LBH Pers dan Dewan Pers Timor Leste Kerja Sama Perkuat Kebebasan Pers
Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres (paling kiri bawah) dan Direktur LBH Pers Ade Wahyudin (baju batik kanan bawah) menandatangani Nota Kesepahaman di Kantor LBH Pers, Jakarta, Kamis (14//3/2019)
JAKARTA, KOMPAS — Lembaga Bantuan Hukum Pers menandatangani nota kerja sama dengan Dewan Pers Timor Leste dalam hal penguatan advokasi jurnalistik. Penandatanganan kerjasama berlangsung pada Kamis (14/3/2019), di kantor LBH Pers, Jakarta.
Nota kerja sama ditandatangani Direktur Ade Wahyudin dan Ketua Dewan Pers Timor Leste Virgilio da Silva Guterres. Langkah kerja sama ini sudah mulai dijajaki sejak 2 tahun silam dan akan berlaku selama 5 tahun ke depan.
Menurut Virgilio, jurnalis-jurnalis di Timor Leste seringkali mengalami masalah kekerasan dan ancaman dari pihak luar. Menyikapi hal tersebut, Dewan Pers Timor Leste dan para praktisi jurnalistik berkomitmen keras menolak dan mengecam segala bentuk ancaman kepada jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja jurnalistik.
“Dewan Pers (Timor Leste) tidak memiliki pengalaman cukup dalam menjalani proses hukum di pengadilan. Pada tingkat pengadilan itu yang kami tak tahu," kata Virgillio.
Keterlibatan LBH Pers dalam kerja sama ini atas rekomendasi Dewan Pers Indonesia saat tim Dewan Pers Timor Leste berkunjung ke Indonesia beberapa tahun silam.
Sejak Dewan Pers Timor Leste berdiri 2016 lalu, kekerasan terhadap jurnalis di Timor Leste cenderung berkurang. Beberapa mediasi yang pernah ditangani antara lain kasus plagiat antar media, keberatan pemberitaan oleh media dari narasumber, dan sengketa ketenagakerjaan.
Virgillio memprediksi ancaman kekerasan dan kasus sengketa pers di Timor Leste akan semakin tinggi ke depan. ”Pelanggaran kode etik hampir setiap hari masuk, namun tak semuanya bisa kami mediasi,” ungkapnya.
Berdasarkan sistem hukum di Timor leste, bila proses sengketa sampai ke pengadilan, maka rekomendasi dari Dewan Pers Timor Leste perihal kasus yang ditangani harus dipertimbangkan dalam putusan hakim.
Magang di LBH Pers
Penandatanganan kerja sama ini penting sebagai langkah awal sebagai dasar bagi Dewan Pers Timor Leste untuk memahami dan mempelajari langkah-langkah advokasi dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi dan pendekatan kepada aparat keamanan untuk menghormati kebebasan pers.
Sebagai langkah pertama kelanjutan kerja sama ini, Dewan Pers Timor Leste akan mengirim enam aktivisnya selama dua minggu untuk melakukan penelitian, bedah kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia, dan sekaligus menjalani magang di LBH Pers dalam waktu tertentu.
“Ini bagus bagi kami untuk memperkuat jaringan kami di LBH Pers. LBH Pers sendiri tidak bekerja sendiri. Kami akan merencanakan kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan lain yang memiliki kesamaan visi memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” tambah Ade.
Aliansi Jurnalis Independen Jakarta sebagai salah satu organisasi wartawan di belakang berdirinya LBH Pers menyatakan komitmennya mendukung kerjasama kedua lembaga. "Kami memiliki isu perjuangan yang sama yaitu melindungi wartawan dari kekerasan dan ancaman kebebasan pers", ujar Asnil Bambani, ketua AJI Jakarta.
AJI Jakarta bersama lembaga advokasi lainnya akan berkolaborasi mendukung kerjasama ini, antara lain dengan membantu advokasi di Timor Leste dengan mengangkat isu melalui pemberitaan dan galang aksi solidaritas untuk kebebasan pers di Timor Leste.
