JAKARTA, KOMPAS – Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sudah dalam pembahasan Panita Kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Meski begitu, beberapa pasal atas rancangan tersebut perlu diperbaiki, terutama terkait sanksi pidana, yang dinilai dapat menghambat pengembangan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses