Perwakilan UNEP-UNEA dan ilmuwan meluncurkan laporan terbaru tentang kondisi lingkungan global (Global Environment Outlook/GEO). Laporan ilmiah yang disusun oleh 250 ilmuwan dari 70 negara selama lima tahun terakhir ini memaparkan data-data tentang dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah terhadap masa depan umat manusia, utamanya di sektor kesehatan.
Dampak kerusakan lingkungan semakin parah terhadap masa depan umat manusia, utamanya di sektor kesehatan. Untuk mengatasinya, manusia harus mengubah pola hidup.
NAIROBI, KOMPAS — Negosiasi antar delegasi terus berlanjut dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan di Nairobi, Kenya, Rabu (13/3/2019). Dalam pertemuan yang dimaksudkan untuk mencari solusi atas persoalan lingkungan global ini, Indonesia mengajukan lima inisiatif.
Kelompok kerja yang mendiskusikan tentang konsumsi dan produksi yang berkelanjutan telah mencapai kesepakatan. Namun, kelompok kerja tentang pencemaran plastik di lautan dan penggunaan plastik sekali pakai masih berlangsung.
Pada hari ketiga ini, juga diluncurkan laporan terbaru tentang kondisi lingkungan global (Global Environment Outlook/GEO). Laporan ilmiah yang disusun oleh 250 ilmuwan dari 70 negara selama lima tahun terakhir ini memaparkan data-data tentang dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah terhadap masa depan umat manusia, utamanya di sektor kesehatan.
Disebutkan dalam laporan ini, lingkungan yang buruk telah menjadi penyebab bagi 25 persen penyakit dan kematian di dunia. Selama tahun 2015, pencemaran lingkungan, baik dari udara maupun air, menyebabkan 9 juta kematian. Kematian dini yang dipicu oleh polusi udara saja mencapai 6-7 juta jiwa dan kerugian ekonomi hingga 5 trilliun dollar Amerika Serikat setiap tahun.
"Studi ini telah memaparkan data-data yang tidak bisa diabaikan ilmiah. Pesannya jelas, jika planet kita sehat, penduduknya akan sehat. Oleh karena itu, kami menyerukan seluruh penduduk Bumi untuk mengubah pola hidupnya dan pemerintah di tiap negara harus memimpinnya," kata Joyce Msyua, Penjabat Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Joyetta Gupta, profesor bidang lingkungan dari University of Amsterdam yang menjadi koordinator studi ini mengatakan, sekalipun dampak buruk kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang, namun persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang paling terdampak, rata-rata paling sedikit kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan.
Sedangkan Paul Ekins, profesor ekonomi dari Universitas College London mengatakan, "Kita sudah tahu mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi kita belum cukup melakukan perubahan. Setiap orang, setiap negara perlu melakukan hal yang lebih drastis lagi agar spesies kita bisa bertahan."
Kita sudah tahu mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi kita belum cukup melakukan perubahan.
Usulan Indonesia
Dalam sidang ini, delegasi Indonesia yang dipimpin Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Soehardjono Sastromihadjo, mengusulkan lima inisiatif. Kelima inisitif ini telah disetujui selama tahap konsultasi antar negara dan direncanakan akan diadopsi sebagai resolusi UNEA-4 dan akan dibacakan pada penutupan sidang pada Jumat (15/3) mendatang.
Kompas
Para delegasi RI dalam sidang UNEA di Nairobi, Kenya. Indonesia menyampaikan lima usulan yang telah diterima sebagai bagian dari resolusi sidang kali ini.
Inisiatif pertama terkait dengan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. "Melalui resolusi ini, Indonesia ingin meningkatkan implementasi konsumsi dan produksi berkelanjutan ini melalui reformasi kebijakan. Kami mendorong negara-negara anggota memberikan dasar kelembagaan di tingkat nasional yang akan menjadi platform bagi pengetahuan dan mempromosikan tindakan praktis terkait hal ini," kata anggota delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardojo.
Noer mengatakan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menuntut perubahan individu, namun butuh diperbesar skalanya. Pemerintah harus menyediakan aturan dan fasilitas guna mendukung perubahan ini. Misalnya, untuk mengurangi sampah botol plastik, pemerintah bisa menyediakan air isi ulang secara gratis di ruang-ruang publik.
Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menuntut perubahan individu, namun butuh diperbesar skalanya. Pemerintah harus menyediakan aturan dan fasilitas guna mendukung perubahan ini.
Inisiatif kedua, menurut anggota delegeasi RI Agus Justianto, terkait pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan. Dengan resolusi ini, Indonesia mengajak negara lain dan berbagai organisasi nasional maupun internasional berkomitmen mengelola lahan gambut, yang memainkan peran penting dalam menyimpan karbon sehingga bisa berperan penting bagi upaya global mengatasi perubahan iklim.
Pengelolaan mangrove yang berkelanjutan, menurut anggota delegasi Indonesia, Putera Parthama menjadi usulan ketiga dari Indonesia yang telah disetujui. Indonesia bekerja sama dengan Sri Lanka untuk menyusun resolusi ini. Asisten Deputi Kemenko Maritim Sahat Panggabean mengatakan, usulan ini sejalan dengan rencana pemerintah Indonesia untuk mendirikan pusat kajian mangrove dunia.
Sedangkan usulan keempat, tentang penguatan kerja sama internasional dalam perlindungan dan konservasi ekosistem laut, menurut anggota delegasi Makarim Wibisono, merupakan langkah lanjut dari Deklarasi Bali 2018 untuk melindungi ekosistem laut dari aktivitas di darat.
Usulan terakhir tentang pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan seperti disampaikan Suseno Sukoyono, ditujukan untuk meningkatkan kepedulian untuk konservasi sekaligus mendorong ekonomi berkelanjutan terkait dengan koral.
"Usulan terkait lahan gambut dan mangrove merupakan hal yang baru, sedangkan tiga lainnya merupakan penguatan dari resolusi dari UENA sebelumnya. Semua resolusi yang kami usulkan ini sebagai bagian dari komitmen perubahan Indonesia, selain juga ajakan kepada negara lain untuk memperhatian persoalan ini," kata Laksmi Dhewanthi, Wakil Ketua Delegasi RI.
