Banyak Desa Tertinggal di Wilayah Konsesi Perkebunan dan Tambang

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Masih banyak akses ke desa-desa yang terisolasi, salah satunya di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Transportasi ke desa di hulu Sungai Kapuas hanya bisa melalui sungai yang deras dan terkadang harus berjalan kaki.

PONTIANAK, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun ini menargetkan membentuk 60 desa mandiri dan 400 desa mandiri hingga 2024. Pembentukan desa mandiri diproyeksikan mengatasi persoalan ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah tertinggal yang ironisnya sebagian besar berada di wilayah konsesi pertambangan dan perkebunan.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam diskusi desa mandiri, Kamis (21/3/2019), di Pontianak, mengatakan, terdapat 2.031 desa di Kalimantan Barat. Dari jumlah itu hanya ada satu desa mandiri di Kabupaten Kayong Utara. Sisanya, 53 desa, tergolong desa maju; 370 desa kategori desa berkembang; serta 1.600 desa tertinggal dan sangat tertinggal.

”Ironisnya, desa tertinggal dan sangat tertinggal itu terletak di wilayah yang masuk dalam kawasan investasi perkebunan dan pertambangan. Hal itu yang menjadi masalah di Kalbar hingga kini. Pemerintah ingin membenahi itu,” kata Sutarmidji.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memaparkan materi desa mandiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (21/3/2019).

Dari 1.418 desa di wilayah konsesi perkebunan, 672 desa atau 47 persen masuk kategori tertinggal. Kemudian 478 desa atau 33,71 persen masuk kategori sangat tertinggal.

Bukan hanya itu, dari 422 desa yang berada dalam wilayah investasi pertambangan, 219 desa atau 49,76 persen adalah desa tertinggal dan 113 atau 26,78 persen masuk dalam kategori desa sangat tertinggal.

”Bahkan, indikator penting dalam pembangunan saja masih banyak masalah. Indeks pembangunan manusia Kalbar urutan ke-29 dari 34 provinsi. Daya saing urutan ke-28 dari 34 provinsi, indeks kebahagiaan urutan ke-28 dari 34 provinsi, dan kualitas infrastruktur urutan ke-33 dari 34 provinsi, hanya lebih baik daripada Papua. Lama sekolah baru 7,3 tahun,” ungkap Sutarmidji.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Masih banyak desa yang berada di wilayah konsesi yang tertinggal dan sangat tertinggal.

Untuk itu, diperlukan peran dunia usaha dalam mempercepat pembentukan desa mandiri. Namun, selama ini peran dunia usaha belum terlihat. Kalbar penghasil minyak sawit mentah (CPO) terbanyak kedua se-Indonesia, tetapi tidak ada kontribusi sedikit pun terhadap anggaran dan pendapatan daerah.

Faktanya, banyak investasi tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Penduduk di sekitar wilayah investasi masih banyak yang rumahnya tidak layak dihuni.

”Untuk diminta melaporkan kendaraan perusahaan mana saja yang sudah membayar pajak pun tidak banyak yang merespons baik. Dari 200 perusahaan yang dikirimi surat, hanya ada 13 perusahaan yang merespons dengan membuat laporan,” ujarnya.

Banyak investasi tidak berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Penduduk di sekitar wilayah investasi masih banyak yang rumahnya tidak layak dihuni.

Sutarmidji menuturkan, untuk berperan dalam pembentukan desa mandiri, dunia usaha bisa memilih indikator yang ingin dicapai, antara lain bidang ekonomi, pendidikan, dan ketahanan lingkungan.

Di bidang pendidikan misalnya penyediaan ruang belajar. Bisa juga dalam perekonomian desa dengan membina badan usaha milik desa (BUMDes). Jika BUMDes berkembang, itu akan membawa perubahan besar pula bagi perekonomian masyarakat desa.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Contoh Indikator Indeks Desa Membangun

Kelebihan daya listrik di perusahaan juga bisa disalurkan kepada masyarakat. Di Kalbar masih ada 600-an desa belum dialiri listrik. Sebanyak 180 desa hanya bisa dialiri dengan tenaga surya karena wilayah geografisnya sulit dijangkau.

Dana tanggung jawab sosial perusahaan juga harus jelas penggunaannya. ”Jangan berpikir dengan dana desa saja sudah cukup. Dana desa terbatas, masih perlu didukung dengan kebijakan lainnya dan semua pihak,” ucapnya.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Rumah salah satu warga di Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Masih banyak  warga yang miskin, padahal investasi di daerah itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, di Kalbar secara umum, investasi meningkat setiap tahun.

Ketahanan nasional

Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal  Achmad Supriyadi menambahkan, setiap negara dituntut memiliki ketahanan nasional. Desa mandiri adalah tumpuan akhir sistem pertahanan. Dengan mewujudkan desa mandiri, ketahanan nasional bakal terwujud.

Namun, kondisi di desa-desa masih banyak yang belum memiliki infrastruktur memadai. Kodam sudah pernah berupaya menghimpun dana tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, itu tidak begitu direspons dunia usaha. Padahal, TNI ingin membantu membangun jalan ke desa-desa.

Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono mengatakan, Polda berkontribusi dalam membangun desa mandiri melalui 897 personel bintara pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat. Selain itu, mereka juga sudah menyusun satuan tugas desa mandiri.