Anggaran Militer Naik

Pemerintah China mengumumkan kenaikan anggaran belanja militer 2019 sebesar 7,5 persen dari tahun lalu atau sekitar Rp 2.500 triliun.

BEIJING, Selasa Pemerintah China menaikkan anggaran belanja militer tahun 2019 sebesar 7,5 persen dari tahun 2018. Anggaran belanja tahun ini ditetapkan pada angka 1,19 triliun yuan (177,49 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.500 triliun) lebih tinggi dari APBN Indonesia sekitar Rp 2.460 triliun.

Kenaikan anggaran belanja militer China itu diumumkan Perdana Menteri China Li Keqiang dalam pembukaan sidang tahunan Kongres Rakyat Nasional (NPC) di gedung Balai Agung Rakyat di Beijing, China, Selasa (5/3/2019).

”Kami akan mengimplementasikan strategi militer untuk era baru, memperkuat latihan militer dalam kondisi tempur, dan secara tegas melindungi kedaulatan, keamanan, dan kepentingan-kepentingan pembangunan China,” kata Li dalam pidatonya di sidang tersebut.

”Kami akan mengimplementasikan lebih lanjut strategi integrasi sipil-militer, dan mempercepat upaya inovasi dalam sains dan teknologi terkait pertahanan,” kata Li.

Kenaikan anggaran belanja militer China menjadi perhatian berbagai kalangan di dunia sebagai petunjuk atas rencana- rencana strategis negara itu. Hal ini seiring pengembangan kemampuan baru militer China, yang mencakup antara lain penambahan jet-jet tempur siluman, kapal-kapal induk, dan rudal-rudal antisatelit.

Kenaikan anggaran belanja militer tahun 2019 ini diputuskan di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada kisaran 6-6,5 persen. Pembangunan militer China diwaspadai negara-negara tetangga terutama karena makin asertifnya Beijing dalam sejumlah sengketa teritorial di Laut China Timur, Laut China Selatan, dan terkait isu Taiwan.

Dalam laman resmi harian Tentara Pembebasan Rakyat disebutkan bahwa angkatan bersenjata China akan ”fokus mendukung keamanan nasional dan reformasi militer serta mendorong pertahanan nasional secara komprehensif dan modernisasi militer”.

Terbesar kedua

Belanja pertahanan China merupakan belanja kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat (643,3 miliar dollar AS pada 2018). Para ahli independen memperkirakan total belanja militer China mencapai lebih dari 220 miliar dollar AS per tahun jika pengeluaran di luar anggaran ditambahkan.

Dibandingkan tahun lalu yang mencatat kenaikan 8,1 persen, kenaikan anggaran tahun ini lebih kecil. Meski demikian, kenaikan tahun ini cukup untuk memproduksi kapal besar, membeli pesawat mutakhir, dan mengembangkan persenjataan teknologi tinggi lainnya.

”Menyangkut ancaman militer terhadap negara lain, penentunya adalah kebijakan militer dan luar negeri negara itu, bukan seberapa besar anggaran pertahanannya meningkat,” kata Zhang Yesui, jubir Kongres Rakyat Nasional (NPC).

”Pengeluaran pertahanan China yang terbatas adalah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara. Ini bukan ancaman bagi negara-negara lain,” kata Zhang menambahkan.

Beijing juga menegaskan untuk berkomitmen pada pembangunan yang damai, dan berulang kali mengecam pihak-pihak yang berupaya mencuatkan teori ”ancaman China”. ”China tidak mengekspor revolusi, kelaparan atau kemiskinan, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Jadi, dari mana asal datangnya ancaman ini,” tulis laman resmi China Military Online, Selasa.

Dalam beberapa tahun terakhir, militer China menjalankan program modernisasi sehingga meningkatkan kekhawatiran Washington dan negara- negara tetangga, terutama negara pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia. Beijing juga terlibat sengketa teritorial dengan Jepang di Laut China Timur.

Presiden China Xi Jinping, yang bertekad mengubah Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) menjadi militer ”kelas dunia”, berulang kali menyerukan tentara negaranya agar siap tempur. Beijing juga sedang fokus mengatasi ketertinggalan dalam teknologi persenjataan dari AS dan Eropa barat.

”China telah meningkatkan belanja pertahanan pada angka tinggi, dan Jepang ingin melihat transparansi pada level tinggi terkait kebijakan pertahanan dan militerisasi,” kata Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet dan jubir Pemerintah Jepang.

”Kami akan terus memonitor situasi secara dekat dan pada saat bersamaan akan lebih terlibat dalam dialog keamanan dengan China guna mendapatkan klarifikasi,” kata Suga.

(AP/AFP/REUTERS/ADH/SAM)