Soliditas yang Teruji oleh Dinamika Internal

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai Islam terbuka yang menjunjung tinggi prinsip kebinekaan atau pluralisme bangsa Indonesia. Semangat ini sudah dinyatakan secara terbuka oleh para deklaratornya ketika partai ini dilahirkan dua dasawarsa silam.

Kami warga jamiyah NU dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka, dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

PKB merupakan partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), sebuah organisasi kemasyarakatan Islam yang menganut paham ahlussunnah wal jamaah atau aswaja. Inilah yang membuat PKB diidentikkan sebagai partai nahdliyin atau partai santri.

Meski lahir atas restu para ulama, PKB bukanlah partai yang bebas konflik. Sejak dideklarasikan tahun 1998, partai ini beberapa kali dilanda dinamika konflik internal yang bermuara pada pergantian pucuk pimpinan partai. Konflik pertama terjadi pada 2001 yang menyingkirkan Matori Abdul Djalil sebagai ketua umum pertama PKB. Konflik tahun 2004 menyingkirkan duet Alwi Shihab-Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB.

Muhaimin Iskandar kemudian terpilih menjadi Ketua Umum PKB hasil Muktamar di Semarang, Jawa Tengah, tahun 2005. Tahun 2009 muncul konflik kepengurusan yang melibatkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dengan Muhaimin. Namun, keputusan Mahkamah Agung memenangkan Muhaimin. Hingga kini, Muhaimin masih menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Muhaimin Iskandar memberikan sambutan setelah terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dalam Muktamar PKB 2014 di Hotel The Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/9/2014).

Meski beberapa kali dilanda konflik, PKB tercatat sebagai partai yang relatif solid karena mampu mempertahankan eksistensi politiknya pada pemilihan umum. Partai ini selalu lolos dari ambang batas parlemen sejak Pemilu 1999.

Kekuatan elektoral dan loyalitas pendukungnya membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadikan PKB sebagai mitra koalisi pemerintah selama berkuasa. Beberapa kader PKB juga ditunjuk sebagai anggota kabinet selama masa kekuasaan Presiden SBY.

Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat tahun 2014 juga memperhitungkan kekuatan PKB dalam pemerintahannya. PKB sudah menjadi mitra koalisi sejak Jokowi mulai bertarung pada Pemilu Presiden 2014. Ketika Jokowi membentuk kabinet, kader PKB juga menduduki posisi sebagai menteri. Ada nama Hanif Dhakiri dan Imam Nahrawi yang menjadi anggota kabinet dari awal pemerintahan hingga saat ini.

Menurut hasil survei Litbang Kompas akhir Februari hingga awal Maret 2019, nasib PKB pada Pemilu 2019 diperkirakan cukup cemerlang. Partai ini tergolong sebagai partai dengan elektabilitas di atas 4 persen, melebihi ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Elektabilitas PKB dalam survei ini sebesar 6,8 persen. Artinya, tanpa memperhitungkan potensi tambahan suara karena margin of error ± 2,2 persen pun PKB diperkirakan bisa lolos dari jebakan ambang batas parlemen 4 persen. (LITBANG KOMPAS)