahan nilai dan lainnya.
Kongres akan dibuka Selasa (5/3/2019) dengan "laporan kerja" tahunan tentang rencana pemerintah oleh Perdana Menteri Li Keqiang. Li adalah pemimpin nomor dua di partai yang berkuasa dan pejabat tinggi ekonomi China.
Media pemerintah telah mengutip topik potensial lainnya termasuk merevisi undang-undang paten China - sumber pengaduan asing lainnya - dan langkah-langkah untuk mendorong investasi asing di bidang pertanian dan teknologi dan mengembangkan zona perdagangan bebas.
Pejabat China membantah Beijing mencuri atau menekan perusahaan untuk menyerahkan rahasia dagang dan teknologi. Namun mereka berusaha meredakan Trump dan pemerintah lain dengan menjanjikan perlindungan hukum yang lebih baik. "Saya pikir keluhan (Amerika dan Eropa) telah tercermin dalam revisi undang-undang," kata ekonom Citigroup Li-Gang Liu.
Di bawah undang-undang yang diusulkan, para pejabat akan dilarang menggunakan "metode administratif untuk memaksa transfer teknologi." Ketua Kamar Dagang Amerika di China, Tim Stratford, menyebut langkah itu sebagai "langkah maju." Namun kelompok-kelompok bisnis mengatakan mereka perlu melihat bagaimana aturan itu akan ditegakkan. (AP)