Pembangunan Ekonomi Laut Berkelanjutan Indonesia Jadi Perhatian Dunia

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berbicara dalam World Ocean Summit di The St Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (5/3/2019). Pembicara lain adalah Chief Executive Ocean Frontier Institute Wendy Watson-Wright, Secretary General Indian Ocean Rim Association Nomvuyo Nokwe, Managing Director Environment Agency Abu Dhabi Razan Khalifa al-Mubarak, dan Editor in Chief The Economist Zanny Minton Beddoes.

ABU DHABI, KOMPAS — Kesadaran banyak negara untuk membangun ekonomi laut secara berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik bagi negerinya, juga planet bumi, semakin tinggi. Dunia pun mengapresiasi langkah-langkah Indonesia menertibkan penangkapan ikan ilegal dan eksploitatif dalam empat tahun terakhir ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti menjadi pembicara dalam panel pembuka World Ocean Summit 2019 yang diselenggarakan The Economist di St Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 5-7 Maret 2019. Pangeran Albert II dari Monako membuka pertemuan tahunan tentang kelautan dunia ini.

Tujuan dari pertemuan ini adalah mengumpulkan para pembuat kebijakan dunia untuk berdialog dan berbagi pengalaman mengenai kebijakan perlindungan laut. Para diplomat, pemerhati lingkungan hidup, organisasi nonpemerintahan, serta para pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan dari seluruh dunia hadir dalam acara ini.

Tujuan WOS adalah mengumpulkan pembuat kebijakan dunia untuk berdialog dan berbagi pengalaman mengenai kebijakan perlindungan laut.

Kepada forum, Susi mengingatkan, ancaman terbesar bagi laut adalah penangkapan ikan yang berlebihan, baik di laut lepas maupun zona ekonomi eksklusif, yang tidak memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Pelakunya pun luar biasa kuat karena transnasional dan terorganisasi.

”Kasus di Indonesia, kita kehilangan miliaran dollar AS dalam dua tahun terakhir. Karena itu, Indonesia membuat efek jera dengan menenggelamkan kapal,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kapal yang sudah ditenggelamkan sejak 2014 berjumlah 488 kapal. Diprediksi kapal ilegal yang beroperasi di perairan Indonesia berjumlah 7.000 kapal. Jumlah itu belum termasuk ribuan kapal asing yang beroperasi di dekat perbatasan.

Langkah ini juga meningkatkan kesejahteraan nelayan dan industri perikanan di Indonesia. Nilai tukar nelayan meningkat dari 103 pada tahun 2014 menjadi 112 pada 2018. Nilai tukar usaha nelayan naik dari 107 menjadi 124.

Susi juga menyampaikan dalam forum bahwa langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam mereformasi tata kelola perikanan ini dapat berhasil karena mendapat dukungan politik yang kuat dari Presiden Joko Widodo. Selain itu, Satuan Tugas 115 yang merupakan gabungan TNI AL dan polisi laut terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik.

Reformasi tata kelola perikanan dapat berhasil karena mendapat dukungan politik yang kuat dari Presiden Joko Widodo.

Gerakan multilateral

Pembicara lain, Managing Director Badan Lingkungan Abu Dhabi Razan Khalifa al-Mubarak, juga mengapresiasi langkah Indonesia. Pemimpin Redaksi The Economist Zanny Minton Beddoes bahkan menilai langkah Indonesia ini sangat kuat.

Razan juga mengingatkan kepada forum bahwa gerakan yang bersifat multilateral sangat penting dalam penyehatan laut, tidak cukup gerakan yang bersifat lokal. Komunitas ilmuwan pun harus terus aktif melakukan penelitian dan melahirkan banyak rekomendasi.

Dalam kegiatan diskusi mengenai tata kelola perikanan laut lepas di sela-sela acara World Ocean Summit, Kamis (6/3/2019), tokoh-tokoh internasional yang dikenal aktif memperjuangkan keberlanjutan sumber daya laut lepas, yakni Dr Enric Sala (National Geographic), Dr Rashid Sumaila (Univeristy of British Columbia), dan Tony Long (Global Fishing Watch), mengapresiasi inisiatif Indonesia yang aktif mengampanyekan pentingnya memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut lepas dan keamanan maritim.

KOMPAS/SUTTA DHARMASAPUTRA

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda memimpin diskusi tata kelola laut lepas yang diadakan di sela-sela World Ocean Summit di St Regis Hotel, Abu Dhabi, UEA, Rabu (6/3/2019).

Enric Sala dan Rashid Sumaila menyampaikan bahwa sumber daya perikanan di laut lepas yang sebenarnya dapat dinikmati semua negara nyatanya hanya dinikmati beberapa negara dengan kapasitas eksploitasi sangat tinggi. Tony Long menambahkan, kapal-kapal milik negara-negara tersebut dapat terus melakukan pelanggaran di laut lepas karena lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, transparansi data menjadi sangat penting.

Tema World Ocean Summit 2019 adalah ”Building Bridges”. Topik yang diangkat adalah pembangunan lautan yang berkelanjutan, bagaimana informasi ini bisa diakses secara global dan bersamaan, serta bagaimana kolaborasi antarnegara dapat dijalin dengan baik.

Jajak pendapat yang dilakukan selama diskusi juga menunjukkan pentingnya pengembangan teknologi dan pengelolaan sistem keuangan yang lebih kreatif, selain kepemimpinan.