Kerugian akibat Macet di Jakarta Capai Rp 100 Triliun Setahun

TIM MEDIA WAPRES

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat meninjau sejumlah titik kemacetan di wilayah Jabodetabek via udara dengan helikopter Super Puma TNI AU, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat bersama dengan enam pemerintah daerah sepakat mempercepat pembangunan sekaligus pengintegrasian sistem transportasi massal perkotaan kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya. Forum juga sepakat untuk membentuk badan usaha milik daerah baru yang akan mengelola keseluruhan sistem transportasi tersebut.

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tersebut.

Hadir kepala daerah dari enam daerah administrasi di kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya yang mencakup DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Hadir pula 12 menteri Kabinet Kerja, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

”Proses pengintegrasian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi karena seperti yang sering saya sampaikan, kemacetan yang terjadi di Jabodetabek sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar selama berpuluh-puluh tahun lamanya,” kata Presiden dalam pengantar rapat.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menurut Presiden, menyebutkan kerugian ekonomi akibat kemacetan lalu lintas di kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 65 triliun per tahun.

Bahkan, berdasarkan laporan terakhir dari Kalla dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, nilai kerugiannya mencapai Rp 100 triliun per tahun. ”Ini jumlah yang sangat besar sehingga perlu segera diselesaikan,” kata Presiden.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ribuan kendaraan, terutama didominasi truk ukuran besar, memadati ruas Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (19/12/2018). Selain proyek tol layang dan jalur kereta ringan, kemacetan di ruas tol ini disebabkan volume kendaraan truk besar yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kendaraan pribadi yang melintas.

Agar percepatan pembangunan sekaligus pengintegrasian sistem transportasi massal bisa segera dijalankan, Presiden menekankan kepada semua pihak untuk menghilangkan ego sektoral. Presiden juga mengingatkan agar percepatan pembangunan dan pengintegrasian disinkronkan dengan rencana tata ruang wilayah.

”Tidak ada lagi yang namanya ego sektoral, ego kementerian, ego daerah. Saya kira, semuanya yang ada adalah kepentingan nasional,” ucap Presiden.

Percepatan pembangunan sekaligus pengintegrasian sistem transportasi massal kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya diyakini Presiden akan sangat mengurangi kemacetan di kawasan megapolitan tersebut.

Selanjutnya, dengan tuntasnya pembangunan dan pengintegrasian yang dilakukan secara bertahap, rakyat akan mendapatkan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan lebih baik.

Untuk itu, Presiden saat menjawab pertanyaan wartawan ketika meninjau moda raya terpadu (MRT) mengatakan, pemerintah telah memutuskan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan megapolitan Jakarta dari rencana awal 30 tahun menjadi 10 tahun. Total nilai investasinya mencapai Rp 571 triliun yang mencakup bidang transportasi, air bersih, pengolahan air limbah, dan perumahan.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Petugas keamanan berjaga saat uji coba moda raya terpadu (MRT) dari Stasiun Hotel Indonesia menuju Stasiun Lebak Bulus di Jakarta, Senin (18/3/2019). Tarif MRT diharapkan tidak membuat pengeluaran warga untuk transportasi menjadi membengkak. Warga juga berharap sistem pembayaran MRT terintegrasi dengan moda angkutan lain.

Untuk transportasi, proyeknya setidaknya mencakup empat hal. Pertama adalah pembangunan jaringan MRT dari yang saat ini sepanjang 16 kilometer (km) diproyeksikan menjadi 223 km. Kedua, pembangunan LRT dari yang saat ini sepanjang 5,8 km menjadi 116 km.

Ketiga, pembangunan Transjakarta dari yang saat ini sepanjang 431 km menjadi 2.149 km. Keempat adalah jalur kereta dalam kota yang saat ini sebidang akan dinaikkan sepanjang 27 km.

Entitas baru

Agar implementasi di bidang transportasi massal tersebut berjalan efektif dan tidak birokratis, lanjut Presiden, rapat terbatas telah menyepakati untuk membentuk entitas baru pengelola sistem transportasi massal kawasan megapolitan Jakarta dan sekitarnya.

Anies Baswedan menambahkan, rapat terbatas memutuskan menugaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merencanakan pembangunan semua infrastruktur transportasi megapolitan Jakarta berikut pengelolaannya. Adapun pengelolaannya sedianya dilakukan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) yang sahamnya berasal dari pemerintah daerah di kawasan megapolitan Jakarta.

”Sekarang ini pengelolaannya terpisah. Ada PT MRT Jakarta, ada PT KAI Commuter Indonesia, ada PT Transportasi Jakarta. Itu semuanya nanti dinaungi oleh sebuah holding, BUMD di kami, yang nanti sahamnya akan ada kepemilikan dari sejumlah daerah. Jakarta mayoritas. Dan, nanti pembangunan akan dilakukan oleh BUMD tersebut supaya tidak terbatas wilayah administrasinya,” tutur Anies.

Sejalan dengan konsep integrasi tersebut, Anies melanjutkan, subsidi juga akan dilakukan secara integratif. Saat ini, subsidi bersifat parsial, yakni per jenis moda. Ke depan, subsidi dikucurkan pada keseluruhan sistem transportasi massal.

MRT

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan di atas kereta MRT yang melaju dari Stasiun Lebak Bulus menuju Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Keberadaan MRT bagi Jokowi tidak sekadar tersedianya transportasi umum massal, tetapi juga menghadirkan peradaban dan budaya baru bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Jokowi menjajal MRT bersama sejumlah menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah di Jabodetabek. MRT akan diresmikan pengoperasiannya secara komersial pada 24 Maret 2019.

Salah satu tonggak pembangunan sistem transportasi massal kawasan megapolitan Jakarta adalah MRT. Pembangunan fase pertama dengan jalur sepanjang 16 km, dari Stasiun Bundaran HI sampai Stasiun Lebak Bulus, sudah selesai.

PT MRT Jakarta menggelar uji coba publik pada 12-23 Maret 2019. Sedianya peresmian pengoperasiannya untuk masyarakat dilakukan pada 24 Maret. Pemerintah dalam kesempatan itu sekaligus akan meresmikan dimulainya pembangunan fase kedua dengan jalur sepanjang 8 km, yakni Bundaran HI-Jakarta Kota.

Seusai rapat terbatas, Presiden bersama dengan sebagian besar peserta rapat terbatas meninjau MRT. Rombongan pergi-pulang dari Stasiun Bundaran HI ke Stasiun Lebak Bulus dan sebaliknya.

”Ini uji coba. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dikoreksi, ya, akan dievaluasi dan perbaiki. Tapi, yang paling penting, ini adalah peradaban baru, membangun budaya-budaya baru; bagaimana ngantre, bagaimana masuk ke MRT dan tidak terlambat sehingga tidak terjepit di pintu. Ini budaya baru. Ini peradaban baru,” tutur Presiden menjawab pertanyaan wartawan dalam perjalanan pulang di dalam kereta MRT.

Presiden juga senang melihat antusiasme masyarakat dalam uji coba publik. Harapannya, masyarakat akan memanfaatkan MRT untuk kegiatan sehari-hari.

Presiden juga senang melihat antusiasme masyarakat dalam uji coba publik. Harapannya, masyarakat akan memanfaatkan MRT untuk kegiatan sehari-hari.

Soal tarif, menurut Anies, pemerintah telah memiliki perhitungan lengkap. Konsepnya adalah tarif menyesuaikan jarak tempuh penumpang dengan rata-rata Rp 1.000 per km.

Meski demikian, keputusan mengenai tarif ini akan ditentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. ”Nantinya ada harga per jarak atau per stasiun. Bukan satu tarif untuk semua. Tidak flat,” kata Anies.

Terkait fase kedua, Anies menegaskan tidak ada persoalan. Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta telah sepakat untuk membangun stasiun di Monas. Terdapat dua titik masuk-keluarnya, yakni di sebelah selatan di dekat Museum Nasional dan di sudut barat daya Monas di sebelah Patung Kuda. ”Sudah disepakati,” lanjutnya.