Ada Potensi Penambahan Anggaran

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Rivaldi Ode Wijaya, atlet pelatnas panjat tebing putra, sedang berlomba di nomor boulder pada simulasi pertandingan di area Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Kamis (28/2/2019). Panjat tebing bertekad lolos ke Olimpiade Tokyo 2020.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pemuda dan Olahraga memperhitungkan akan ada penambahan anggaran pelatnas 2019 untuk cabang-cabang olahraga. Itu karena dari 56 cabang yang akan dipertandingkan pada SEA Games 2019 di Filipina, kontingen Indonesia kemungkinan tidak akan berpartisipasi di lima cabang. Hal tersebut membuka peluang ada anggaran sisa yang bisa dialihkan ke cabang-cabang lain, terutama yang berpotensi lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 dan meraih medali emas pada SEA Games 2019.

Pelaksana Tugas Harian Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti di Jakarta, Senin (11/3/2019), mengatakan, lima cabang tersebut antara lain arnis, obstacle race, dan hoki es. Alasannya, Indonesia belum memiliki induk cabang olahraga dan atlet di cabang arnis dan obstacle race. Pertimbangan lain, Indonesia memang tidak punya potensi bersaing di cabang hoki es.

Namun, kami akan memprioritaskan penambahan anggaran untuk cabang-cabang prioritas.

Semua cabang itu berada di kluster empat yang pagu anggarannya sekitar Rp 2,1 miliar per cabang. Artinya, ada potensi anggaran sisa sekitar Rp 10,5 miliar. Sisa anggaran tersebut yang akan dialihkan ke cabang-cabang lain sebagai penambahan anggaran.

”Namun, kami akan memprioritaskan penambahan anggaran untuk cabang-cabang prioritas, antara lain yang potensi lolos Olimpiade 2020 dan emas di SEA Games 2019,” ujar Chandra.

Untuk cabang-cabang bukan prioritas, lanjut Chandra, juga punya potensi mendapatkan tambahan anggaran. Syaratnya, mereka bisa menunjukkan perkembangan positif selama pelatnas sehingga punya potensi merebut medali, bahkan emas pada SEA Games 2019.

Nantinya, Kemenpora akan mengamati perkembangan pelatnas setiap cabang, terutama hasil yang didapat ketika cabang ikut uji coba pertandingan atau kejuaraan. ”Kalau ada cabang yang bisa menunjukkan perkembangan positif, seperti juara di uji coba kejuaraan, mereka pun bisa mendapatkan tambahan anggaran pelatnas sekalipun mereka berada di kluster tiga atau empat,” ujar Chandra.

Hingga sekarang, sejumlah cabang di kluster tiga dan empat belum puas dengan anggaran pelatnas yang ditawarkan Kemenpora. Kekecewaan lebih banyak terjadi di cabang-cabang beregu sebab mereka memiliki atlet yang banyak, tetapi diberikan anggaran yang dinilai amat terbatas. Kluster tiga, pagu anggarannya sekitar Rp 7 miliar.

Kami akan berusaha mencari langkah bijaksana untuk cabang-cabang beregu yang memiliki atlet banyak, tetapi berada di kluster bawah.

Hal itu membuat anggaran yang disediakan pemerintah hanya cukup untuk membayar honor atau gaji atlet dan pelatih. Untuk hal lain yang juga penting, seperti pemusatan latihan di luar negeri, ikut uji coba pertandingan di luar negeri, dan mendatangkan pelatih asing, dinilai tidak mungkin dilakukan.

Hal itu yang dikeluhkan Pengurus Besar Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) yang menaungi nomor bola tangan pantai yang memiliki 16 atlet untuk tim putra dan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (PB POSSI) yang menaungi nomor hoki bawah air yang memiliki 12 atlet untuk tim putra serta 12 atlet untuk tim putri.

”Kami tidak menutup mata dengan situasi tersebut. Kami akan berusaha mencari langkah bijaksana untuk cabang-cabang beregu yang memiliki atlet banyak, tetapi berada di kluster bawah,” ucap Chandra.

Atur ulang pos anggaran

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PB POSSI Soepardi mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran pelatnas Rp 8 miliar. Namun, mereka masuk kluster empat dan hanya mendapatkan pagu anggaran Rp 2,1 miliar. Situasi tersebut memaksa mereka untuk mengatur ulang pos anggaran pelatnas. Apalagi, Kemenpora memberikan keleluasaan pada cabang dalam menggunakan anggarannya sepanjang tidak melebihi pagu yang sudah ditetapkan.

PB POSSI berencana membatalkan rencana pemusatan latihan selama 20 hari di Perth, Australia, pada Agustus. Hal itu demi mewujudkan rencana tetap mengikuti dua kali uji coba kejuaraan, yakni di Filipina (20-25 Maret) dan Singapura, pada pertengahan Juni. Mereka juga berencana hanya menggunakan pelatih asing asal Selandia Baru secara berkala, maksimal dua bulan, dari rencana sebelumnya satu tahun penuh.

”Sesungguhnya, anggaran yang ditawarkan pemerintah itu membuat kami tidak bisa bergerak, tetapi pelatnas tetap harus jalan. Jadi, kami berupaya mengatur sedemikian rupa pos anggaran yang sudah direncanakan agar tetap optimal untuk pelatnas, antara lain menghapus sejumlah rencana untuk rencana yang dianggap lebih penting,” ujar Soepardi.

Manajer pelatnas bola tangan pantai PB ABTI, Andi Zamzami, menyampaikan, pihaknya mengajukan anggaran pelatnas Rp 15,1 miliar. Namun, pemerintah hanya memasukkan mereka di kluster empat dengan pagu anggaran Rp 2,1 miliar. Dengan anggaran yang terbatas itu, pihaknya berupaya mencari sumber anggaran lain. Mereka akan mencari sponsor, juga meminta bantuan pihak-pihak lain, terutama dalam memenuhi kebutuhan tempat latihan, akomodasi, transportasi, suplemen atlet, dan uji coba pertandingan.

Itu karena dengan anggaran yang ada sekarang, PB ABTI hanya sanggup membayar gaji atlet dan pelatih. ”Kami berharap Kemenpora bisa memfasilitasi agar kami bisa mendapatkan sponsor lebih cepat. Kami juga akan memaksimalkan semua kenalan yang ada agar bisa memberikan bantuan untuk pelaksanaan pelatnas ini,” kata Andi.