Teknologi Informasi Dukung Reformasi Pemerintahan

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dalam pembukaan acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019). Wapres Kalla menilai Indonesia mengalami perubahan setelah reformasi yang dimulai 20 tahun silam.

BADUNG, KOMPAS — Kemajuan teknologi informasi di era digital berpotensi mendukung perubahan dan transformasi pemerintahan, termasuk di Indonesia. Perkembangan itu menyediakan sistem pelayanan yang cepat, lebih baik, dan efisien bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019).

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama pembicara dan undangan sebelum membuka acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019). Wapres Kalla didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin (kiri) dan Gubernur Bali I Wayan Koster (kanan).

Wapres menyatakan, Indonesia mengalami perubahan setelah reformasi yang dimulai 20 tahun silam. Salah satunya perubahan sistem pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi. ”Sekarang Indonesia mengalami perubahan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan otonom,” kata Wapres Kalla.

”Perubahan sistem diikuti perubahan cara berpikir masyarakat. Mereka membutuhkan efisiensi dan kecepatan. Dalam acara ini, diharapkan ada transfer pengalaman terkait dengan pelaksanaan reformasi administrasi publik di dalam dan luar negeri,” kata Wapres.

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memberikan sambutan dalam pembukaan International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019). Indonesia dinilai mampu menunjukkan efisiensi dan efektivitas serta kecepatan dalam pelayanan publik.

Perubahan sistem diikuti perubahan cara berpikir masyarakat. Mereka membutuhkan efisiensi dan kecepatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan, masyarakat menuntut negara semakin dinamis dan transformatif merespons perkembangan dan perubahan yang terjadi. Menurut Syafruddin, dalam 10 tahun reformasi birokrasi, Indonesia mampu menunjukkan efisiensi dan efektivitas serta kecepatan dalam pelayanan publik.

Syafruddin mengemukakan, pemerintah sudah menunjukkan peningkatan dalam efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta munculnya inovasi-inovasi dalam pelayanan publik baik di daerah, instansi, maupun lembaga. Peningkatan dalam kualitas dan kuantitas itu diindikasikan dengan membaiknya posisi Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia.

Baca Juga:Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ke-89

KOMPAS/COKORDA YUDISTIRA

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (14/3/2019). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengadakan acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Nusa Dua, Badung.

Syafruddin juga mengatakan, efisiensi juga ditunjukkan pemerintah daerah. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah daerah di Indonesia mampu menghemat anggaran hingga Rp 110 triliun dengan memangkas program yang dinilai ganda dan tidak efektif.

”Penghematan program itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, misalnya membangun infrastruktur daerah,” kata Syafruddin.