Penunjukan Suharso Dinilai Kurang Tepat

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Kader dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan menuai reaksi dari Persaudaraan Muslim Indonesia. Partai berlambang Kabah itu disarankan mencari pemimpin dari rezim baru dan melakukan tobat nasional guna memulihkan kepercayaan masyarakat.

Ditemui seusai Musyawarah Alim Ulama, Sabtu (16/3/2019) malam, di Jakarta, Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengatakan, untuk menimbulkan kepercayaan masyarakat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu memilih pemimpin dari rezim baru. Penetapan Suharso sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP dinilai tidak efektif untuk mengubah persepsi masyarakat kepada PPP.

”Keputusan memilih Plt yang berasal dari pengurus lama tidak akan membuat kepercayaan umat kepada PPP kembali sebab Plt yang sekarang ditunjuk adalah orang dari rezim kepemimpinan sebelumnya, yakni rezim koruptor,” kata Usamah yang pernah menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PPP pada 1997-1999 itu.

Rapat pengurus harian PPP pada Sabtu malam di Jakarta menetapkan Suharso menjadi Plt Ketua Umum PPP. Suharso yang merupakan anggota dari Dewan Pertimbangan Presiden itu ditunjuk atas usul Ketua Majelis Syariah PPP Maimoen Zubair (Kompas.id, 16/3/2019).

Baca juga: Suharso Monoarfa Jadi Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP

Menurut Usamah, sosok ketua umum yang sesuai untuk menggantikan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy adalah orang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Selain itu, Ketua Umum PPP yang baru juga diharapkan mampu menyatukan umat dari semua kubu.

Keputusan memilih Plt dari pengurus lama tidak akan membuat kepercayaan umat kepada PPP kembali sebab Plt yang sekarang ditunjuk adalah orang dari rezim kepemimpinan sebelumnya yakni, rezim koruptor.

KRISTI DWI UTAMI UNTUK KOMPAS

Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam

Tobat nasional

Untuk membersihkan nama PPP, Usamah menyarankan semua kader PPP dari pusat hingga daerah agar melakukan tobat nasional. Tobat nasional itu dapat dilakukan dengan cara berzikir, bermunajat, dan memohon agar PPP dijauhkan dari perilaku yang tidak baik, yaitu perilaku korup.

”Tobat nasional ini perlu dilakukan karena ada perilaku kita yang tidak baik. Tobat tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditunjukkan kepada publik sehingga masyarakat percaya kader PPP tidak akan mengulangi perbuatan mantan ketua umumnya yang merugikan bangsa dan negara itu,” kata Usamah.

Usamah menilai, peristiwa penetapan Romahurmuziy atau Romy sebagai tersangka merupakan tamparan keras bagi PPP sebagai partai Islam. ”Coba bayangkan, partai Islam berlambang Kabah, kok, korupsi. Apalagi, Pak Romy ini ditangkap karena urusan uang kecil. Sungguh memalukan,” ujar Usamah.

Pada Jumat (15/3/2019), Romy dan lima orang lainnya tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sebuah hotel di Jawa Timur. Mereka ditangkap atas dugaan kasus suap lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kompas, 16/3/2019).

Baca juga: Ditetapkan Jadi Tersangka, Romahurmuziy: Saya Dijebak

Tiga dari enam orang yang terjaring dalam OTT tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus tersebut, Romy disebut telah menerima suap dengan jumlah total Rp 300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gersik Muhammad Muafaq Wirahadi. (KRISTI DWI UTAMI)

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy menutup wajahnya dengan menggunakan masker tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (15/3/2019). Hari itu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Romy di Surabaya, Jawa Timur, berkaitan dengan kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama.