Indonesia Dorong Dewan HAM Bahas Situasi HAM Palestina

AFP/SAID KHATIB

Warga Palestina berkerumun di tengah hujan gas air mata yang ditembakkan militer Israel di perbatasan Israel di Kota Gaza bagian timur, Jumat (13/7/2018).

GENEVA, SELASA — Dukungan Indonesia untuk Palestina terus disuarakan dalam berbagai forum. Terakhir dalam persidangan Dewan HAM Sesi Ke-40, Senin (18/3/2019), di Geneva, Swiss, Duta Besar sekaligus Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dubes Hasan Kleib, kembali menegaskan dukungan Indonesia bagi perlindungan hak asasi manusia rakyat Palestina.

Dalam pernyataan resmi Perwakilan Tetap RI untuk PBB di Geneva, disebutkan ketegasan dukungan Indonesia disampaikan untuk menampik upaya Israel dan sejumlah negara Barat yang berusaha menghapus pembahasan Palestina dalam Mata Agenda 7 mengenai Human Rights Situations in the Occupied Palestinian Territory di Dewan HAM PBB.

”Atas perkembangan tersebut, Indonesia tegaskan dukungan agar pembahasan situasi HAM di Palestina tetap dibahas di bawah Mata Agenda 7 di Dewan HAM PBB, sejalan dengan resolusi 5/1 sebagai dasar pendiriannya,” kata Hasan Kleib.

PTRI GENEVA

Duta Besar sekaligus Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, Swiss, Hasan Kleib

Lebih lanjut, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi itu, Hasan Kleib menegaskan bahwa pembahasan isu Palestina di bawah Mata Agenda 7 akan terus relevan dan penting selama hak-hak dasar rakyat Palestina masih terus dilanggar, Israel sebagai occupying power masih terus melakukan tindakan dan kebijakan yang melanggar hukum humaniter dan hukum HAM internasional; dan selama masyarakat internasional belum berhasil mengatasi situasi HAM di Palestina dan menghentikan penderitaan rakyat Palestina akibat pendudukan Israel.

Selain itu, ditegaskan bahwa Dewan HAM PBB juga dianggap belum mampu mengambil langkah-langkah untuk menghapus impunitas dan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran hak-hak dasar rakyat Palestina oleh Israel.

Kompas

Ekspansi Israel di Jerusalem Timur

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga meminta Komisaris Tinggi HAM PBB mengeluarkan database mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan Israel dan multinasional yang mengambil keuntungan dari aktivitas bisnis di wilayah occupied territory tersebut. Hal ini dipandang penting untuk mendorong berakhirnya insentif di wilayah pendudukan.

Mata Agenda 7 merupakan usulan negara-negara berkembang, yang juga Indonesia sebagai founding member Dewan HAM pada tahun 2007. Atas upaya Indonesia dan negara-negara berkembang ini, untuk pertama kalinya mekanisme HAM PBB hasil reformasi memiliki Mata Agenda khusus mengenai situasi HAM di Palestina.

Sebelumnya, Komisi HAM PBB pada saat itu dipandang sebagai forum yang sarat politisasi dan tidak memberikan kesempatan ketika ketidakadilan dan pelanggaran HAM oleh Israel di Palestina berlangsung.

REUTERS/EDUARDO MUNOZ

Para demonstran mengambil bagian dalam aksi protes pada 16 Mei 2018 di Distrik Manhattan, New York City, di Amerika Serikat. Mereka mendesak kemerdekaan bagi warga Palestina.

Selain penegasan dukungan agar situasi HAM di Palestina terus menjadi agenda Dewan HAM, Indonesia juga menyampaikan dukungannya terhadap kerja dari Pelapor Khusus PBB untuk situasi di Wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.

Dalam hal ini, Indonesia mendorong semua pihak, terutama Israel, untuk bekerja sama dengan mekanisme HAM PBB guna mengakhiri pelanggaran HAM dan penderitaan rakyat Palestina.

Indonesia secara tegas juga meminta Israel memberi akses pada Commission of Inquiry yang dibentuk tahun lalu untuk menyelidiki tindak kekerasan pasukan bersenjata Israel terhadap demonstrasi rakyat Palestina di Jalur Gaza.