Pemerintah Dorong Produk Pasar Rakyat Masuk Rantai Perdagangan Global
Oleh
M Fajar Marta
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dalam program revitalisasi pasar, ke depan produk yang dijual bukan hanya untuk pasar lokal, tetapi juga menyasar hingga ke pasar global. Maka, selain mempersiapkan infrastruktur digital, peran dari pendamping hingga agregator atau dalam hal ini pengepul digital diperlukan guna meningkatkan kualitas produk.
”Produk lokal khas daerah Indonesia itu, kan, berpotensi untuk diekspor. Namun, tentu untuk masuk ke pasar global ada hal-hal yang harus kita persiapkan dari sekarang untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
Paparan revitalisasi pasar rakyat sebelumnya mengemuka dalam Peresmian dan Penyerahan Penghargaan Pasar Rakyat Indonesia serta Pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2019 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang, Banten, Selasa kemarin.
Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan, perlu ada perubahan pola pikir dalam memasuki era digital. Maka, pembangunan fisik serta peningkatan manajemen pasar rakyat harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem luring (offline) dan pembangunan ekosistem daring (online).
Presiden mengatakan, kalau nantinya jaringan antarpasar sudah tersambung secara nasional, hal ini akan menjadi kekuatan besar yang juga bisa tersambung ke pasar global. ”Inilah jaringan yang harus kita siapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bhima mengatakan, untuk menyiapkan semua ini, tentu yang diperlukan adalah infrastruktur digital. Dalam hal ini, perlu ada pembangunan untuk peningkatan kecepatan internet agar mampu menjangkau hingga ke pelosok Indonesia.
Namun, yang jauh lebih penting adalah pengembangan sumber daya manusia. Ketika nantinya jaringan sudah terbangun, diperlukan pendampingan bagi para pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar mampu memanfaatkan teknologi.
”Selain itu, dalam prosesnya, pelaku UMKM memerlukan pendampingan untuk meningkatkan kualitas rasa, kemasan, hingga cara memasarkan. Sebab, produk yang diekspor merupakan produk olahan yang memiliki daya tahan lama,” ujarnya.
Persoalan lain yang harus segera diselesaikan adalah keberadaan pengepul digital. Bhima menilai, selama ini belum ada agregator digital yang menghubungkan jaringan logistik dalam penjualan produk lokal ke pasar global. Dalam hal ini, pemerintah atau swasta dinilai tepat untuk menjadi pengepul digital.
”Melalui pengepul digital, produk lokal akan melalui tahap kontrol kualitas terlebih dahulu. Dengan demikian, produk yang lolos dan dinyatakan layak ekspor, sudah pasti memiliki daya saing dengan produk dari negara lain,” katanya.
Sejalan dengan ini, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan akan segera membangun komunikasi dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) serta bisnis usaha rintisan lain di daerah. Tujuannya, agar dapat mengintegrasikan sistem luring dan daring.
”Kami targetkan integrasi sistem dapat segera diimplementasikan pada tahun ini. Secara periodik kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk di pusat pendidikan dan pelatihan Kementerian Perdagangan hingga ke pengelola pasar. Hal ini akan kami tambahkan dalam kurikulum sehingga ilmunya dapat diteruskan kepada pedagang sehingga akan berkembang,” papar Enggar.
Sebagai catatan, Kementerian Perdagangan ditargetkan membangun dan merevitalisasi 5.000 pasar rakyat selama 2015-2019. Sampai dengan 2018, realisasinya mencapai 4.211 unit. Tahun ini, Kementerian Perdagangan menargetkan membangun dan merevitalisasi 1.307 pasar rakyat (Kompas.id, 13 Maret 2019). (SHARON PATRICIA)