Regulasi, Konsistensi, dan Ego Daerah Masih Jadi Kendala
Oleh
hendriyo widi
·3 menit baca
SHARON UNTUK KOMPAS
Seminar publik yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertemakan “Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Efektivitas dan Tantangannya”, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
JAKARTA, KOMPAS – Setelah berfokus pada pembangunan infrastruktur, kini saatnya pemerintah berfokus membangun kualitas sumber daya manusia. Meski demikian, masih ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi, mulai dari regulasi, konsistensi pemerintah, hingga ego.
“Kalau berbicara sumber daya manusia (SDM), tentu berkaitan langsung dengan isu daerah tentang pelayanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tantangannya, bagaimana mengalirkan program dari pusat untuk benar-benar diimplementasikan di daerah,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Na Endi Jaweng, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Paparan itu mengemuka dalam seminar publik yang diadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bertemakan “Monitoring dan Evaluasi Pembangunan: Efektivitas dan Tantangannya”.
Pembicara seminar itu adalah Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Wakil Direktur Eksekutif CSIS Medelina K Hendytio, dan Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi.
Lebih lanjut, Endi menyampaikan, pintu masuk paling strategis untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui penerapan program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDGs). Namun, lemahnya koordinasi dan tingginya egoisme kedaerahan menjadi tantangan operasional di daerah.
Endi menjelaskan, setelah keluar rancangan aksi nasional (RAN) dari penerjemahan SDGs yang berlaku di tingkat pusat, selanjutnya ketika menerjemahkan ke rencana aksi daerah (RAD), pemerintah daerah tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis.
Akibatnya, RAD tidak dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, RAD hanya berupa matriks yang tidak dapat diimplementasikan.
“Selain itu, ada juga masalah dalam penyusunan RAD yang hanya dibuat di tingkat provinsi tanpa melibatkan kabupaten/kota secara langsung. Hal ini menyebabkan ketika RAD diintegrasikan dan dituangkan ke RPJMD kabupaten/kota, kepala daerah tidak menyetujuinya,” kata Endi.
Padahal, lanjut Endi, dalam membangun kualitas SDM, dibutuhkan regulasi yang kuat agar program berjalan tepat sasaran dan menjangkau hingga level terendah. Misalnya, untuk menjalankan program pencegahan stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronis perlu adanya pemantauan hingga ke daerah.
Pembangunan SDM
Terkait hal ini, Bambang Widianto menyampaikan, data Kementerian Kesehatan pada 2018, sebesar 30,8 persen anak bawah lima tahun tergolong stunting, atau turun 6,4 persen dibandingkan 2013.
Salah satu upaya percepatan pencegahan stunting adalah koordinasi penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program atau kegiatan. “Melalui koordinasi, dapat dijalankan program intervensi gizi dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui dan anak dari 0-23 bulan, hingga intervensi terkait edukasi dan sanitasi,” ujar Bambang.
Kompas
Sumber: Kementerian Kesehatan
Senada dengan itu, Medelina K Hendytio menegaskan, rencana pembangunan pemerintah ke depan memang harus berfokus pada peningkatan kualitas SDM. Memastikan kesehatan ibu hamil menjadi poin penting untuk menciptakan bibit unggulan.
“Jangan sampai apa yang telah dievaluasi saat ini tidak menjadi masukan bagi rencana pembangunan ke depan. Perlu ada kontinuitas menuntaskan berbagai permasalahan, termasuk pencegahan stunting,” kata Medelina.
Tak hanya soal 1.000 hari pertama kehidupan, Taufik Hanafi menyampaikan, pendidikan vokasi juga menjadi hal penting dalam memperkuat kualitas SDM.
“Kondisi ke depan hingga 2045, kita akan mendapatkan bonus demografik dengan jumlah penduduk Indonesia di usia produktif mencapai lebih dari 50 persen. Maka, untuk merespon kebutuhan pasar, pendidikan vokasi penting dalam menciptakan SDM yang berdaya saing,” ujar Taufik.
Berkaitan dengan kualitas SDM, saat ini tak lepas dari kemampuannya dalam memanfaatkan teknologi. Dalam rancangan teknokratis, Taufik menyampaikan, ada yang namanya mainstreaming, yaitu transformasi digital dalam penyusunan RPJMN selanjutnya.
“Kita menyadari, saat ini semua aspek kehidupan sangat dipengaruhi bidang teknologi. Maka, penting untuk memastikan bahwa kita dapat memanfaatkan teknologi di bidang pendidikan, kesehatan, serta industri,” kata Taufik. (SHARON PATRICIA)
