Pembangunan Manusia Tetap Prioritas di RAPBN 2020

KOMPAS/PRIYOMBODO

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja menggelar konferensi pers terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (16/8/2018). Dalam RAPBN 2019, belanja negara direncanakan mencapai Rp 2.439,7 triliun, yang akan difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing, ekspor dan investasi, diikuti dengan penguatan value for money.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020. Tahun depan, pembangunan sumber daya manusia masih menjadi fokus, selain infrastruktur layanan dasar.

Penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP), kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Rabu (6/3/2019).

Hadir dalam sidang kabinet ini antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Dalam pengantar sidang, Presiden menyampaikan, kendati memasuki tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden, tahapan kerja teknokratik harus tetap berjalan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, penyusunan RKP, kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan RAPBN 2020 harus dilakukan.

Ke depan, Presiden juga mengatakan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap menjadi prioritas. Hal ini menyambung fokus yang sudah dimulai pada 2019.

Sri Mulyani menambahkan, berdasarkan apa yang sudah dicapai selama ini dan bagaimana Indonesia maju dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, pembangunan SDM akan dirinci mulai dari strategi pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, termasuk pelatihan tenaga kerja. Hal ini masih akan dibahas lebih detail dalam model-model pendidikan, pelatihan, layanan kesehatan, dan lainnya.

Kinerja ekonomi

Di sisi lain, pemerintah berharap bisa mengelola momentum kinerja perekonomian Indonesia yang positif. Untuk itu, sinergi dan inovasi dengan melibatkan dunia swasta menjadi perlu. ”Upaya peningkatan investasi dan ekspor juga perlu terus digulirkan untuk memperkuat kepercayaan para pelaku usaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran,” kata Presiden.

Dinamika perekonomian dunia yang bergerak sangat cepat diharapkan juga bisa diantisipasi. Beberapa peristiwa, seperti normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, serta keamanan dan geopolitik dunia, perlu diperhatikan.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Foto pemidang tilik ganda (double exposure) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019). Realisasi APBN 2019 hingga 31 Januari 2019, tercatat pendapatan negara sebesar Rp 108,1 triliun, sedangkan belanja negara sebesar 153,8 triliun dan defisit 0,28 persen terhadap produk domestik bruto.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi, menurut Bambang, tantangan terbesar adalah transformasi ekonomi serta revitalisasi sektor manufaktur yang harus didukung SDM berkualitas. Penguatan pendidikan vokasi menjadi mutlak perlu. Sejauh ini, pemerintah berasumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bisa mencapai 5,3-5,5 persen dengan tingkat inflasi 2-4 persen.

Masalah infrastruktur, lanjut Bambang, juga masih menjadi perhatian, terutama infrastruktur dasar untuk mendukung layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, pengairan, dan listrik. Yang tak kalah penting adalah infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur yang melancarkan kegiatan ekonomi, perkotaan, dan perdesaan.

Infrastruktur dinilai masih perlu perhatian sebab stok infrastruktur Indonesia saat ini hanya 43 persen dari produk domestik bruto. Jumlah ini jauh di bawah standar negara-negara lain yang umumnya 47 persen. Untuk mengatasi beberapa isu kesehatan, seperti stunting (anak balita pendek), akses pada sanitasi juga akan diperbaiki.

Menurut rencana, kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2020 ini akan disampaikan kepada DPR pada Mei.