Penyelenggara Klaim Daftar Pemilih Tetap Sudah Valid
Oleh
Andy Riza Hidayat
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum mengonfirmasi bahwa 17,5 juta data daftar pemilih tetap atau DPT yang dianggap tak wajar oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandi adalah valid. Data tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengonfirmasi laporan-laporan yang disampaikan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke KPU di Jakarta, Senin (11/3/2019). Tim BPN yang hadir antara lain Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, anggota Direktorat Advokasi BPN Habiburokhman, dan Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria.
Tim BPN mengonfirmasi temuan tim IT mereka mengenai data DPT Hasil Perbaikan tahap II (DPTHP) tanggal 15 Desember 2018. Dari data itu, 17,5 juta orang memiliki tiga tanggal kelahiran yang tak wajar. Sebanyak 9,8 juta orang tercatat lahir tanggal 1 Juli; 5,3 juta orang lahir tanggal 31 Desember; dan 2,3 juta orang lahir pada 1 Januari.
"KPU sudah mengonfirmasi hal tersebut ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumat lalu. Menurut mereka, warga yang tidak ingat tanggal lahirnya akan disamakan dalam kelompok tanggal kelahiran. Ini bukan hanya sekali terjadi, di Pemilu sebelumnya juga sudah diketahui seperti itu. Jadi ini bukan data tidak benar, tapi secara administratif demikian adanya," tutur Viryan.
Selain hal itu, KPU juga mengonfirmasi laporan adanya sekitar 775.000 DPT ganda yang diterima BPN melalui DPP Gerindra pada Februari lalu. Viryan mengatakan, data itu baru potensi, bukan yang sudah diklarifikasi di lapangan.
"Data itu sudah kami sampaikan ke jajaran kami di bawah untuk diklarifikasi kembali. Kami butuh waktu untuk mengkonfirmasinya, jadi tidak bisa serta merta kami jawab. Ini akan kami tidak lanjuti sebagai bagian proses perbaikan," imbuhnya.
Sebelumnya, KPU telah selesai melakukan penyusunan DPT Pemilu 2019 pada 15 Desember 2018. Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, jumlah pemilih tercatat mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan.
Verifikasi
Selain melaporkan 17,5 juta data tak wajar dan sekitar 775 ribu DPT ganda, Tim BPN juga menemukan data tak wajar lainnya. Data itu seperti, lebih dari 300.000 orang terdata berusia di atas 90 tahun, 20.475 orang berumur di bawah 17 tahun, hingga adanya ribuan nama yang terdata dalam satu kartu keluarga (KK) di Kabupaten Banyuwangi.
"KPU memberi kami kesempatan untuk memverifikasi dan investigasi ini. Kami diberi waktu untuk melakukan pengecekan di lapangan secara random, kita akan cek dan laporkan lagi," kata Hashim, yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Ditambahkan Ahmad Riza Patria, verifikasi akan dilakukan setidaknya hingga satu minggu ke depan. Proses verifikasi akan dilakukan dengan mengambil sampel bersama KPU. Proses ini diharapkan Tim BPN dapat mengecek adanya data fiktif, manipulatif, dan sebagainya di lapangan. "Kami berharap masyarakat bisa bersama-bersama mengawal ini agar DPT bersih, tidak ganda, agar Pemilu 2019 berkualitas," pungkasnya. (ERIKA KURNIA)