Untuk Pertama Kali, Warga Aborigin Dapat Kompensasi Uang Ganti Rugi Lahan

KOMPAS/LUKI AULIA

Setiap pengungsi dan pencari suaka yang baru tiba di Australia mengikuti upacara adat penyambutan Aborigin. Seusai upacara, salah seorang warga Aborigin sedang menunjukkan cara memainkan alat musik tiup Aborigin, didgeridoo, di Sydney, Australia, akhir Agustus 2017.

BRISBANE, KOMPAS — Untuk pertama kali sejumlah penduduk asli Australia mendapat kompensasi berupa uang atas hilangnya hak mereka atas kepemilikan tanah, The Guardian melaporkan pada Kamis (14/3/2019). Pengadilan tinggi Australia, Rabu (13/3/2019), meminta pemerintah Northern Territory (NT) membayar 2,53 juta dollar Australia (sekitar Rp 25 miliar) kepada sekelompok orang Aborigin sebagai kompensasi atas tanah mereka.

Kompensasi ini lebih kecil dari keputusan pengadilan federal pada 2016 sebesar 3,3 juta dollar Australia untuk ganti rugi dampak 53 program Pemerintah NT antara 1980 dan 1996, termasuk pembangunan fasilitas publik yang kemudian diketahui ternyata berada di atas tanah milik sekelompok orang Aborigin.

Kompensasi ini menjadi preseden yang diperkirakan berlanjut di banyak wilayah Australia pada masa mendatang dengan konsekuensi kompensasi itu bisa membengkak sampai miliaran dollar.

Kompensasi berupa uang baru pertama kali terjadi sejak Kasus Mabo yang bersejarah ketika Australia pada 1992 mengakui bahwa Benua Australia bukan tanah tak bertuan (terra nullius) ketika orang Eropa datang. Pengadilan tinggi ketika itu sedang menangani dan kemudian memenangkan kepemilikan tanah orang Meriam, pemilik tanah Murray Islands di Selat Torres di utara Queensland.

Kompensasi ini menjadi preseden yang diperkirakan berlanjut di banyak wilayah Australia di masa mendatang.

Kompensasi akan diberikan kepada perwakilan orang Ngaliwurru dan Nungali dari Timber Creek dengan perincian 320.250 dollar Australia (sekitar Rp 3,2 miliar) untuk kerugian ekonomi, bunga sebesar 910.100 dollar Australia, dan punahnya kebudayaan sebesar 1,3 juta dollar Australia, yang sama seperti  diputuskan pengadilan federal.

Pengadilan tinggi mengatakan, jumlah 1,3 juta dollar Australia tidak berlebihan dan konsisten dengan standar yang berlaku di masyarakat. Baik Pemerintah NT maupun pemerintah federal menganggap jumlah 1,3 juta dollar Australia terlalu besar.

Implikasi luas

Ketua Northern Land Council Jak Ah Kit mengatakan, pengadilan tinggi telah memberikan landasan hukum sehingga tuntutan serupa pada masa datang tidak harus menghabiskan banyak waktu dan biaya. Ia tak mempermasalahkan jumlah kompensasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang diputuskan pengadilan federal.

”Yang penting pengadilan tinggi maupun hakim-hakim pengadilan federal sepakat dalam komponen 1,3 juta dollar untuk kompensasi punahnya kebudayaan,” ujar Ah Kit, seperti dikutip The Guardian.

”Ini berarti, hubungan spiritual orang Aborigin dan negerinya merupakan hal penting dalam hukum Australia yang sudah seharusnya demikian,” lanjut Ah Kit.

KOMPAS/HARRY BHASKARA

Protes orang Aborigin di atas lahan gedung parlemen yang tua, 16 Januari 2014. Protes atas pemberian izin pemerintah kepada sebuah perusahaan tambang di Northern Territory ini sudah berlangsung selama 42 tahun. Orang Aborigin menuntut hak atas tanah mereka. Di latar belakang tampak monumen Australian War Memorial.

Timber Creek mencakup 2.360 hektar tanah antara kota-kota kecil Katherine dan Kununurra. Dua pertiga dari penduduknya yang berjumlah 230 orang adalah orang Aborigin, terutama mereka yang memiliki tanah. Kompensasi yang diberikan terkait tanah seluas 127 hektar atau 6 persen dari tanah milik orang Aborigin.

Tony Denholder dari kantor pengacara Ashurst mengatakan, keputusan pengadilan tinggi membawa implikasi yang luas. ”Kalau wilayah sekecil Timber Creek bisa menghasilkan kompensasi sebesar 2,5 juta dollar, apalagi tanah seluas 2,8 juta kilometer persegi yang dimiliki orang Aborigin di seluruh Australia,” katanya, seperti dikutip The Guardian.

Ratusan orang Aborigin adalah pemilik tanah di Australia.

Pemerintah NT mengatakan, uang tak dapat mengganti hilangnya kebudayaan, dan hakim-hakim pada waktu lalu membuat kesalahan ketika mengaitkan kompensasi hanya pada satu program pemerintah.