Wapres Jusuf Kalla Membuka Dialog Kerja Sama Indo-Pasifik
Oleh
Ayu Pratiwi
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menggelar dialog tingkat tinggi tentang kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, hari ini, Rabu (20/3/2019), di Hotel Fairmont, Jakarta. Acara yang pagi ini telah dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama multilateral guna menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan inklusif.
Dikutip dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Rabu, dialog mengangkat tema ”Menuju Kawasan yang Damai, Sejahtera, dan Inklusif”.
Dialog akan dihadiri delegasi dari 18 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Republik Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Rusia, Selandia Baru, Singapura, China, Thailand, dan Vietnam.
Tujuan dari dialog tingkat tinggi itu untuk mempromosikan kerja sama baru serta lingkungan damai, stabil, dan sejahtera di kawasan Indo Pasifik. Dialog itu juga bertujuan untuk memperkuat mekanisme kerja sama yang dipimpin ASEAN serta mengembangkan prioritas yang penting bagi semua.
Untuk diketahui, selama puluhan tahun, kawasan Indo-Pasifik merupakan pusat pertumbuhan global. Pertumbuhan negara di kawasan itu telah menciptakan dinamika baru dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru. Dinamika tersebut menjadi peluang serta tantangan ke depan.
Tak hanya itu, negara-negara di kawasan Indo-Pasifik berpeluang untuk berkontribusi pada kesejahteraan serta perdamaian. Komunitas regional dan internasional pun sepakat dengan hal itu dan menginginkan pertumbuhan yang berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa negara, termasuk negara-negara anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Republik Korea, dan Amerika Serikat, telah mengajukan konsep kerja sama di wilayah Indo-Pasifik. Tak terkecuali Indonesia. Konsep kerja sama di Indo-Pasifik selaras dengan visi dan misi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.
Masih dikutip dari Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, kerja sama antarnegara yang tercipta diharapkan bisa saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, inklusivitas, dan menghormati hukum internasional.