Jokowi-Amin "All Out" Saat Masa Kampanye Rapat Umum
Oleh
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma\'ruf Amin, akan "all out" saat masa kampanye rapat umum yang sekaligus masa terakhir kampanye sebelum Pemilu 2019, 17 April 2019.
Selama masa kampanye yang berlangsung sejak 24 Maret hingga 13 April 2019 itu, Jokowi dan Amin akan bergantian menghadiri rapat umum di 34 provinsi. Kemudian di awal dan akhir masa kampanye rapat umum, Jokowi-Amin direncanakan kampanye rapat umum bersama.
Tak hanya itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin akan membuat rapat umum di setiap provinsi di zona yang telah ditentukan KPU, setiap hari, sekalipun tidak dihadiri oleh Jokowi ataupun Amin.
Seperti diketahui, kampanye rapat umum adalah salah satu metode kampanye tatap muka yang dihadiri massa dengan jumlah besar. KPU beberapa waktu lalu telah membagi dua zona wilayah untuk kampanye rapat umum, yaitu zona A dan B. Dari hasil undian, Jokowi-Amin akan memulai kampanye di zona B sedangkan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno di zona A.
Masing-masing diberikan waktu tiga hari untuk berkampanye di setiap zona. Pergantian zona akan dilakukan setelah tiga hari kampanye.
Direktur Program TKN Jokowi-Amin Aria Bima, di Jakarta, Jumat (8/3/2019), mengatakan, selama masa kampanye rapat umum tersebut, tidak hanya Jokowi ataupun Amin yang akan berjuang meyakinkan masyarakat tetapi juga ketua-ketua umum partai pengusung dan pendukung Jokowi-Amin juga akan turun.
Mereka akan turun bersama Jokowi ataupun Amin tetapi bisa juga turun sendiri-sendiri untuk memperluas jangkauan kampanye Jokowi-Amin.
Selain ketua umum partai, elit-elit partai juga akan turut serta. Begitu pula calon anggota legislatif dari partai pengusung dan pendukung Jokowi-Amin. Mereka akan bersinergi dengan Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Amin yang didalamnya ada kepala/wakil kepala daerah yang merupakan kader dari partai politik pengusung dan pendukung.
“Jadi dalam satu hari, pada 17 provinsi yang sudah dijadwalkan tersebut akan selalu diisi oleh kegiatan kampanye. Perwakilan partai dipastikan selalu hadir,” kata Aria.
Seperti diketahui, Jokowi-Amin diusung oleh enam partai politik, yaitu PDI-P, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Selain itu, Jokowi-Amin didukung oleh empat partai politik, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang.
Bahkan, untuk lebih memaksimalkan kampanye, menurut Aria, sejumlah tokoh masyarakat juga akan dikerahkan.
“Atas permintaan daerah akan ada tokoh nasional di luar partai koalisi yang diturunkan. Misalkan saja Christine Hakim, Ustad Yusuf Mansur, atau Dedi Mizwar,” ungkapnya.
Selain itu, Aria melanjutkan, masing-masing partai pengusung dan pendukung juga akan diberikan tanggung jawab untuk memenangkan wilayah yang menjadi basis kekuatan dari setiap partai politik.
“Misalnya di Sumatera Barat, Golkar, PPP dan PKB cenderung lebih kuat. Jika di Jawa Tengah, PDIP pasti lebih unggul. Tapi partai lain tetap harus hadir,” ujar Aria.
Persiapan debat
Sementara itu, Ma’ruf Amin menerima kedatangan Komunitas Artis di kediamannya, di Jalan Situbondo, Jakarta, Jumat pagi.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf menyampaikan beberapa pandangannya terkait dengan isu yang akan menjadi tema dalam debat ketiga Pemilu Presiden 2019, 17 Maret mendatang. Tema debat ketiga seperti diketahui mengangkat, soal pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya.
Dia mengatakan, sebagai seorang ulama yang memiliki keahlian di bidang fikih, ia tentu bisa merespon isu-isu yang menyangkut pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya. Meski tidak mendalami setiap isu, pada prinsipnya ia akan berusaha mengembangkan semua hal yang selama ini telah dirintis dan direalisasikan oleh pemerintahan Jokowi.
“Di bidang pendidikan, pemerintah sudah hadir melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang baru akan ada KIP Kuliah,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf juga turut menegaskan keberhasilan pemerintahan Jokowi di bidang lainnya. Di sektor kesehatan, ada sekitar 98 juta Penerima Bantuan Iuran (PIB) dari 215 juta anggota program Jaminan Kesehatan Nasional.
Di bidang ketenagakerjaan, ia menyebut, tenaga kerja asing di Indonesia hanya sebesar 0,3 persen saja. “Berdasarkan data, jumlah tenaga kerja kita paling sedikit dibandingkan negara lain seperti Malaysia. Semua sudah diatur dan terkendali,” katanya. (FAJAR RAMADHAN)