Investasi penting untuk menciptakan lapangan kerja. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengilustrasikan hal tersebut melalui sebuah cerita.
Berbicara dalam sesi panel Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2019, beberapa waktu lalu, Bambang mengisahkan pengalamannya saat kuliah S-3 di Amerika Serikat. Saat itu dia berlangganan koran lokal yang isinya melulu berita lokal. Tidak ada berita terkait dengan isu federal, nasional, apalagi global.
Namun, ada satu berita di koran lokal tersebut yang menarik perhatiannya dan membekas sampai hari ini. Beritanya sederhana, mengabarkan Negara Bagian Illinois memerlukan tambahan penjara. Illinois membutuhkan satu kompleks penjara dengan daya tampung sekian. Negara bagian tersebut menawarkan kepada setiap county (setingkat kabupaten) untuk bersaing menjadi lokasi penjara.
Kendati penjara terkesan sebagai tempat yang harus dihindari, beberapa hari kemudian koran tersebut memberitakan ada tiga kabupaten di Illinois yang mendaftar menjadi lokasi pendirian penjara.
Hal yang menarik adalah alasan kabupaten-kabupaten tersebut bersedia menjadi lokasi penjara. Alasannya, keberadaan penjara pasti membutuhkan tenaga kerja, antara lain sipir, yang sebagian di antaranya mungkin harus direkrut dari penduduk lokal.
Sekian persen dari populasi tahanan juga pasti dikunjungi keluarga mereka. Keluarga yang datang dari jauh tentu memerlukan tempat menginap. Alhasil, keberadaan ”investasi publik” berupa penjara itu pun berpotensi menarik investasi swasta lain, mulai dari hotel, minimarket, sampai stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Dengan kata lain, pendirian satu penjara di daerah tersebut akan menciptakan banyak lapangan kerja.
Bambang menggunakan pengalaman membaca berita koran lokal di AS ini sebagai cara mendorong setiap pemerintah daerah untuk menarik investasi.
Dalam konteks Indonesia, pemerintah tentu memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan kerja sebagai pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Di sisi lain, tidak semua angkatan kerja yang bertambah tiap tahun dapat berkarya di perusahaan BUMN.
Alhasil, swasta berperan penting dalam menyerap tenaga kerja melalui investasi. Merujuk data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi pada 2018 sebesar Rp 721,3 triliun atau meningkat 4,1 persen dibandingkan dengan realisasi investasi 2017.
Secara kumulatif, serapan tenaga kerja pada 2018 sebanyak 960.052 orang. Jumlah itu terdiri dari 469.684 orang yang terserap di proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan 490.368 orang di proyek penanaman modal asing (PMA).
Pemerintah sepatutnya menyediakan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif. Dengan cara itu, investasi bisa terjaga dan terus tumbuh.
Secara kumulatif, mengutip Kepala BKPM Thomas Lembong, dalam empat tahun terakhir realisasi investasi PMA dan PMDN di Indonesia telah membuka 6,3 juta lapangan kerja. Investasi tersebut direalisasikan di berbagai sektor dan kebutuhan, antara lain untuk membangun pabrik baru, kawasan wisata baru, serta sektor jasa baru.
Oleh karena itu, pemerintah sepatutnya menyediakan kemudahan dan iklim usaha yang kondusif. Dengan cara itu, investasi bisa terjaga dan terus tumbuh. Di sisi lain, kejelian menangkap dampak berganda positif jangka panjang dari sebuah investasi juga berguna.
Jangan sampai kepentingan atau pemikiran jangka pendek malah menghambat keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Lapangan kerja diperlukan untuk memberi pendapatan bagi warga. Selanjutnya, masyarakat akan membelanjakan pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan. Konsumsi masyarakat diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang tumbuh akan membuka lapangan pekerjaan. Begitu seterusnya.
Di titik ini investasi berperan kunci. Menjadi bagian dari siklus perekonomian yang berputar. (C Anto Saptowalyono)
