Melalui Permodalan dan Proyek Infrastruktur, Produktivitas Warga Digenjot

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercengkrama dengan salah satu penerima kredit ultra mikro (UMi), Sri Sulastri (40) saat kunjungan kerja ke kampung pojok, Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).

SERANG, KOMPAS - Kementerian Keuangan menggandeng badan usaha milik negara dan lembaga keuangan bukan bank dalam rangka pemberian bantuan pinjaman bagi pelaku usaha kecil dan mikro di perdesaan. Langkah ini ditempuh untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sejauh ini ada dua jenis bantuan pinjaman yang disalurkan pemerintah, yaitu pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit usaha rakyat (KUR). Bantuan pinjaman itu dialokasikan dari APBN untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak terakses perbankan.

Bantuan pinjaman kini diarahkan tidak sebatas memberi manfaat finansial, tetapi juga sosial. Dampak sosial terwujud jika bantuan pinjaman didukung akses dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Untuk itu, kolaborasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menjadi prioritas.

Bantuan pinjaman kini diarahkan tidak sebatas memberi manfaat finansial, tetapi juga sosial. Dampak sosial terwujud jika bantuan pinjaman didukung akses dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Kami harap hasilnya (bantuan pinjaman) jauh lebih baik. Sinergi ini juga menjadi salah satu upaya mempercepat pengentasan kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam kunjungan kerja ke kampung pojok, Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).

Dalam kunjungan itu, Sri Mulyani didamping Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Banten Wahidin Halim, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir, serta perwakilan BUMN dan LKBB lainnya.

Kunjungan kerja Sri Mulyani kali ini cukup unik. Warga Kampung Pojok membungkus kunjungan para menteri dan pejabat dengan tema pasar rakyat. Puluhan warga penerima UMi menjajakan dagangan mereka mulai dari aneka olahan makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga hasil pertanian.

Lokasi pasar rakyat juga berdekatan dengan toren air bersih yang dibangun Kementerian PUPR terkait progam nasional penyediaan air minum (PAMSIMAS), dan kantor cabang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero untuk mendukung realisasi program listrik desa.

Kementerian Keuangan menyebutkan, pemerintah dan PT PLN sudah meningkatkan jumlah desa berlistrik dari 72.141 desa tahun 2016 menjadi 75.682 pada tahun 2017. Terkait penyediaan air minum, PAMSIMAS telah dilaksanakan di 22.961 desa yang tersebar di 376 kabupaten/kota di 33 provinsi.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan toren air bersih terkait progam nasional penyediaan air minum (PAMSIMAS) saat kunjungan kerja ke kampung pojok, Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).

Basuki mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur besar, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Berbagai infrastruktur juga dibangun di perdesaan berupa rehabilitas irigasi kecil, pembangunan jembatan gantung, sanitasi, dan air minum.

Hingga tahun 2018, pemerintah menyediakan tambahan pelayanan air minum bagi 16,7 juta jiwa dan tambahan fasilitas sanitasi layak bagi 15,4 juta jiwa melalui berbagai program lintas institusi ini.

"Pembangunan infrastrukur itu semua di luar dana desa. Jadi, semua dikeroyok dalam satu lokasi," kata Basuki.

Baca juga : Memutus Jeratan Lintah Darat dengan Bank Wakaf Mikro

Pengangguran Banten

Sri Mulyani sempat menyinggung perihal tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten yang di atas rata-rata nasional. Dia berharap, sinergi program pemerintah dan institusi ini dapat mengurangi pengangguran sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 12,4 juta jiwa itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Provinsi Banten per September 2018 sebesar 5,25 persen bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,66 persen. Namun, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten paling tinggi, yakni 8,52 persen.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

(Dari kiri ke kanan) Gubernur Banten Wahidin Halim, Menteri Keuangam Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono saat memberikan keterangan kepada awak media terkait kunjungan kerja ke kampung pojok, Desa Sindangsari, Serang, Banten, Jumat (15/3/2019).

Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran dalam bentuk transfer umum, dana alokasi khusus, dan insentif untuk Provinsi Banten sebesar Rp 15,46 triliun tahun 2018. Alokasi anggaran naik tahun ini menjadi Rp 17,06 triliun. "Anggaran harus digunakan untuk tingkatkan produktivitas warga sehingga ekonomi menggeliat," katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim menambahkan, pemerintah daerah berupaya mengatasi berbagai persoalan itu dengan APBD. Sebab, dana yang digelontorkan pemerintah pusat dari APBN belum cukup.